Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: 2016, Ada 62 Kasus Korupsi di Desa, Kerugian Negara Rp 18 Miliar

Kompas.com - 06/04/2017, 18:33 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Desentralisasi hingga ke desa dinilai menjadi salah satu potensi korupsi. ICW mencatat, sepanjang 2016, terungkap 62 kasus korupsi di desa dengan kerugian negara mencapai Rp 18 miliar. 

Risiko korupsi di desa kian meningkat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa yang diikuti adanya program dana desa sejak 2015.

Dalam UU tersebut kewenangan kepala desa terlampau kuat dalam mengelola dana desa.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mengatakan, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tak adanya proses demokratisasi mengiringi desentralisasi hingga ke desa. Imbasnya, transparansi dana desa cenderung lemah.

"Ketika warga desa tidak puas dengan kinerja kepala desa, ada yang bisa dilakukan? karena di UU Desa, kepala desa cenderung diberikan kewenangan mutlak,"' kata Adnan di Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Kamis (6/4/2017).

Menurut Adnan, tingginya kewenangan kepala desa memperbesar potensi korupsi.

(Baca: Dana Desa Bermasalah? Telepon ke 15040!)

"Harus dibenahi mekanisme demokrasi langsung terhadap pengelolaan dana desa. Karena desa adalah tempat paling bail untuk tanamankan demokrasi," ucap Adnan.

Adnan menuturkan, diperlukan inovasi dan kreativitas masyarakat desa dalam memantau penggunaan dana desa.

Aplikasi "Jaga" yang diciptakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menjadi salah satu bentuk pengawasan.

"Tapi harus dilihat pula apa yang masyarakat desa inginkan. Cara paling sederhana dengan menempelkan penggunaan dana desa di balai desa agar masyakarat tahu penggunaanya," ujar Adnan.

Kompas TV Dana Desa Ditambah Tahun 2017?

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com