Kompas.com - 06/04/2017, 15:47 WIB
EditorKrisiandi


Oleh: Marcellus Hernowo

Dewan Perwakilan Daerah hadir sebagai buah reformasi. Lembaga ini dibentuk hasil perubahan ketiga UUD 1945 yang disahkan pada 2001.

Pembentukan DPD berawal dari pemikiran fraksi-fraksi di MPR saat perubahan konstitusi bahwa unsur perwakilan di lembaga perwakilan harus dipilih melalui pemilu. Karena itu, unsur utusan daerah dan golongan yang keanggotaannya di parlemen saat itu ditunjuk pemerintah lalu dihapus.

Kedua, pembentukan DPD juga terkait dengan maraknya penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu adanya lembaga di tingkat pusat sebagai bentuk representasi kepentingan rakyat di daerah.

Namun, sejak awal pembahasan, pembentukan DPD ini sudah diiringi dengan perdebatan yang keras mengenai kewenangan dan posisinya.

Dalam buku Dewan Perwakilan Daerah, Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Sistem Bikameral dalam Lembaga Perwakilan Indonesia, Subardjo menulis, saat itu, Fraksi TNI/Polri konsisten menolak keberadaan DPD karena kehadirannya dikhawatirkan bertentangan dengan sila keempat dan kelima Pancasila. Sementara Fraksi PDI-P dan Fraksi Utusan Golongan menolak pemberian status "lembaga legislatif" kepada DPD. Kekuasaan dan tugas DPD diberikan secara terbatas dalam konstitusi.

Di sisi lain, Fraksi Partai Golkar meminta DPD dan DPR mempunyai fungsi legislasi dan pengawasan terhadap pemerintah. Fraksi Bulan Bintang dan Fraksi Utusan Daerah menghendaki DPD seperti Senat di Amerika Serikat dalam konteks sistem bikameral.

(Baca: Pemilihan Pimpinan Baru DPD Dinilai Menyimpang)

Dengan berbagai pendapat tersebut, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan kuasi bikameral sebagai jalan tengah. DPD diakui bukan badan legislasi, tetapi diberi kewenangan terbatas dalam proses penyusunan UU. Tawaran kompromi politik itu yang lalu muncul dalam Pasal 22C dan 22D UUD 1945 yang kemudian menjadi dasar dari kehadiran DPD.

Dari Pasal 22C dan 22D UUD 1945, terlihat bahwa DPR lebih powerful dibandingkan dengan DPD. Berbagai upaya penguatan kewenangan akhirnya menjadi agenda DPD sejak anggota lembaga itu hadir sebagai hasil Pemilu 2004. Namun, amandemen V konstitusi yang digagas DPD sampai sekarang belum terwujud.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.