Jemaah Calon Haji Diminta Siapkan Dana Pelunasan

Kompas.com - 05/04/2017, 23:11 WIB
Ribuan umat Islam shalat berjamaah di Masjid Namira, Padang Arafah, dekat kota suci Mekah, Saudi Arabia, 23 September 2015. Umat Islam berkumpul di Padang Arafah pada puncak ibadah haji, tepatnya 9 Dzulhijjah pada penanggalan Islam. AP PHOTO / MOSAAB ELSHAMYRibuan umat Islam shalat berjamaah di Masjid Namira, Padang Arafah, dekat kota suci Mekah, Saudi Arabia, 23 September 2015. Umat Islam berkumpul di Padang Arafah pada puncak ibadah haji, tepatnya 9 Dzulhijjah pada penanggalan Islam.
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS - Jemaah calon haji yang tahun ini akan berangkat ke Tanah Suci diminta menyiapkan dana untuk melunasi biaya perjalanan ibadah haji. Hal ini disebabkan keputusan soal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 2017 sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo dan segera diundangkan.

Kepastian penetapan ongkos haji oleh Presiden Jokowi disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/4). "Saya barusan (Selasa) sudah cek, rancangan keppres sudah ditandatangani Pak Presiden. Sudah diberi nomor dan sekarang ada di Kementerian Hukum dan HAM untuk diundangkan," katanya.

Namun, Lukman belum dapat memastikan kapan keppres yang mengatur tentang BPIH 2017 diterbitkan. Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu hanya mengatakan, kemungkinan besar keppres itu terbit pada pekan ini.

Isi keppres antara lain mengatur besaran BPIH tiap daerah. Jika dirata-rata, biaya yang harus ditanggung calon haji tersebut Rp 34,89 juta.

Karena keppres akan segera diundangkan, Lukman mengimbau para calon haji menyiapkan dana untuk melunasi BPIH. "Saya pikir sekarang jemaah haji sudah bisa bersiap-siap melunasi BPIH dalam waktu dua-hari ke depan," katanya.

Tingkatkan mutu

Secara terpisah, anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat, Iskan Qolba Lubis, mengharapkan kenaikan BPIH juga berdampak pada peningkatan mutu pelayanan haji. "Ada 20 hal terkait peningkatan mutu pelayanan haji tahun ini. Misalnya jatah makan harus ditambah dari 24 menjadi 25 kali. Selain itu, tenda-tenda di Arafah juga harus diperbaiki," tuturnya.

Lukman memastikan, pelayanan haji tahun ini lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meski jumlah calon haji bertambah 52.200 orang dibandingkan tahun 2016, mutu pelayanan yang dilakukan pemerintah tidak akan berkurang.

Saat ini saja, pemerintah mulai menyiapkan pemondokan bagi jemaah haji di Mekkah ataupun Madinah. Hotel yang disiapkan pemerintah untuk jemaah haji berada kurang dari 1 kilometer dari Masjid Nabawi di Madinah. Untuk pemondokan di Mekkah, pemerintah menyiapkan hotel dengan jarak terjauh 4,5 kilometer dari Masjidil Haram. Pemerintah juga menyiapkan Bus Shalawat untuk mengangkut jemaah haji dari pemondokan ke Masjidil Haram. (NTA/NDY)
---
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 5 April 2017, di halaman 12 dengan judul "Jemaah Diminta Siapkan Dana Pelunasan".

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian BUMN Bantah Ada Pembatalan Pembelian Vaksin dari AstraZeneca, CanSino, dan Sinopharm

Kementerian BUMN Bantah Ada Pembatalan Pembelian Vaksin dari AstraZeneca, CanSino, dan Sinopharm

Nasional
Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Akan Diuji saat Libur Panjang Pekan Depan

Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Akan Diuji saat Libur Panjang Pekan Depan

Nasional
Terawan Sebut Pemberhentian Achmad Yurianto sebagai Dirjen Kemenkes untuk Pembenahan Organisasi

Terawan Sebut Pemberhentian Achmad Yurianto sebagai Dirjen Kemenkes untuk Pembenahan Organisasi

Nasional
JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

Nasional
Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Nasional
Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Nasional
Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Nasional
Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Nasional
Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Nasional
KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

Nasional
BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X