Warga Rumahnya Tergusur karena Proyek KA Bandara Soetta Akan Mengadu ke Presiden

Kompas.com - 07/04/2017, 14:48 WIB
Mulai bulan Mei 2014 pintu M1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan ditutup karena adanya pembangunan rel kereta api bandara, Kamis (3/4/2014). Yohanes Debrito NeonnubMulai bulan Mei 2014 pintu M1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan ditutup karena adanya pembangunan rel kereta api bandara, Kamis (3/4/2014).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga RW 12 Kelurahan Manggarai, Jakarta Pusat, yang rumahnya akan digusur untuk proyek KA menuju Bandara Soekarno Hatta tak berhenti dengan upaya mengadu ke Ombudsman RI.

Divisi Hukum Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Nasrul Dongoran yang mendampingi warga menyatakan, mereka juga akan menemui Presiden Joko Widodo dan meminta menghentikan rencana penggusuran.

"Sangat ingin (temui presiden). Karena proyek strategis nasional penanggungjawabnya langsung adalah presiden," ujar Nasrul di gedung Ombudsman RI, Jakarta, Jumat (7/4/2017).

Nasrul mengatakan, solusi dari masalah ini ada di tangan Jokowi sebagai pemimpin negara. Ia meminta Jokowi serius mengawasi anak buahnya di lapangan.

(Baca: Menengok Perkembangan Pembangunan Stasiun Kereta Bandara di Dukuh Atas)

"Jangan sampai megaproyek ini menjadj proyek kasus korupsi seperti yang lainnya," kata Nasrul.

Rencananya, penggusuran akan dilakukan 9 April 2017 mendatang. Warga dengan pendampingan PBHI akan mencari waktu secepatnya untuk bertemu presiden.

Sebelumnya, mereka telah melapor ke Komnas HAM soal upaya paksa penggusuran itu. Menurut Nasrul, sama sekali belum ada pertemuan antara warga dengan pihak pelaksana untuk membahas masterplan proyek dan kompensasinya. Hasil rekomendasi Komnas HAM pun sudah dikeluarkan.

(Baca: Penampakan Awal Pembangunan Stasiun Kereta Bandara Soekarno-Hatta...)

"Sudah diberi surat rekomendasi supaya pihak-pihak tidak mengambil langkah diluar hukum, terutama melibatkan aparat TNI Polri," kata Nasrul.

Selanjutnya, pihaknya akan mencoba melapor ke Komisi Informasi Publik. Yang mereka permasalahkan yaitu tidak adanya keterbukaan PT Kereta Api Indonesia dalam pembangunan jalur kereta ke bandara.

"Kita bisa gugat ke KIP. Ini kan masyarakat berhak tahu," kata dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi Permintaan Anies, Wapres Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan RS Swasta Tangani Covid-19

Tanggapi Permintaan Anies, Wapres Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan RS Swasta Tangani Covid-19

Nasional
Harun Masiku Siapkan Rp 1,5 Miliar Suap Wahyu Setiawan, Minta Dilantik Januari 2020

Harun Masiku Siapkan Rp 1,5 Miliar Suap Wahyu Setiawan, Minta Dilantik Januari 2020

Nasional
Luhut Ungkap Kenapa Tak Ada Larangan Mudik Lebaran

Luhut Ungkap Kenapa Tak Ada Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

Nasional
Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

Nasional
Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

Nasional
Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

Nasional
DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

Nasional
DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

Nasional
IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

Nasional
Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Nasional
Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Nasional
Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Nasional
Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Nasional
ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X