DPD Cacat sejak Lahir...

Oleh: Marcellus Hernowo

Dewan Perwakilan Daerah hadir sebagai buah reformasi. Lembaga ini dibentuk hasil perubahan ketiga UUD 1945 yang disahkan pada 2001.

Pembentukan DPD berawal dari pemikiran fraksi-fraksi di MPR saat perubahan konstitusi bahwa unsur perwakilan di lembaga perwakilan harus dipilih melalui pemilu. Karena itu, unsur utusan daerah dan golongan yang keanggotaannya di parlemen saat itu ditunjuk pemerintah lalu dihapus.

Kedua, pembentukan DPD juga terkait dengan maraknya penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu adanya lembaga di tingkat pusat sebagai bentuk representasi kepentingan rakyat di daerah.

Namun, sejak awal pembahasan, pembentukan DPD ini sudah diiringi dengan perdebatan yang keras mengenai kewenangan dan posisinya.

Dalam buku Dewan Perwakilan Daerah, Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Sistem Bikameral dalam Lembaga Perwakilan Indonesia, Subardjo menulis, saat itu, Fraksi TNI/Polri konsisten menolak keberadaan DPD karena kehadirannya dikhawatirkan bertentangan dengan sila keempat dan kelima Pancasila. Sementara Fraksi PDI-P dan Fraksi Utusan Golongan menolak pemberian status "lembaga legislatif" kepada DPD. Kekuasaan dan tugas DPD diberikan secara terbatas dalam konstitusi.

Di sisi lain, Fraksi Partai Golkar meminta DPD dan DPR mempunyai fungsi legislasi dan pengawasan terhadap pemerintah. Fraksi Bulan Bintang dan Fraksi Utusan Daerah menghendaki DPD seperti Senat di Amerika Serikat dalam konteks sistem bikameral.

(Baca: Pemilihan Pimpinan Baru DPD Dinilai Menyimpang)

Dengan berbagai pendapat tersebut, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan kuasi bikameral sebagai jalan tengah. DPD diakui bukan badan legislasi, tetapi diberi kewenangan terbatas dalam proses penyusunan UU. Tawaran kompromi politik itu yang lalu muncul dalam Pasal 22C dan 22D UUD 1945 yang kemudian menjadi dasar dari kehadiran DPD.

Dari Pasal 22C dan 22D UUD 1945, terlihat bahwa DPR lebih powerful dibandingkan dengan DPD. Berbagai upaya penguatan kewenangan akhirnya menjadi agenda DPD sejak anggota lembaga itu hadir sebagai hasil Pemilu 2004. Namun, amandemen V konstitusi yang digagas DPD sampai sekarang belum terwujud.

Ketentuan di konstitusi bahwa anggota DPD tak lebih dari sepertiga anggota DPR jadi tantangan utama dalam mendapatkan dukungan untuk perubahan amandemen, yaitu minimal diusulkan oleh sepertiga dari total anggota MPR atau 231 orang dari 692 anggota MPR. Sementara total anggota DPD 132 orang. Ini berarti DPD harus didukung DPR untuk mengamandemen UUD.

Upaya penguatan juga dilakukan DPD melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tahun 2013, MK mengembalikan tiga kewenangan DPD di bidang legislasi, yakni mengusulkan rancangan undang-undang, turut membahas RUU, dan menyusun program legislasi nasional.

Namun, pada 2008, MK juga menyatakan, syarat bukan pengurus dan/anggota partai politik untuk calon anggota DPD bukan merupakan norma konstitusi yang implisit melekat pada Pasal 22E Ayat 4 UUD 1945. Ayat itu menyatakan, peserta pemilu DPD adalah perseorangan.

Dengan putusan MK itu, anggota dan pengurus partai politik dapat menjadi anggota DPD. Bahkan, kini banyak sekali anggota DPD berasal dari partai.

(Baca: "Kalau MA Konsisten, Seharusnya Tak Pandu Sumpah Jabatan Pimpinan DPD")

Di tengah wewenangnya yang terbatas, polemik kepemimpinan DPD menunjukkan bahwa posisi pimpinan di lembaga itu tetap prestisius dan penting. Ini tentu tidak semata karena ada sejumlah fasilitas yang khusus diberikan untuk pimpinan DPD, seperti rumah dan mobil dinas serta ruang kerja yang lebih luas dibandingkan anggota DPD.

Berkaca pada perkara yang menimpa mantan Ketua DPD Irman Gusman, perebutan kursi unsur pimpinan DPD juga karena perebutan pengaruh. Irman divonis 4,5 tahun penjara karena menerima Rp 100 juta. Uang itu didapat karena ia memperdagangkan pengaruh dalam distribusi gula impor dari Perum Bulog untuk wilayah Sumatera Barat.

Pengaruh sebagai ketua atau pimpinan DPD tentu tak hanya dapat dipakai seperti untuk kasus Irman, tetapi juga untuk hal lain, seperti pertarungan kekuasaan.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 6 April 2017, di halaman 1 dengan judul "DPD Cacat sejak Lahir...".