Kompas.com - 06/04/2017, 14:27 WIB
Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/3/2017). Nursita SariKomisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/3/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap pemerintah segera menuntaskan proses administrasi daerah otonomi baru (DOB). Pasalnya, KPU masih menemukan DOB yang belum memiliki kode wilayah sebagai acuan penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi.

"Kami berharap pertengahan tahun ini, seharusnya sudah clear betul untuk jadi pegangan. Baik untuk penyelenggara maupun masyarakat di daerah dengan KPU sebagai pihak yang menetapkan daerah pemilihan," kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (6/4/2017).

Saat ini terdapat 18 DOB yang terdiri dari satu provinsi dan 17 kabupaten/kota. Namun, belum semua daerah tersebut siap secara administrasi.

"Ada daerah yang mekar, baru sudah diresmikan, dia punya daerah tersebut. Itu kan jadi kesulitan, dia mau masuk daerah yg mana ini? Jadi sengketa harus diselesaikan," ucap Hadar.

Menurut Hadar, alokasi kursi dan penetapan daerah pemilihan merupakan aspek penting dalam tahapan pemilu 2019. Jika tidak ditata dengan baik, lanjut dia, akan menghalangi prinsip keterwakilan.

"Ada daerah yang lebih mudah didapatkan kursinya, bahkan ada daerah pemilihan yang akan menguntungkan calon dari partai tertentu karena memang pendukung dia berkumpul di sana," kata Hadar.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Nasional
Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Nasional
Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Nasional
Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Nasional
Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Nasional
Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Nasional
Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Nasional
Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Nasional
Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Nasional
Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Nasional
ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

Nasional
SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

Nasional
Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

Nasional
Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Nasional
Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X