Warga Rumahnya Tergusur karena Proyek KA Bandara Soetta Akan Mengadu ke Presiden

Kompas.com - 07/04/2017, 14:48 WIB
Mulai bulan Mei 2014 pintu M1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan ditutup karena adanya pembangunan rel kereta api bandara, Kamis (3/4/2014). Yohanes Debrito NeonnubMulai bulan Mei 2014 pintu M1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan ditutup karena adanya pembangunan rel kereta api bandara, Kamis (3/4/2014).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga RW 12 Kelurahan Manggarai, Jakarta Pusat, yang rumahnya akan digusur untuk proyek KA menuju Bandara Soekarno Hatta tak berhenti dengan upaya mengadu ke Ombudsman RI.

Divisi Hukum Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Nasrul Dongoran yang mendampingi warga menyatakan, mereka juga akan menemui Presiden Joko Widodo dan meminta menghentikan rencana penggusuran.

"Sangat ingin (temui presiden). Karena proyek strategis nasional penanggungjawabnya langsung adalah presiden," ujar Nasrul di gedung Ombudsman RI, Jakarta, Jumat (7/4/2017).

Nasrul mengatakan, solusi dari masalah ini ada di tangan Jokowi sebagai pemimpin negara. Ia meminta Jokowi serius mengawasi anak buahnya di lapangan.


(Baca: Menengok Perkembangan Pembangunan Stasiun Kereta Bandara di Dukuh Atas)

"Jangan sampai megaproyek ini menjadj proyek kasus korupsi seperti yang lainnya," kata Nasrul.

Rencananya, penggusuran akan dilakukan 9 April 2017 mendatang. Warga dengan pendampingan PBHI akan mencari waktu secepatnya untuk bertemu presiden.

Sebelumnya, mereka telah melapor ke Komnas HAM soal upaya paksa penggusuran itu. Menurut Nasrul, sama sekali belum ada pertemuan antara warga dengan pihak pelaksana untuk membahas masterplan proyek dan kompensasinya. Hasil rekomendasi Komnas HAM pun sudah dikeluarkan.

(Baca: Penampakan Awal Pembangunan Stasiun Kereta Bandara Soekarno-Hatta...)

"Sudah diberi surat rekomendasi supaya pihak-pihak tidak mengambil langkah diluar hukum, terutama melibatkan aparat TNI Polri," kata Nasrul.

Selanjutnya, pihaknya akan mencoba melapor ke Komisi Informasi Publik. Yang mereka permasalahkan yaitu tidak adanya keterbukaan PT Kereta Api Indonesia dalam pembangunan jalur kereta ke bandara.

"Kita bisa gugat ke KIP. Ini kan masyarakat berhak tahu," kata dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Nasional
Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Nasional
Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Nasional
Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Nasional
Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Nasional
MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

Nasional
Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Nasional
Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Nasional
Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Nasional
Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Nasional
Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Nasional
Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Nasional
Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan 'Itu Hak Legislasi DPR'

Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan "Itu Hak Legislasi DPR"

Nasional
Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X