Kompas.com - 08/04/2017, 09:35 WIB
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Oesman Sapta Odang resmi menjabat Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) setelah melalui drama politik.

Polemik, kericuhan dan keributan di internal DPD mewarnai terpilihnya Oesman.

Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Mahfud MD menilai putusan Mahkamah Agung terkait uji materi tata tertib DPD merupakan pemicu yang menciptakan keributan di internal lembaga senator itu.

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini, asosiasi yang dipimpinnya sudah membahas dan mendiskusikan putusan MA itu. Mahfud beranggapan putusan tersebut berdampak pada kondisi internal DPD.

Dikutip dari Tribunnews.com, Mahfud MD menceritakan bahwa pada Jumat (1/4/2017) sore Pengurus APHTN-HAN sudah mendiskusikan putusan MA.

(Baca: Sikap MA soal Pimpinan DPD Masih Dipertanyakan)

Keesokan harinya atau malam sebelum berangkat ke Arab Saudi, Mahfud MD diminta pendapat oleh Oesman Sapta. Saat itu, Oesman didampingi Nono Sampono yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPD.

Kepada Oesman, Mahfud MD mengatakan bahwa MA sudah melakukan kesalahan fatal karena salah mengetik vonis.

Putusan itu menyebut DPD dengan DPRD, menyebut Peraturan Tata Tertib DPD dengan UU, dan meminta DPD mencabut UU tersebut.

"Kalau dalam teknis-prosedur hukum putusan tersebut bisa dinilai salah subyek dan obyek perkaranya. Meski begitu, seperti yang kemudian dijelaskan oleh jubir MA Suhadi, substansi putusan tersebut benar karena yang pokok “permohonan judicial review" dikabulkan," tambahnya.

Masalahnya kemudian, setelah membuat kesalahan fatal dan mengklarifikasi, MA memandu Oesman untuk mengucap sumpah jabatan beserta kedua Wakil Ketua DPD yang baru.

"Berarti MA melanggar putusannya sendiri yang substansinya sudah jelas. Jadi kekacauan di DPD itu menurut saya bersumber dari putusan dan langkah pimpinan MA," kata Mahfud MD.

Dia menambahkan, pada saat bertemu Oesman Sabtu malam itu, Mahfud MD menyampaikan jika DPD tetap bersidang memilih pimpinan dengan anggapan vonis MA salah subyek dan obyeknya maka ada masalah lain yang bakal dihadapi.

Masalah itu yakni, Ketua MA mungkin tidak mau melantik pimpinan baru karena penggantian pimpinan tersebut bertentangan dengan vonis MA.

"Padahal pelantikan atau pengambilan sumpah oleh ketua MA adalah perintah UU. Eh, ternyata Wakil Ketua MA mengambil sumpah pimpinan DPD yang baru," kata dia.

(Baca: Yusril Anggap Sah Kepemimpinan Oesman Sapta di DPD, Ini Penjelasannya)

"Keadaan jadi kisruh karena sejak memutus sampai melantik, ternyata MA melakukan kecerobohan fatal," kata Mahfud.

Mahfud saat itu menyarankan kepada Oesman agar seluruh anggota DPD terlebih dahulu sepakat bahwa tata tertib urusan internal. Kesepakatan dibutuhkan agar tak ada polemik bahwa putusan MA sah atau tidak. 

"Jika sudah ada kesepakatan tentu akan lancar dan tidak kisruh. Tetapi jika tidak ada kesepakatan sebelumnya yang dituangkan di Tatib baru bisa digugat lagi ke pengadilan. Kapan bekerjanya kalau ribut melulu?" ujar Ketua MK periode 2008-2013 itu. (Tribunnews.com/Richard Susilo)

Kompas TV Pelantikan Osman Sapta Odang, Nono Sampono, dan Darmayanti sebagai pimpinan DPD peridoe 2017-2019 kian memperuncing masalah di tubuh DPD.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Langkah Elite Parpol Menjajaki Koalisi dengan Gerindra...

Langkah Elite Parpol Menjajaki Koalisi dengan Gerindra...

Nasional
Misi Jokowi Damaikan Rusia dan Ukraina Dimulai...

Misi Jokowi Damaikan Rusia dan Ukraina Dimulai...

Nasional
Djarot Saiful Hidayat dan 13 Pengurus PDIP Akan Ikuti Pembekalan Antikorupsi KPK

Djarot Saiful Hidayat dan 13 Pengurus PDIP Akan Ikuti Pembekalan Antikorupsi KPK

Nasional
[POPULER NASIONAL] Blunder Komunikasi Politik Megawati | Prediksi Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS

[POPULER NASIONAL] Blunder Komunikasi Politik Megawati | Prediksi Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS

Nasional
Tiba di Jerman, Jokowi Segera Ikuti Pertemuan KTT G7

Tiba di Jerman, Jokowi Segera Ikuti Pertemuan KTT G7

Nasional
Partai Buruh Ajukan Uji Formil dan Materiil UU PPP ke MK Hari Ini

Partai Buruh Ajukan Uji Formil dan Materiil UU PPP ke MK Hari Ini

Nasional
21 Parpol yang Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024

21 Parpol yang Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024

Nasional
Kasus Pria Cium Anak di Gresik Sempat Disebut Bukan Pelecehan Seksual, Kompolnas Angkat Bicara

Kasus Pria Cium Anak di Gresik Sempat Disebut Bukan Pelecehan Seksual, Kompolnas Angkat Bicara

Nasional
Putri Tjahjo Kumolo: Kondisi Bapak Sudah Membaik

Putri Tjahjo Kumolo: Kondisi Bapak Sudah Membaik

Nasional
UPDATE 26 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,06 Persen, Dosis Ketiga 24,02 Persen

UPDATE 26 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,06 Persen, Dosis Ketiga 24,02 Persen

Nasional
Pengamat Sebut Kekuatan Internal PKB Tak Sesolid Saat 2019, Jadi Alasan Gerindra Tidak Ingin 'Grusa-grusu' Nyatakan Koalisi

Pengamat Sebut Kekuatan Internal PKB Tak Sesolid Saat 2019, Jadi Alasan Gerindra Tidak Ingin "Grusa-grusu" Nyatakan Koalisi

Nasional
UPDATE 26 Juni: Tambah 1.726, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.080.451

UPDATE 26 Juni: Tambah 1.726, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.080.451

Nasional
Indonesia Ajak Dunia Bersatu Pulihkan Rantai Pasok Pangan Global

Indonesia Ajak Dunia Bersatu Pulihkan Rantai Pasok Pangan Global

Nasional
Tjahjo Kumolo Masih Dirawat, PDI-P: Mohon Doanya

Tjahjo Kumolo Masih Dirawat, PDI-P: Mohon Doanya

Nasional
Menpan RB Tjahjo Kumolo Masih Jalani Perawatan Intensif di Rumah Sakit

Menpan RB Tjahjo Kumolo Masih Jalani Perawatan Intensif di Rumah Sakit

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.