Kompas.com - 07/04/2017, 17:18 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan, surat Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan soal penundaan pembacaaan penuntutan terhadap terdakwa kasus dugaan penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bukan sebuah keputusan yang mengikat.

Surat itu sifatnya rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Polda Metro Jaya menganggap perlu ada penundaan hingga pilkada serentak putaran kedua berakhir untuk menjaga stabilitas keamanan.

"Itu wajar dilakukan dan bukan intervensi, intrik-intrik atau pun itu, tidak ada," ujar Martinus di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (7/4/2017).

Martinus mengatakan, surat tersebut bagian dari koordinasi kepolisian dengan pengadilan karena melihat situasi keamanan yang lebih luas.

Polri, khususnya Polda Metro Jaya, bertanggung jawab penuh memelihara keamanan selama berjalannya sidang.

Jika putusan dibacakan sebelum hari pencoblosan, maka dikhawatirkan dapan menimbulkan gejolak di masyarakat.

"Landasannya adalah itu untuk memelihara ketertiban dan menjamin kewenangan umum," kata Martinus.

(Baca: Demi Keamanan, Kapolda Metro Jaya Minta Pembacaan Tuntutan Ahok Ditunda)

Lebih jauh, polisi tak berwenang memutuskan adanya penundaan sidang. Oleh karena itu, surat tersebut diajukan sebagai bahan pertimbangan majelis hakim untuk memutuskan untuk melanjutkan sidang atau tidak.

"Keputusan ada di tangan majelis hakim nantinya. Tapi adalah bagian bentuk tanggung jawab bapak Kapolda yang mengelola keamanan di wilayah hukumnya," kata Martinus.

Sebelumnya, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Hasoloan Sianturi, menyatakan bahwa permintaan Polda Metro Jaya itu harus disampaikan terbuka dalam persidangan.

(Baca: PN Jakut Sebut Permintaan Penundaan Pembacaan Tuntutan Ahok Harus Disampaikan dalam Sidang)

Adapun yang bisa mengajukan permohonan sesuai aturan adalah pihak yang beperkara, yakni kejaksaan atau penasihat hukum Ahok.

Kendati demikian, jika Kapolda Metro Jaya telah mengirimkan surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, surat itu tetap akan diterima majelis hakim dan menjadi pertimbangan.

Pembacaan tuntutan semula dijadwalkan dilaksanakan pada 11 April 2017.

Kompas TV Sidang Dugaan Penodaan Agama Tidak Berubah Jadwal
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Disarankan Proses Hukum Harun Masiku Meski Statusnya Masih Buron

KPK Disarankan Proses Hukum Harun Masiku Meski Statusnya Masih Buron

Nasional
Jaksa Sebut Uang Suap Rp 15 Miliar PT GMP untuk Pegawai Pajak Diangkut 2 Mobil

Jaksa Sebut Uang Suap Rp 15 Miliar PT GMP untuk Pegawai Pajak Diangkut 2 Mobil

Nasional
Analisisnya Dinilai KPK Salah Kaprah, ICW Klaim Data Didapat dari Sumber Primer

Analisisnya Dinilai KPK Salah Kaprah, ICW Klaim Data Didapat dari Sumber Primer

Nasional
Polri Beri Atensi Rencana Pembentukan Tim Pemberantasan Mafia Tanah

Polri Beri Atensi Rencana Pembentukan Tim Pemberantasan Mafia Tanah

Nasional
Ketua PP Muhammadiyah Apresiasi Jokowi yang Perintahkan Tindak Tegas Mafia Tanah

Ketua PP Muhammadiyah Apresiasi Jokowi yang Perintahkan Tindak Tegas Mafia Tanah

Nasional
Usai Tetapkan Tersangka, KPK Bakal Koordinasi dengan TNI Terkait Kasus Helikopter AW-101

Usai Tetapkan Tersangka, KPK Bakal Koordinasi dengan TNI Terkait Kasus Helikopter AW-101

Nasional
Pihak Swasta Tersangka Tunggal dalam Kasus AW-101, Ini Penjelasan KPK

Pihak Swasta Tersangka Tunggal dalam Kasus AW-101, Ini Penjelasan KPK

Nasional
Jokowi: Terima Kasih Masyarakat Melaksanakan Mudik dengan Tertib

Jokowi: Terima Kasih Masyarakat Melaksanakan Mudik dengan Tertib

Nasional
Projo Tegaskan Tak Buru-Buru Putuskan Sosok yang Akan Didukung Jadi Capres

Projo Tegaskan Tak Buru-Buru Putuskan Sosok yang Akan Didukung Jadi Capres

Nasional
Pemohon Uji Materi UU Minerba Pertanyakan Fungsi Peninjauan Kembali Tata Ruang Wilayah Pertambangan

Pemohon Uji Materi UU Minerba Pertanyakan Fungsi Peninjauan Kembali Tata Ruang Wilayah Pertambangan

Nasional
Tersangka Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Segera Disidang

Tersangka Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Segera Disidang

Nasional
Kasus Helikopter AW-101, Tersangka Irfan Kurnia Saleh Diduga Rugikan Negara Rp 224 Miliar

Kasus Helikopter AW-101, Tersangka Irfan Kurnia Saleh Diduga Rugikan Negara Rp 224 Miliar

Nasional
Wapres Sebut Krisis Pangan jadi Momentum Kembangkan Ekspor Produk Halal

Wapres Sebut Krisis Pangan jadi Momentum Kembangkan Ekspor Produk Halal

Nasional
Mikrofonnya Mati saat Sampaikan Interupsi, Ini Kata Anggota DPR Amin AK

Mikrofonnya Mati saat Sampaikan Interupsi, Ini Kata Anggota DPR Amin AK

Nasional
Anggaran Tahapan Pemilu Tahun Ini Baru Cair Rp 2 Triliun, KPU: Rp 6 Triliun Lagi Kapan?

Anggaran Tahapan Pemilu Tahun Ini Baru Cair Rp 2 Triliun, KPU: Rp 6 Triliun Lagi Kapan?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.