Kompas.com - 06/04/2017, 22:25 WIB
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/11/2016) KOMPAS.com/Nabilla tashandraWakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/11/2016)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, DPR tak melihat unsur penolakan dalam surat presiden (surpres) terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan.

Surpres terkait pembahasan RUU Pertembakauan itu dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (6/4/2017) sebagai surat masuk.

"Kalau dari redaksionalnya sama sekali tak ada kata penolakan dari Presiden dalam proses pembahasan RUU Pertembakauan," ujar Taufik saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/4/2017).

Dalam surpres tersebut, Taufik mengatakan, Presiden juga menunjuk wakil dari pemerintah untuk mengikuti pembahasan tingkat dua bersama DPR.

Namun, ia belum mau berandai-andai terkait pembahasan RUU Pertembakauan ke depannya. Sebab, Presiden Jokowi sempat menunjukan keengganannya untuk mengirim surpres untuk membahas RUU yang diusulkan DPR itu.

Dalam rapat konsultasi bersama lembaga tinggi negara, Presiden Joko Widodo sempat menyayangkan konsumsi rokok masyarakat miskin yang lebih tinggi ketimbang makanan bergizi tinggi.

"Tapi pada intinya pemerintah sudah mengirim surpres dan nanti kita tunggu saja bersama-sama proses ke depannya seperti apa. Ini kan belum masuk ke tahap pembahasan," ujar Taufik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, terjadi tarik ulur antara pemerintah dan DPR terkait pembahasan RUU Pertembakauan. Pemerintah sempat menolak mengirim surpres.

(Baca juga: Keluarkan Surpres RUU Pertembakauan, Jokowi Dinilai Tak Konsisten)

Namun, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo menegaskan, RUU inisiatif DPR tidak bisa ditolak oleh Presiden. Firman menambahkan, RUU inisiatif DPR yang diusulkan secara perorangan seperti RUU Pertembakauan, hanya bisa dibatalkan oleh para pengusul.

Hingga saat ini para pengusul RUU Pertembakauan bersikeras untuk tetap melanjutkan pembahasan.

Firman mengatakan, jika pemerintah tidak menyepakati draf RUU Pertembakauan yang ada, maka di dalam surpres nantinya bisa disampaikan keberatannya.

Begitu pula bila pemerintah hanya menyetujui beberapa draf, bisa disampaikan keberatannya atas draf yang tidak disepakati.

"Jadi silakan nanti keberatan pemerintah disampaikan argumentasinya. Dari Pak Enggar (Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita) kemarin menyatakan pemerintah masih berat karena ada pro dan kontra di masyarakat terkait kesehatan masyarakat dan nasib petani tembakau," ujar Firman.

(Baca juga: Jokowi Tugaskan Enam Menteri Bahas RUU Pertembakauan)

Sejak diusulkan oleh DPR, RUU Pertembakauan telah memicu polemik. Sejumlah organisasi kesehatan menentang RUU yang diklaim mengakomodasi kepentingan industri rokok, petani tembakau, dan kesehatan masyarakat itu.

Bahkan, kalangan praktisi hukum menilai RUU ini bertentangan dengan 14 undang-undang lain.

(Baca juga: RUU Pertembakauan Dinilai Bertentangan dengan 14 Undang-Undang)

Kompas TV Yuk Jadi Keren Tanpa Rokok (Bag 1)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akun YouTube BNPB Diretas, Sedang Dilakukan Perbaikan

Akun YouTube BNPB Diretas, Sedang Dilakukan Perbaikan

Nasional
UPDATE: Sebaran 220 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

UPDATE: Sebaran 220 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

Nasional
Pakar Usul Ibu Kota Negara Baru Cukup jadi Pusat Pemerintahan

Pakar Usul Ibu Kota Negara Baru Cukup jadi Pusat Pemerintahan

Nasional
Kemendagri Imbau Masyarakat Adat dan Penyandang Disabilitas Segera Buat NIK

Kemendagri Imbau Masyarakat Adat dan Penyandang Disabilitas Segera Buat NIK

Nasional
Muncul Hoaks CEO BioNTech Menolak Divaksin karena Alasan Keamanan, Ini Penjelasannya

Muncul Hoaks CEO BioNTech Menolak Divaksin karena Alasan Keamanan, Ini Penjelasannya

Nasional
Lantik Novel dkk Jadi ASN, Kapolri: Rekam Jejak Rekan-rekan Tak Saya Ragukan

Lantik Novel dkk Jadi ASN, Kapolri: Rekam Jejak Rekan-rekan Tak Saya Ragukan

Nasional
Ajak Mubalig Jaga Persatuan, Zulhas: Bukan Lahirkan 'Cebong' atau 'Kampret'

Ajak Mubalig Jaga Persatuan, Zulhas: Bukan Lahirkan "Cebong" atau "Kampret"

Nasional
UPDATE: 360.510 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 0,61 Persen

UPDATE: 360.510 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 0,61 Persen

Nasional
Menlu Dorong Kebijakan Inklusif agar Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi Merata

Menlu Dorong Kebijakan Inklusif agar Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi Merata

Nasional
UPDATE Erupsi Semeru: 43 Orang Meninggal Dunia, 104 Orang Luka-Luka

UPDATE Erupsi Semeru: 43 Orang Meninggal Dunia, 104 Orang Luka-Luka

Nasional
44 Eks Pegawai KPK Dilantik Kapolri Jadi ASN pada Hari Antikorupsi Sedunia

44 Eks Pegawai KPK Dilantik Kapolri Jadi ASN pada Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
UPDATE 9 Desember: Tambah 296, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.109.364

UPDATE 9 Desember: Tambah 296, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.109.364

Nasional
Bantuan Kuota Data Internet Kemendikbud-Ristek Ditambah

Bantuan Kuota Data Internet Kemendikbud-Ristek Ditambah

Nasional
UPDATE: Bertambah 220, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.560

UPDATE: Bertambah 220, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.560

Nasional
Pemerintah Diimbau Perketat Tracing Cegah Omicron, Puan: Jangan Sampai Kita Kecolongan

Pemerintah Diimbau Perketat Tracing Cegah Omicron, Puan: Jangan Sampai Kita Kecolongan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.