Penjelasan MA soal Pertemuan Suwardi dan Perwakilan DPD

Kompas.com - 06/04/2017, 15:32 WIB
Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi dalam konfrensi pers di gedung MA, Jakarta Pusat, Kamis (6/4/2017).q Fachri FachrudinJuru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi dalam konfrensi pers di gedung MA, Jakarta Pusat, Kamis (6/4/2017).q
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi membenarkan adanya pertemuan antara wakil ketua MA bidang non yudisial Suwardi dan perwakilan DPD.

Dalam pertemuan itu, kata Suhadi, perwakilan DPD memberikan undangan pelantikan pimpinan baru. MA diminta hadir untuk menuntun sumpah jabatan. 

"Surat itu diantar sebelum melakukan sumpah jabatan bertemu dengan pimpinan MA," ujar Suhadi di gedung MA, Jakarta Pusat, Kamis (6/4/2017).

(Baca: Ini Putusan MA soal Tata Tertib Terkait Kursi Pimpinan DPD)

Meski demikian, Suhadi menilai pertemuan tersebut tidak melanggar kode etik kehakiman. Sebab pertemuan hanya terkait penyampaian undangan.

Selain itu yang ditemui Suwadi bukanlah pihak yang berperkara di MA.

"Sekretaris DPD datang menemui wakil ketua MA bukan sebagai pihak yang berperkara judicial review tetapi atas nama lembaga mengajukan permohonan untuk melaksanakan tuntutan sumpah," kata Suhadi.

Sebelumnya, anggota DPD Farouk Muhammad mengungkapkan adanya pertemuan antara Suwardi dengan anggota DPD Gede Pasek Suardika dan Sekjen DPD Sudarsono Hardjosoekarto.

Menurut Faoruk, pertemuan itu terjadi di Gedung MA, Selasa (4/4/2017) sekitar pukul 13.00 WIB, sebelum pengambilan sumpah dilakukan.

Farouk mengaku datang langsung ke Gedung MA untuk mengantarkan surat yang pada intinya meminta agar MA tidak melakukan pelantikan.

Karena Ketua MA Hatta Ali sedang umroh, ia ingin mengantarkan langsung surat itu ke Suwardi.

Namun, ia dilarang masuk karena sudah ada Pasek dan Sekjen DPD di dalam ruangan.

(Baca: Farouk Sebut Ada Pertemuan Loyalis Oesman Sapta dan Wakil Ketua MA)

 

Akhirnya, Farouk menitipkan surat yang akan diberikan kepada staf Suwardi. Farouk pun mempertanyakan apa maksud pertemuan tersebut. Ia khawatir ada tekanan atau pun lobi-lobi yang dilakukan Pasek kepada Suwardi.

"Beliau (Suwardi) sudah tahu ada masalah internal, dan lama sekali menerima dua orang di dalam ruangan. Saya minta secara jujur dia menyampaikan apa yang terjadi," ucap Farouk.

Kompas TV Mahkamah Agung memberikan keterangan pers terkait pengambilan sumpah jabatan tiga pimpinan Dewan Perwakilan Daerah 2017 hingga 2019.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ayu Kartika Dewi, Pejuang Toleransi dan Keberagaman yang Jadi Stafsus Presiden

Ayu Kartika Dewi, Pejuang Toleransi dan Keberagaman yang Jadi Stafsus Presiden

Nasional
Kecewa terhadap Kinerja BNN, Komisi III Bakal Bentuk Panja Pemberantasan Narkoba

Kecewa terhadap Kinerja BNN, Komisi III Bakal Bentuk Panja Pemberantasan Narkoba

Nasional
Menurut Wakil Ketua MPR, Presiden Tetap Dipilih Rakyat meski Ada GBHN

Menurut Wakil Ketua MPR, Presiden Tetap Dipilih Rakyat meski Ada GBHN

Nasional
Bantah DPR, Kepala BNN Klaim Pemberantasan Narkoba Berjalan Efektif

Bantah DPR, Kepala BNN Klaim Pemberantasan Narkoba Berjalan Efektif

Nasional
Dugaan Korupsi Penanganan Flu Burung,  Freddy Lumban Tobing Dituntut 2 Tahun Penjara

Dugaan Korupsi Penanganan Flu Burung, Freddy Lumban Tobing Dituntut 2 Tahun Penjara

Nasional
Wakil Ketua MPR: GBHN Perlu Dihidupkan agar Pembangunan Lebih Terencana

Wakil Ketua MPR: GBHN Perlu Dihidupkan agar Pembangunan Lebih Terencana

Nasional
Staf Khusus Milenial Jokowi Kerja Bareng, Tak Ada Pembidangan

Staf Khusus Milenial Jokowi Kerja Bareng, Tak Ada Pembidangan

Nasional
PDI-P: Masa Jabatan Presiden Cukup 2 Periode

PDI-P: Masa Jabatan Presiden Cukup 2 Periode

Nasional
Periksa Eks Petinggi Waskita Karya, Ini yang Didalami KPK

Periksa Eks Petinggi Waskita Karya, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Arif Budimanta, Politisi PDI-P yang Jadi Staf Khusus Presiden

Arif Budimanta, Politisi PDI-P yang Jadi Staf Khusus Presiden

Nasional
Polisi Dilarang Pamer Harta, Bagaimana Situasi Lapangan Parkir Mabes Polri?

Polisi Dilarang Pamer Harta, Bagaimana Situasi Lapangan Parkir Mabes Polri?

Nasional
Anggota Komisi III Dukung Mahfud MD Bubarkan TP4 Pusat dan Daerah

Anggota Komisi III Dukung Mahfud MD Bubarkan TP4 Pusat dan Daerah

Nasional
Diaz Hendropriyono, Ketum PKPI yang Jadi Staf Khusus Presiden

Diaz Hendropriyono, Ketum PKPI yang Jadi Staf Khusus Presiden

Nasional
Wacana Ubah Sistem Pilkada Dinilai akibat Tak Adanya Perangkat Evaluasi Demokrasi

Wacana Ubah Sistem Pilkada Dinilai akibat Tak Adanya Perangkat Evaluasi Demokrasi

Nasional
Profil Dini Shanti, Kader PSI dan Ahli Hukum yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Dini Shanti, Kader PSI dan Ahli Hukum yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X