Kompas.com - 06/04/2017, 16:20 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022, Pramono Ubaid Tanthowi, berharap komunikasi dengan DPR, khususnya Komisi II, semakin baik di masa depan.

Hal itu disampaikan Pramono menanggapi hubungan KPU periode 2012-2017 dengan Komisi II DPR yang dinilai kurang harmonis.

Itu terjadi saat penyusunan Peraturan KPU (PKPU) Pencalonan pada Pilkada 2017. Usai menyusun PKPU tersebut, KPU mengajukan uji materi atas pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Hal tersebut semakin merenggangkan hubungan KPU dengan DPR.

"Yang penting kan sebenarnya komunikasi. Bagaimana kami punya ide kami komunikasikan sebaik-baiknya dengan DPR. Kuncinya itu," kata Pramono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/4/2017).

(Baca juga: Jokowi Hormati Putusan DPR soal Komisioner Baru KPU dan Bawaslu)

Pramono mengatakan, komunikasi dengan DPR harus dibangun sebaik mungkin sehingga masukan KPU bisa diterima dan ditindaklanjuti oleh DPR.

Apalagi, kata Pramono, DPR merupakan lembaga politik yang di dalamnya banyak terdapat kepentingan yang harus disatukan.

Salah satu cara menyatukan perbedaan kepentingan di DPR ialah menggunakan proses lobi. Menurut dia, ke depan, KPU harus bisa melobi DPR jika punya masukan yang baik dalam pelaksanaan pemilu di lapangan dan ingin ditindaklnjuti oleh DPR.

"Asal kami lakukan pendekatan dengan baik, sepanjang tidak melanggar asas kemandirian penyelengara pemilu tentu sangat dibutuhkan (lobi) untuk mencairkan kesalahpahaman mencairkan miskomunikasi antara KPU dan DPR seperti selama ini terjadi," kata Pramono.

"Kalau sekarang kan sudah menyerah duluan sebelum dilobikan," ucap dia.

Kompas TV 14 Calon Komisioner KPU Ikut Seleksi di DPR
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tantang Sambo Buktikan LHP Pemeriksaan Kabareskrim, Pengacara Ismail: Kalau Sudah Bicara, Harus Buktikan!

Tantang Sambo Buktikan LHP Pemeriksaan Kabareskrim, Pengacara Ismail: Kalau Sudah Bicara, Harus Buktikan!

Nasional
Kepala BNPB Serahkan Dana Bangun Rumah untuk 647 Korban Gempa Bumi Cianjur

Kepala BNPB Serahkan Dana Bangun Rumah untuk 647 Korban Gempa Bumi Cianjur

Nasional
Sejak KPK Berdiri, 1.479 Jadi Tersangka, 319 di Antaranya Anggota DPR-DPRD

Sejak KPK Berdiri, 1.479 Jadi Tersangka, 319 di Antaranya Anggota DPR-DPRD

Nasional
Ganjar Masuk Bursa Capres PAN, tapi Belum Mengerucut

Ganjar Masuk Bursa Capres PAN, tapi Belum Mengerucut

Nasional
Hari Antikorupsi Sedunia, Ini 5 Hukuman Koruptor Terberat di Indonesia

Hari Antikorupsi Sedunia, Ini 5 Hukuman Koruptor Terberat di Indonesia

Nasional
Dua Hakim Agung Ditahan KPK, MA Serahkan pada Prosedur Hukum

Dua Hakim Agung Ditahan KPK, MA Serahkan pada Prosedur Hukum

Nasional
Wapres Nilai Pemberantasan Korupsi Mesti Diarahkan pada Perubahan Perilaku

Wapres Nilai Pemberantasan Korupsi Mesti Diarahkan pada Perubahan Perilaku

Nasional
MA: Dari 56 Kasasi Perkara Korupsi, 17 di Antaranya Diperberat

MA: Dari 56 Kasasi Perkara Korupsi, 17 di Antaranya Diperberat

Nasional
Status Gunung Semeru Turun, dari Awas Jadi Siaga

Status Gunung Semeru Turun, dari Awas Jadi Siaga

Nasional
Firli Bahuri Sebut Koruptor Tak Takut Dipenjara, tapi Takut Dimiskinkan

Firli Bahuri Sebut Koruptor Tak Takut Dipenjara, tapi Takut Dimiskinkan

Nasional
Bamsoet Hidupkan Wacana Tunda Pemilu 2024, Demokrat: Jokowi Bisa Terjerumus

Bamsoet Hidupkan Wacana Tunda Pemilu 2024, Demokrat: Jokowi Bisa Terjerumus

Nasional
Yudo Margono Tegaskan Calon KSAL Penggantinya Jadi Hak Prerogatif Presiden

Yudo Margono Tegaskan Calon KSAL Penggantinya Jadi Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Mendagri Resmikan Papua Barat Daya Jadi Provinsi ke-38 di RI

Mendagri Resmikan Papua Barat Daya Jadi Provinsi ke-38 di RI

Nasional
Update Bantuan Kemensos untuk Korban Gempa Cianjur, dari Makanan Minuman hingga Dapur Umum

Update Bantuan Kemensos untuk Korban Gempa Cianjur, dari Makanan Minuman hingga Dapur Umum

Nasional
Mendagri Lantik Muhammad Masa'ad Jadi Pj Gubernur Papua Barat

Mendagri Lantik Muhammad Masa'ad Jadi Pj Gubernur Papua Barat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.