Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penjelasan MA soal Pertemuan Suwardi dan Perwakilan DPD

Kompas.com - 06/04/2017, 15:32 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi membenarkan adanya pertemuan antara wakil ketua MA bidang non yudisial Suwardi dan perwakilan DPD.

Dalam pertemuan itu, kata Suhadi, perwakilan DPD memberikan undangan pelantikan pimpinan baru. MA diminta hadir untuk menuntun sumpah jabatan. 

"Surat itu diantar sebelum melakukan sumpah jabatan bertemu dengan pimpinan MA," ujar Suhadi di gedung MA, Jakarta Pusat, Kamis (6/4/2017).

(Baca: Ini Putusan MA soal Tata Tertib Terkait Kursi Pimpinan DPD)

Meski demikian, Suhadi menilai pertemuan tersebut tidak melanggar kode etik kehakiman. Sebab pertemuan hanya terkait penyampaian undangan.

Selain itu yang ditemui Suwadi bukanlah pihak yang berperkara di MA.

"Sekretaris DPD datang menemui wakil ketua MA bukan sebagai pihak yang berperkara judicial review tetapi atas nama lembaga mengajukan permohonan untuk melaksanakan tuntutan sumpah," kata Suhadi.

Sebelumnya, anggota DPD Farouk Muhammad mengungkapkan adanya pertemuan antara Suwardi dengan anggota DPD Gede Pasek Suardika dan Sekjen DPD Sudarsono Hardjosoekarto.

Menurut Faoruk, pertemuan itu terjadi di Gedung MA, Selasa (4/4/2017) sekitar pukul 13.00 WIB, sebelum pengambilan sumpah dilakukan.

Farouk mengaku datang langsung ke Gedung MA untuk mengantarkan surat yang pada intinya meminta agar MA tidak melakukan pelantikan.

Karena Ketua MA Hatta Ali sedang umroh, ia ingin mengantarkan langsung surat itu ke Suwardi.

Namun, ia dilarang masuk karena sudah ada Pasek dan Sekjen DPD di dalam ruangan.

(Baca: Farouk Sebut Ada Pertemuan Loyalis Oesman Sapta dan Wakil Ketua MA)

 

Akhirnya, Farouk menitipkan surat yang akan diberikan kepada staf Suwardi. Farouk pun mempertanyakan apa maksud pertemuan tersebut. Ia khawatir ada tekanan atau pun lobi-lobi yang dilakukan Pasek kepada Suwardi.

"Beliau (Suwardi) sudah tahu ada masalah internal, dan lama sekali menerima dua orang di dalam ruangan. Saya minta secara jujur dia menyampaikan apa yang terjadi," ucap Farouk.

Kompas TV Mahkamah Agung memberikan keterangan pers terkait pengambilan sumpah jabatan tiga pimpinan Dewan Perwakilan Daerah 2017 hingga 2019.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com