Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Anas, SBY Pernah Minta F-PD Berupaya agar Usulan Angket Century Ditolak DPR

Kompas.com - 06/04/2017, 13:24 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Anas Urbanirum mengungkap permintaan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait usulan hak angket Bank Century pada 2009. 

Anas membeberkan permintaan SBY itu dalam sidang perkara dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP), Kamis (6/4/2017). 

Awalnya, majelis hakim bertanya seputar proses pembahasan proyek yang diduga merugikan negara lebih dari Rp 2 triliun itu kepada Anas. 

Salah seorang hakim bertanya terkait lobi-lobi anggaran di DPR RI.

"Ada yang melobi agar anggaran e-KTP bisa gol?" tanya salah seorang hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (6/4/2017).

(Baca: Anas Urbaningrum Ungkap Arahan SBY Terkait Proyek E-KTP)

Anas menjawab, tak ada proses lobi untuk meloloskan proyek tersebut.

Lagipula, kata Anas, saat itu dirinya tengah disibukkan dengan hak angket terkait skandal aliran dana Bank Century.

Usulan hak angket tersebut muncul pada akhir Oktober 2009 saat Anas baru menjabat sebagai ketua fraksi.

Anas lalu mengungkit arahan SBY yang saat itu menjabat Ketua Dewan Pembina Partai terkait usulan hak angket Century di DPR. Menurut Anas, SBY ingin Fraksi Partai Demokrat berupaya agar DPR menolak hak angket Century. 

"Karena itu adalah hal politis yang dianggap penting dan mengganggu produktivitas pemerintahan, kami dipanggil ketua dewan pembina, untuk konsentrasi bagaimana usulan hak angket tidak disetujui DPR," kata Anas.

Setelah mendapat perintah itu, Fraksi Demokrat berjibaku melobi seluruh fraksi di DPR agar usulan hak angket dibatalkan.

Namun, dalam rapat paripurna hak angket itu disetujui. Pada akhirnya, Partai Demokrat juga menyetujui usulan tersebut.

"Arahan ketua pembina partai Demokrat setuju usulan hak angket," kata Anas.

(Baca: Wiranto: Selain Kasus E-KTP, Ada Hambalang dan Century yang Jadi "Bom")

Setelah itu, dibentuk panitia khusus agar tidak ada konsekuensi politik yang serius di pemerintahan.

Bahkan, kata Anas, Fraksi Demokrat dicap gagal karena kalah voting di DPR soal hak angket dan gagal membendung terbentuknya pansus. 

"Termasuk (kalah) dari partainya pak Novanto. Saya waktu itu sebel dengan Novanto," kata Anas.

Karena berkonsentrasi dengan urusan hak angket itu, kata Anas, dirinya tak mungkin terlibat dalam hal lainnya. Termasuk pembahasan e-KTP yang tak berkenaan dengan pekerjaannya sebagai ketua fraksi.

Kompas TV Muhammad Nazaruddin buka-bukaan dalam sidang kasus dugaan korupsi KTP elektronik.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juni 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juni 2024

Nasional
Tanggal 29 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
KPU DKI Jakarta Mulai Tahapan Pilkada Juni 2024

KPU DKI Jakarta Mulai Tahapan Pilkada Juni 2024

Nasional
2 Hari Absen Rakernas V PDI-P, Prananda Prabowo Diklaim Sedang Urus Wisuda Anak

2 Hari Absen Rakernas V PDI-P, Prananda Prabowo Diklaim Sedang Urus Wisuda Anak

Nasional
Covid-19 di Singapura Tinggi, Kemenkes: Situasi di Indonesia Masih Terkendali

Covid-19 di Singapura Tinggi, Kemenkes: Situasi di Indonesia Masih Terkendali

Nasional
Ganjar Ungkap Jawa, Bali, hingga Sumut jadi Fokus Pemenangan PDI-P pada Pilkada Serentak

Ganjar Ungkap Jawa, Bali, hingga Sumut jadi Fokus Pemenangan PDI-P pada Pilkada Serentak

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Waspada Lonjakan Covid-19 di Singapura, Tetap Terapkan Protokol Kesehatan

Kemenkes Minta Masyarakat Waspada Lonjakan Covid-19 di Singapura, Tetap Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Pastikan Isi Gas LPG Sesuai Takaran, Mendag Bersama Pertamina Patra Niaga Kunjungi SPBE di Tanjung Priok

Pastikan Isi Gas LPG Sesuai Takaran, Mendag Bersama Pertamina Patra Niaga Kunjungi SPBE di Tanjung Priok

Nasional
Disindir Megawati soal RUU Kontroversial, Puan: Sudah Sepengetahuan Saya

Disindir Megawati soal RUU Kontroversial, Puan: Sudah Sepengetahuan Saya

Nasional
Diledek Megawati soal Jadi Ketum PDI-P, Puan: Berdoa Saja, 'Insya Allah'

Diledek Megawati soal Jadi Ketum PDI-P, Puan: Berdoa Saja, "Insya Allah"

Nasional
Kemenko Polhukam: Kampus Rawan Jadi Sarang Radikalisme dan Lahirkan Teroris

Kemenko Polhukam: Kampus Rawan Jadi Sarang Radikalisme dan Lahirkan Teroris

Nasional
BPIP Siapkan Paskibraka Nasional untuk Harlah Pancasila 1 Juni

BPIP Siapkan Paskibraka Nasional untuk Harlah Pancasila 1 Juni

Nasional
Jaksa Agung Mutasi 78 Eselon II, Ada Kapuspenkum dan 16 Kajati

Jaksa Agung Mutasi 78 Eselon II, Ada Kapuspenkum dan 16 Kajati

Nasional
Hari Ke-14 Haji 2024: Sebanyak 90.132 Jemaah Tiba di Saudi, 11 Orang Wafat

Hari Ke-14 Haji 2024: Sebanyak 90.132 Jemaah Tiba di Saudi, 11 Orang Wafat

Nasional
Di Tengah Rakernas PDI-P, Jokowi Liburan ke Borobudur Bareng Anak-Cucu

Di Tengah Rakernas PDI-P, Jokowi Liburan ke Borobudur Bareng Anak-Cucu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com