Warga Rumahnya Tergusur karena Proyek KA Bandara Soetta Akan Mengadu ke Presiden

Kompas.com - 07/04/2017, 14:48 WIB
Mulai bulan Mei 2014 pintu M1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan ditutup karena adanya pembangunan rel kereta api bandara, Kamis (3/4/2014). Yohanes Debrito NeonnubMulai bulan Mei 2014 pintu M1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan ditutup karena adanya pembangunan rel kereta api bandara, Kamis (3/4/2014).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga RW 12 Kelurahan Manggarai, Jakarta Pusat, yang rumahnya akan digusur untuk proyek KA menuju Bandara Soekarno Hatta tak berhenti dengan upaya mengadu ke Ombudsman RI.

Divisi Hukum Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Nasrul Dongoran yang mendampingi warga menyatakan, mereka juga akan menemui Presiden Joko Widodo dan meminta menghentikan rencana penggusuran.

"Sangat ingin (temui presiden). Karena proyek strategis nasional penanggungjawabnya langsung adalah presiden," ujar Nasrul di gedung Ombudsman RI, Jakarta, Jumat (7/4/2017).

Nasrul mengatakan, solusi dari masalah ini ada di tangan Jokowi sebagai pemimpin negara. Ia meminta Jokowi serius mengawasi anak buahnya di lapangan.

(Baca: Menengok Perkembangan Pembangunan Stasiun Kereta Bandara di Dukuh Atas)

"Jangan sampai megaproyek ini menjadj proyek kasus korupsi seperti yang lainnya," kata Nasrul.

Rencananya, penggusuran akan dilakukan 9 April 2017 mendatang. Warga dengan pendampingan PBHI akan mencari waktu secepatnya untuk bertemu presiden.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, mereka telah melapor ke Komnas HAM soal upaya paksa penggusuran itu. Menurut Nasrul, sama sekali belum ada pertemuan antara warga dengan pihak pelaksana untuk membahas masterplan proyek dan kompensasinya. Hasil rekomendasi Komnas HAM pun sudah dikeluarkan.

(Baca: Penampakan Awal Pembangunan Stasiun Kereta Bandara Soekarno-Hatta...)

"Sudah diberi surat rekomendasi supaya pihak-pihak tidak mengambil langkah diluar hukum, terutama melibatkan aparat TNI Polri," kata Nasrul.

Selanjutnya, pihaknya akan mencoba melapor ke Komisi Informasi Publik. Yang mereka permasalahkan yaitu tidak adanya keterbukaan PT Kereta Api Indonesia dalam pembangunan jalur kereta ke bandara.

"Kita bisa gugat ke KIP. Ini kan masyarakat berhak tahu," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Dugaan Suap Bantuan Provinsi Jabar ke Kabupaten Indramayu

KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Dugaan Suap Bantuan Provinsi Jabar ke Kabupaten Indramayu

Nasional
Bicara Penyalahgunaan Anggaran, Prabowo: Enggak Mau Kalau Gila-gilaan, Takut Dikutuk

Bicara Penyalahgunaan Anggaran, Prabowo: Enggak Mau Kalau Gila-gilaan, Takut Dikutuk

Nasional
Jusuf Kalla Ajak Masyarakat Jaga Ketersediaan 5,5 Juta Kantong Darah

Jusuf Kalla Ajak Masyarakat Jaga Ketersediaan 5,5 Juta Kantong Darah

Nasional
Wamenkumham Sebut RUU KUHP sebagai Upaya Pemerintah Susun Sistem Rekodifikasi

Wamenkumham Sebut RUU KUHP sebagai Upaya Pemerintah Susun Sistem Rekodifikasi

Nasional
Warga Negara Asing Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19, Berikut Kriterianya

Warga Negara Asing Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19, Berikut Kriterianya

Nasional
Jokowi Dinilai Tak Ingin Kehilangan Relawan untuk Diarahkan Saat Pilpres 2024

Jokowi Dinilai Tak Ingin Kehilangan Relawan untuk Diarahkan Saat Pilpres 2024

Nasional
Seknas Jokowi Benarkan Didekati Sejumlah Politisi untuk Dimintai Dukungan di Pilpres 2024

Seknas Jokowi Benarkan Didekati Sejumlah Politisi untuk Dimintai Dukungan di Pilpres 2024

Nasional
Otopsi Jenazah Wabup Sangihe, Polisi: Tidak Ada Temuan Racun

Otopsi Jenazah Wabup Sangihe, Polisi: Tidak Ada Temuan Racun

Nasional
Pengamat: Pernyataan Jokowi Jadi Jawaban Mengapa Memilih Tak Umbar Relawan, tapi Memeliharanya

Pengamat: Pernyataan Jokowi Jadi Jawaban Mengapa Memilih Tak Umbar Relawan, tapi Memeliharanya

Nasional
 Prabowo Tegaskan Tujuan Pengadaan Alutsista Rp 1.700 Triliun Bukan untuk Invasi

Prabowo Tegaskan Tujuan Pengadaan Alutsista Rp 1.700 Triliun Bukan untuk Invasi

Nasional
Jokowi Targetkan 7,5 Penduduk DKI Sudah Divaksinasi Covid-19 Akhir Agustus

Jokowi Targetkan 7,5 Penduduk DKI Sudah Divaksinasi Covid-19 Akhir Agustus

Nasional
Permenkes 18/2021, Pengobatan Kejadian Ikutan Pasca-vaksinasi Covid-19 Ditanggung JKN dan APBN

Permenkes 18/2021, Pengobatan Kejadian Ikutan Pasca-vaksinasi Covid-19 Ditanggung JKN dan APBN

Nasional
Jokowi: Kecepatan Vaksinasi Sangat Menentukan Penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta

Jokowi: Kecepatan Vaksinasi Sangat Menentukan Penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta

Nasional
Jokowi Beri Target Herd Immunity di DKI Tercapai Agustus

Jokowi Beri Target Herd Immunity di DKI Tercapai Agustus

Nasional
Mendagri Apresiasi Pemkot Bogor Berhasil Selesaikan Persoalan GKI Yasmin

Mendagri Apresiasi Pemkot Bogor Berhasil Selesaikan Persoalan GKI Yasmin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X