Kompas.com - 06/04/2017, 18:24 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Setya Novanto membantah semua fakta persidangan yang melibatkan namanya dalam sidang perkara dugaan korupsi e-KTP.

Ia diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa mantan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Irman dan anak buahnya, Sugiharto.

Dalam surat dakwaan yang didukung keterangan sejumlah saksi, Novanto disebut-sebut punya peranan dalam proses pembahasan proyek tersebut. Bahkan, kedua terdakwa membenarkan adanya pertemuan dengan sejumlah pihak untuk pembahasan e-KTP. Novanto masih saja berkelit.

"Semua yang saya sampaikan adalah kebenaran, yang mulia," kata Novanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (6/4/2017).

1. Bantah terima uang

Dalam dakwaan disebut bahwa Novanto menerima uang sejumlah Rp 574,2 miliar dari pengusaha Andi Narogong. Uang itu berasal dari 11 persen anggaran e-KTP yang disepakati oleh DPR RI sebesar Rp 5,9 triliun.

(Baca: Setya Novanto Bantah Terlibat Korupsi E-KTP)

Dari anggaran itu, sebesar 51 persen atau Rp 2,662 triliun digunakan untuk belanja modal atau belanja riil pembiayaan proyek e-KTP. Sedangkan 49 persen atau sebesar Rp 2,558 triliun dibagi-bagi ke sejumlah pihak, termasuk anggota Komisi II DPR RI dan Badan Anggaran DPR RI.

"Tidak benar yang mulia. Yakin," kata Novanto.

Hakim mengingatkan Novanto untuk tidak berbohong. Sebab, sebelumnya ia telah disumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dalam sidang.

"Betul (tidak menerima), sesuai dengan sumpah saya," kata Novanto.

2. Bantah kenal Andi Narogong

Novanto juga membantah mengenal Andi Narogong. Padahal, dalam dakwaan, Novanto beberapa kali bertemu dengan Novanto membahas proyek e-KTP.

Bahkan, sebagian saksi dari anggota DPR mengenal Andi sebagai orang dekat Novanto. Namun, Novanto menyebut perkenalan mereka sebatas bisnis kaus partai. Ia mengatakan, pertemuan dengan Andi hanya dua kali sekitar tahun 2009.

(Baca: Setya Novanto Mengaku Kenal Andi Narogong Selaku Pengusaha Konveksi)

"Andi menyampaikan jual kaus partai. Setelah saya cek, masih terlalu mahal sehingga saya tidak bisa setuju itu," kata Novanto.

Dalam pertemuan kedua, kata Novanto, Andi kembali menawarkan kaus partai. Namun, harga yang ditawarkan masih dianggap mahal sehingga Novanto tak jadi membeli.

3. Bantah ikut pertemuan di Hotel Gran Melia

Berdasarkan keterangan saksi mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraini, sempat ada pertemuan antara dirinya, Irman, Sugiharto, Andi, dan Novanto.

Dalam pertemuan itu, Novanto menyampaikan pesan untuk mengawal e-KTP yang termasuk dalam program prioritas pemerintah. Namun, Novanto membantah ada dalam pertemuan itu.

"Tidak benar," kata Novanto.

Irman mencoba mengingatkan Novanto pada pertemuan tahun 2010 itu. Saat itu, kata Irman, Novanto datang bersama Andi. Novanto tetap membantahnya.

"Saya tetap pada pendirian dan BAP saya di bawah sumpah," kata dia.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara: Bharada E Tidak Tahu Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Ferdy Sambo di Magelang

Pengacara: Bharada E Tidak Tahu Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Ferdy Sambo di Magelang

Nasional
Surya Darmadi Buron Korupsi Rp 78 T Akan Pulang ke RI, Kejagung: Silakan Kalau Mau Datang

Surya Darmadi Buron Korupsi Rp 78 T Akan Pulang ke RI, Kejagung: Silakan Kalau Mau Datang

Nasional
Datangi KPU, Partai Republiku Klaim Berkas Persyaratan Parpol Sudah Lengkap

Datangi KPU, Partai Republiku Klaim Berkas Persyaratan Parpol Sudah Lengkap

Nasional
Istri Eks Menteri BPN Ferry Mursyidan Baldan Ditetapkan Tersangka, Ini Tanggapan Kuasa Hukumnya

Istri Eks Menteri BPN Ferry Mursyidan Baldan Ditetapkan Tersangka, Ini Tanggapan Kuasa Hukumnya

Nasional
Megawati Disebut Tengah Gembleng Capres dari PDI-P

Megawati Disebut Tengah Gembleng Capres dari PDI-P

Nasional
Polri Sebut Komnas HAM Akan Cek TKP Pembunuhan Brigadir J Didampingi Labfor-Inafis Senin

Polri Sebut Komnas HAM Akan Cek TKP Pembunuhan Brigadir J Didampingi Labfor-Inafis Senin

Nasional
Deolipa Duga Ada Sosok 'Jenderal' di Balik Surat Pencabutan Kuasa Bharada E

Deolipa Duga Ada Sosok "Jenderal" di Balik Surat Pencabutan Kuasa Bharada E

Nasional
Siasat di Balik Laporan Pelecehan Istri Ferdy Sambo...

Siasat di Balik Laporan Pelecehan Istri Ferdy Sambo...

Nasional
Hari Terakhir Pendaftaran Pemilu, Partai Mahasiswa Indonesia Tak Kunjung Konfirmasi

Hari Terakhir Pendaftaran Pemilu, Partai Mahasiswa Indonesia Tak Kunjung Konfirmasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] 5 Kebohongan Ferdy Sambo | Kabareskrim Ragu Brigadir J Melecehkan Istri Sambo

[POPULER NASIONAL] 5 Kebohongan Ferdy Sambo | Kabareskrim Ragu Brigadir J Melecehkan Istri Sambo

Nasional
Tugas dan Wewenang Provos Polri

Tugas dan Wewenang Provos Polri

Nasional
Tugas dan Wewenang LPSK

Tugas dan Wewenang LPSK

Nasional
Tanggal 15 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 15 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Buron Kejagung Surya Darmadi Akan Pulang ke Indonesia, Ikuti Pemeriksaan Kasus Korupsi Rp 78 T

Buron Kejagung Surya Darmadi Akan Pulang ke Indonesia, Ikuti Pemeriksaan Kasus Korupsi Rp 78 T

Nasional
Kasus Pelecehan Istri Sambo, Pengamat: Kalau Tak Ada Peristiwanya, Itu Laporan Palsu yang Bisa Diproses Pidana

Kasus Pelecehan Istri Sambo, Pengamat: Kalau Tak Ada Peristiwanya, Itu Laporan Palsu yang Bisa Diproses Pidana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.