Warga Rumahnya Tergusur karena Proyek KA Bandara Soetta Akan Mengadu ke Presiden

Kompas.com - 07/04/2017, 14:48 WIB
Mulai bulan Mei 2014 pintu M1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan ditutup karena adanya pembangunan rel kereta api bandara, Kamis (3/4/2014). Yohanes Debrito NeonnubMulai bulan Mei 2014 pintu M1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan ditutup karena adanya pembangunan rel kereta api bandara, Kamis (3/4/2014).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga RW 12 Kelurahan Manggarai, Jakarta Pusat, yang rumahnya akan digusur untuk proyek KA menuju Bandara Soekarno Hatta tak berhenti dengan upaya mengadu ke Ombudsman RI.

Divisi Hukum Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Nasrul Dongoran yang mendampingi warga menyatakan, mereka juga akan menemui Presiden Joko Widodo dan meminta menghentikan rencana penggusuran.

"Sangat ingin (temui presiden). Karena proyek strategis nasional penanggungjawabnya langsung adalah presiden," ujar Nasrul di gedung Ombudsman RI, Jakarta, Jumat (7/4/2017).

Nasrul mengatakan, solusi dari masalah ini ada di tangan Jokowi sebagai pemimpin negara. Ia meminta Jokowi serius mengawasi anak buahnya di lapangan.

(Baca: Menengok Perkembangan Pembangunan Stasiun Kereta Bandara di Dukuh Atas)

"Jangan sampai megaproyek ini menjadj proyek kasus korupsi seperti yang lainnya," kata Nasrul.

Rencananya, penggusuran akan dilakukan 9 April 2017 mendatang. Warga dengan pendampingan PBHI akan mencari waktu secepatnya untuk bertemu presiden.

Sebelumnya, mereka telah melapor ke Komnas HAM soal upaya paksa penggusuran itu. Menurut Nasrul, sama sekali belum ada pertemuan antara warga dengan pihak pelaksana untuk membahas masterplan proyek dan kompensasinya. Hasil rekomendasi Komnas HAM pun sudah dikeluarkan.

(Baca: Penampakan Awal Pembangunan Stasiun Kereta Bandara Soekarno-Hatta...)

"Sudah diberi surat rekomendasi supaya pihak-pihak tidak mengambil langkah diluar hukum, terutama melibatkan aparat TNI Polri," kata Nasrul.

Selanjutnya, pihaknya akan mencoba melapor ke Komisi Informasi Publik. Yang mereka permasalahkan yaitu tidak adanya keterbukaan PT Kereta Api Indonesia dalam pembangunan jalur kereta ke bandara.

"Kita bisa gugat ke KIP. Ini kan masyarakat berhak tahu," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Siauw Giok Tjhan, Penggemar Cerita Detektif yang Ajak Pemuda Tionghoa Dukung Kemerdekaan RI

Siauw Giok Tjhan, Penggemar Cerita Detektif yang Ajak Pemuda Tionghoa Dukung Kemerdekaan RI

Nasional
Liem Koen Hian, Partisipasi Tokoh Tionghoa di Awal Pemerintahan RI

Liem Koen Hian, Partisipasi Tokoh Tionghoa di Awal Pemerintahan RI

Nasional
Mahfud MD Tolak Tawaran Bantuan Dubes AS untuk Atasi Persoalan Natuna

Mahfud MD Tolak Tawaran Bantuan Dubes AS untuk Atasi Persoalan Natuna

Nasional
Bamsoet Nilai Banjir Jakarta Bawa Hikmah, Minimal Saling Kenal Tetangga

Bamsoet Nilai Banjir Jakarta Bawa Hikmah, Minimal Saling Kenal Tetangga

Nasional
Bamsoet Minta Golkar Hati-hati Usung Calon pada Pilkada 2020

Bamsoet Minta Golkar Hati-hati Usung Calon pada Pilkada 2020

Nasional
Jokowi Ingatkan Yasonna, Ketua MPR: Itu Berlaku untuk Semua Pejabat

Jokowi Ingatkan Yasonna, Ketua MPR: Itu Berlaku untuk Semua Pejabat

Nasional
Golkar Sebut Penyederhanaan Partai di Parlemen Penting Dilakukan

Golkar Sebut Penyederhanaan Partai di Parlemen Penting Dilakukan

Nasional
Masjid Agung Demak dan Pengaruh Tionghoa...

Masjid Agung Demak dan Pengaruh Tionghoa...

Nasional
Mahfud MD Akan ke Malaysia, Bahas Penculikan WNI oleh Abu Sayyaf

Mahfud MD Akan ke Malaysia, Bahas Penculikan WNI oleh Abu Sayyaf

Nasional
Cerita Menhan Malaysia Naik Pesawat Buatan RI ke Jakarta, Penerbangan Jadi Lebih Lama

Cerita Menhan Malaysia Naik Pesawat Buatan RI ke Jakarta, Penerbangan Jadi Lebih Lama

Nasional
Ketua MPR Minta BPK Audit Menyeluruh Jiwasraya, Asabri, hingga BPJS

Ketua MPR Minta BPK Audit Menyeluruh Jiwasraya, Asabri, hingga BPJS

Nasional
Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

Nasional
Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Nasional
Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

Nasional
PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X