Kompas.com - 08/04/2017, 14:19 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPD asal Kalimantan Selatan Sofwat Hadi berencana mengadukan tindakan Mahkamah Agung terkait lembaga DPD, kepada Komisi Yudisial (KY). 

Aduan itu atas keputusan MA yang memandu sumpah jabatan pimpinan baru DPD, Oesman Sapta Odang sebagai ketua serta Nono Sampono dan Darmayanti Lubis sebagai wakil ketua. 

Ia mempertanyakan dasar MA melantik pimpinan baru. Padahal, MA sebelumnya telah membatalkan Tata Tertib DPD RI Nomo 1 Tahun Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur masa jabatan Pimpinan DPD menjadi 2,5 tahun.

"Kita akan ke Komisi Yudisial untuk memeriksa atau mempelajari kenapa kok MA mengambil sumpah?" ujar Sofwat dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (8/4/2017).

(Baca: Peneliti Formappi: Marwah DPD Dikalahkan Kepentingan Politik)

 

Pengambilan sumpah itu, kata Sofyat, justru bertentangan dengan putusan MA.

Jika mengikuti aturan yang diputuskan MA, maka pimpinan DPD yang sah saat ini masih Mohammad Soleh, Farouk Muhammad, dan GKR Hemas.

"Harusnya masih Bu Hemas, Pak Soleh juga belum mengundurkan diri," kata dia.

Soleh, kata Sofwat, masih berhak menjadi Ketua DPD RI menggantikan Irman Gusman yang terjerat kasus di KPK.

"Kalau ini tidak diselesaikan, pimpinan DPD masih dualisme. Masih terbelah," kata Sofwat.

Selain itu, Sofwat mendesak MA untuk membatalkan pengambilan sumpah jabatan pimpinan baru DPD.

(Baca: Senator DPD Sebut Ada Pimpinan yang Pernah Datangi Kemenkumham Minta Cabut Tatib)

Sehingga putusan MA yang mengembalikan tata tertib lama soal masa kepemimpinan lima tahun bisa diberlakukan.

Putusan MA terkait uji materi tata tertib DPD membuat lembaga senator itu terbelah. Sebagian menganggap tak ada dasar hukum untuk memilih pimpinan periode 2017-2019, di sisi lain ada yang bersikeras ingin mengganti pimpinan. 

Dalam putusan tersebut juga terdapat kesalahan penulisan. Itu membuat polemik kian tajam.

Kompas TV Pelantikan Osman Sapta Odang, Nono Sampono, dan Darmayanti sebagai pimpinan DPD peridoe 2017-2019 kian memperuncing masalah di tubuh DPD.


 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hukum Poligami di Indonesia

Hukum Poligami di Indonesia

Nasional
Tanggal 7 Juli Hari Memperingati Apa?

Tanggal 7 Juli Hari Memperingati Apa?

Nasional
Komisioner Komnas Perempuan: Buya Syafii Maarif Feminis Muslim Indonesia...

Komisioner Komnas Perempuan: Buya Syafii Maarif Feminis Muslim Indonesia...

Nasional
Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Nasional
Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Nasional
Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Nasional
Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Nasional
Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Nasional
BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

Nasional
BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Nasional
Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Nasional
Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Nasional
Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal 'Timing'

Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal "Timing"

Nasional
Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.