Rumah Digusur untuk Proyek KA Bandara Soekarno-Hatta, Warga Mengadu ke Ombudsman

Kompas.com - 07/04/2017, 12:42 WIB
Sejumlah warga Kelurahan Manggarai, Jakarta Pusat, menuntut Ombudsman meneliti dugaan maladministrasi dalam proyek pembangunan jalir kereta menuju Bandara Soekarno Hatta di depan gedung Ombudsman RI, Jakarta, Jumat (7/4/2017). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIASejumlah warga Kelurahan Manggarai, Jakarta Pusat, menuntut Ombudsman meneliti dugaan maladministrasi dalam proyek pembangunan jalir kereta menuju Bandara Soekarno Hatta di depan gedung Ombudsman RI, Jakarta, Jumat (7/4/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Puluhan warga Kelurahan Manggarai, Jakarta Pusat, menuntut Ombudsman mengusut dugaan maladministrasi dalam proyek kereta api Manggarai-Bandara Soekarno-Hatta.

Mereka mendatangi Gedung Ombudsman RI, Jumat (7/4/2017), untuk menyampaikan aspirasinya.

Pada Minggu (9/4/2017) mendatang, rumah mereka akan digusur untuk kepentingan pembangunan proyek tersebut.

Menurut Nasrul Dongoran, salah seorang demonstran, sebelumnya tak ada upaya mediasi antara Kementerian Perhubungan maupun PT Kereta Api Indonesia dengan warga.


"Padahal harus ada kesepakatan pembayaran. Bagaimana mungkin kesepakatan belum, pembayaran belum, itu harus sudah digusur," ujar Nasrul, di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Jumat (7/4/2017).

Nasrul mengatakan, belum ada pembahasan soal penyusunan studi kelayakan biaya tanah, kesepakatan biaya ganti rugi, hingga analisis lingkungan hidup.

Bahkan, Kemenhub maupun PT KAI tidak pernah memaparkan masterplan pembangunan jalur tersebut kepada warga.

(Baca: Menengok Perkembangan Pembangunan Stasiun Kereta Bandara di Dukuh Atas)

"Ketertutupan informasi, tak ada transparansi anggaran, ini maladminiatrasi yang merupakan tugas dan tanggungjawab Ombudsman," kata Nasrul.

Menurut Nasrul, maladministrasi merupakan pintu masuk terjadinya korupsi.

Oleh karena itu, ia meminta Ombudsman bertindak dan memberikan rekomendasi kepada penegak hukum untuk mengusut hal tersebut.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Nasional
36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

Nasional
Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

Nasional
Penyelidikan 36 Kasus Dihentikan, KPK: Kalau Ada Laporan Masuk, Ya Kita Buka Lagi

Penyelidikan 36 Kasus Dihentikan, KPK: Kalau Ada Laporan Masuk, Ya Kita Buka Lagi

Nasional
Polemik RUU Ketahanan Keluarga, Yusril: Serahkan pada Agama dan Adat Istiadat, kecuali...

Polemik RUU Ketahanan Keluarga, Yusril: Serahkan pada Agama dan Adat Istiadat, kecuali...

Nasional
Terkait Tudingan soal Dinasti Politik, Ini Respons Bobby Nasution

Terkait Tudingan soal Dinasti Politik, Ini Respons Bobby Nasution

Nasional
Baru 1 Paslon Independen yang Penyerahan Dukungannya Diterima untuk Pilgub 2020

Baru 1 Paslon Independen yang Penyerahan Dukungannya Diterima untuk Pilgub 2020

Nasional
Politisi PPP Sebut Fraksinya Bakal Tolak RUU Ketahanan Keluarga

Politisi PPP Sebut Fraksinya Bakal Tolak RUU Ketahanan Keluarga

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Gencarkan Pembangunan Perpustakaan Daerah

Kemendagri Minta Pemda Gencarkan Pembangunan Perpustakaan Daerah

Nasional
KPK Pastikan Penghentian 36 Penyelidikan Kasus Sesuai Aturan

KPK Pastikan Penghentian 36 Penyelidikan Kasus Sesuai Aturan

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin: RUU Ketahanan Keluarga Inisiatif DPR...

Wapres Ma'ruf Amin: RUU Ketahanan Keluarga Inisiatif DPR...

Nasional
Jokowi: GDP Kita Peringkat 16 Dunia Masih Mengeluh, Jangan Kufur Nikmat!

Jokowi: GDP Kita Peringkat 16 Dunia Masih Mengeluh, Jangan Kufur Nikmat!

Nasional
Corona Diduga Bermutasi, 74 WNI Kru Diamond Princess akan Dikarantina 28 Hari

Corona Diduga Bermutasi, 74 WNI Kru Diamond Princess akan Dikarantina 28 Hari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X