Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/04/2017, 17:47 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Lukman Edy menyatakan, ada wacana dari Pansus untuk memberi kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Hal itu mengemuka karena ada beberapa PKPU yang kerap bertentangan dengan undang-undang.

"Misal, PKPU pemilu lalu tentang perwakilan perempuan yang dinilai melangkahi norma di undang-undang, yang memperberat memenuhi kuota 30 persen itu," ujar Lukman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/4/2017).

Karena itu, Pansus berencana memberi ruang kepada Bawaslu untuk lebih aktif dalam menguji dan menyikapi putusan PKPU.

Sebab, selama ini, Lukman menilai PKPU cukup tertutup untuk diuji oleh lembaga penyelenggara pemilu seperti Bawaslu. Selama ini, ruang pengujian PKPU masih menjadi milik masyarakat.

"Jadi mau nanti MK (Mahkamah Konstitusi) kabulkan JR (judicial review) soal konsultasi mengikat atau tidak, hubungan antara KPU-DPR akan kami tata. Mau menghilangkan kata konsultasi, mau menghilangkan kata mengikat, hubungan itu tetap akan lebih baik," ujar Lukman.

Saat ini Pansus tengah menguji wacana tersebut. Ini disebabkan wacana tersebut bisa saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain, khususnya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan.

Dalam undang-undang tersebut, bila ada peraturan bertentangan dengan undang-undang, maka lembaga yang berhak membatalkannya ialah Mahkamah Agung (MA) melalui proses uji materi.

"Makanya, itu juga yang masih kami pikirkan. Ini kan lex specialist. Berdasarkan peraturan perundangan soal pelanggaran administrasi, itu kan normalnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)," kata Lukman.

"Tapi karena ada spesifik proses pemilu, bisa saja diberi kewenangan itu kepada Bawaslu. Jadi sama saja. Tapi kalau tidak bisa, ya nanti Bawaslu diberi kewenangan untuk menguji PKPU ke MA," ucap politisi PKB itu.

Kompas TV DPR dan Pemerintah Bahas Revisi UU Pemilu
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Megawati Disebut Sudah Kantongi Nama Capres, Hasto: Tinggal Tunggu Momentum yang Tepat

Megawati Disebut Sudah Kantongi Nama Capres, Hasto: Tinggal Tunggu Momentum yang Tepat

Nasional
PDI-P Batal Gelar Konsolidasi di GBK 1 Juni: Ada Piala Dunia U-20, Digeser 24 Juni

PDI-P Batal Gelar Konsolidasi di GBK 1 Juni: Ada Piala Dunia U-20, Digeser 24 Juni

Nasional
Mengenal Inggit Ganarsih, Sosok yang Disinggung dalam Pesan Megawati ke Ridwan Kamil

Mengenal Inggit Ganarsih, Sosok yang Disinggung dalam Pesan Megawati ke Ridwan Kamil

Nasional
Di Tengah Isu Reshuffle, PDI-P Singgung Rabu Pon Momentum Ambil Keputusan Strategis

Di Tengah Isu Reshuffle, PDI-P Singgung Rabu Pon Momentum Ambil Keputusan Strategis

Nasional
Surya Paloh Bertemu Jokowi, Pengamat: Ada 2 Kemungkinan, Lepas Anies atau Pamitan

Surya Paloh Bertemu Jokowi, Pengamat: Ada 2 Kemungkinan, Lepas Anies atau Pamitan

Nasional
Soal Gugatan UU Desa ke MK, Apdes: Jangan Jadi Masalah Besar

Soal Gugatan UU Desa ke MK, Apdes: Jangan Jadi Masalah Besar

Nasional
Cerita PKN Dituding PKI Saat Proses Verifikasi Pemilu 2024

Cerita PKN Dituding PKI Saat Proses Verifikasi Pemilu 2024

Nasional
Partai Buruh Akan Gelar Aksi di DPR Tolak Perppu Cipta Kerja 6 Februari

Partai Buruh Akan Gelar Aksi di DPR Tolak Perppu Cipta Kerja 6 Februari

Nasional
PKS: Deklarasi Dukungan untuk Anies Hanya Masalah Timing dan Momentum

PKS: Deklarasi Dukungan untuk Anies Hanya Masalah Timing dan Momentum

Nasional
PDI-P Akan Hormati Apapun Putusan Terkait UU Desa, baik Gugatan di MK Maupun Wacana Revisi

PDI-P Akan Hormati Apapun Putusan Terkait UU Desa, baik Gugatan di MK Maupun Wacana Revisi

Nasional
Viral Foto Anak Korban Penculikan Diambil Organnya di Depok, Bareskrim: Hoaks!

Viral Foto Anak Korban Penculikan Diambil Organnya di Depok, Bareskrim: Hoaks!

Nasional
Kaesang Mau Terjun ke Politik, Hasto: Satu Keluarga Tak Bisa Pilih Partai Berbeda

Kaesang Mau Terjun ke Politik, Hasto: Satu Keluarga Tak Bisa Pilih Partai Berbeda

Nasional
Usai Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi, Pengamat Sebut Ada Potensi Nasdem Tinggalkan Anies

Usai Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi, Pengamat Sebut Ada Potensi Nasdem Tinggalkan Anies

Nasional
Kemenkes Ungkap 3 Kondisi Penyebab Anak Mengalami Stunting

Kemenkes Ungkap 3 Kondisi Penyebab Anak Mengalami Stunting

Nasional
Pesan Megawati ke Ridwan Kamil: Perjuangkan Ibu Inggit Garnasih Jadi Pahlawan Nasional

Pesan Megawati ke Ridwan Kamil: Perjuangkan Ibu Inggit Garnasih Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.