Penjelasan MA soal Pertemuan Suwardi dan Perwakilan DPD

Kompas.com - 06/04/2017, 15:32 WIB
Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi dalam konfrensi pers di gedung MA, Jakarta Pusat, Kamis (6/4/2017).q Fachri FachrudinJuru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi dalam konfrensi pers di gedung MA, Jakarta Pusat, Kamis (6/4/2017).q
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi membenarkan adanya pertemuan antara wakil ketua MA bidang non yudisial Suwardi dan perwakilan DPD.

Dalam pertemuan itu, kata Suhadi, perwakilan DPD memberikan undangan pelantikan pimpinan baru. MA diminta hadir untuk menuntun sumpah jabatan. 

"Surat itu diantar sebelum melakukan sumpah jabatan bertemu dengan pimpinan MA," ujar Suhadi di gedung MA, Jakarta Pusat, Kamis (6/4/2017).

(Baca: Ini Putusan MA soal Tata Tertib Terkait Kursi Pimpinan DPD)

Meski demikian, Suhadi menilai pertemuan tersebut tidak melanggar kode etik kehakiman. Sebab pertemuan hanya terkait penyampaian undangan.

Selain itu yang ditemui Suwadi bukanlah pihak yang berperkara di MA.

"Sekretaris DPD datang menemui wakil ketua MA bukan sebagai pihak yang berperkara judicial review tetapi atas nama lembaga mengajukan permohonan untuk melaksanakan tuntutan sumpah," kata Suhadi.

Sebelumnya, anggota DPD Farouk Muhammad mengungkapkan adanya pertemuan antara Suwardi dengan anggota DPD Gede Pasek Suardika dan Sekjen DPD Sudarsono Hardjosoekarto.

Menurut Faoruk, pertemuan itu terjadi di Gedung MA, Selasa (4/4/2017) sekitar pukul 13.00 WIB, sebelum pengambilan sumpah dilakukan.

Farouk mengaku datang langsung ke Gedung MA untuk mengantarkan surat yang pada intinya meminta agar MA tidak melakukan pelantikan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dewas KPK Terima 105 Pengaduan Terkait Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK

Dewas KPK Terima 105 Pengaduan Terkait Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK

Nasional
Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

Nasional
'DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun'

"DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun"

Nasional
Mendes: Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa

Mendes: Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa

Nasional
Bobby Umumkan Kelahiran Cucu Keempat Jokowi

Bobby Umumkan Kelahiran Cucu Keempat Jokowi

Nasional
Ini Alasan Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Tertutup

Ini Alasan Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Tertutup

Nasional
Kementerian Perekonomian Bantah Draf RUU Cipta Kerja Disusun Pihak Swasta

Kementerian Perekonomian Bantah Draf RUU Cipta Kerja Disusun Pihak Swasta

Nasional
Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

Nasional
Kritik RUU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan yang Buat Pihak Swasta

Kritik RUU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan yang Buat Pihak Swasta

Nasional
Angka Kesembuhan 14 Daerah Ini di Bawah Rata-rata Nasional, Satgas Covid-19 Minta Peningkatan Layanan Kesehatan

Angka Kesembuhan 14 Daerah Ini di Bawah Rata-rata Nasional, Satgas Covid-19 Minta Peningkatan Layanan Kesehatan

Nasional
Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN

Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Masih Lampaui Persentase Global

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Masih Lampaui Persentase Global

Nasional
Perludem: Ada Potensi Calon Tunggal di 31 Daerah Penyelenggara Pilkada

Perludem: Ada Potensi Calon Tunggal di 31 Daerah Penyelenggara Pilkada

Nasional
Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Nasional
Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X