ICJR Pertanyakan Ketentuan Penyadapan dalam RUU Anti-terorisme

Kompas.com - 05/04/2017, 17:19 WIB
Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Supriyadi Widodo Eddyono, dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (26/11/2015) KOMPAS.com/Nabilla TashandraDirektur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Supriyadi Widodo Eddyono, dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (26/11/2015)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi Widodo Eddyono mengatakan, ketentuan penyadapan dalam Rancangan Undang-undang Anti-terorisme patut dipertanyakan. 

Menurut dia, ada penghilangan syarat penyadapan yang tercantum dalam Pasal 31 RUU Anti-terorisme.

"Pengaturan penyadapan dalam RUU ini patut dipertanyakan. Beberapa aturan yang justru ada di dalam UU telah sengaja dihilangkan," kata Supriyadi, melalui keterangan tertulis, di Jakarta, Rabu (5/4/2017).

Supriyadi mengatakan, dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, penyadapan hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama satu tahun.

Selain itu, penyadapan juga harus dilaporkan kepada atasan penyidik.

(Baca: ICJR Kritik Tertutupnya Pembahasan RUU Anti-Terorisme)

Sementara, dalam RUU Anti-terorisme, syarat tersebut hilang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Supriyadi, penyadapan yang dilakukan bagi kepentingan intelijen berpotensi melanggar prinsip peradilan yang adil atau fair trial.

Tanpa surat perintah dari ketua pengadilan, hak privasi warga negara dapat terancam.

"Proses penyadapan yang dilakukan tanpa melalui mekanisme izin ketua pengadilan sangat berpotensi disalahgunakan dan melanggar hak privasi warga negara. Penyadapan harus dilakukan dengan surat perintah yang diberikan oleh hakim karena merupakan bagian dari upaya paksa," ujar Supriyadi.

Revisi UU Anti-terorisme awalnya ditargetkan selesai akhir Oktober 2016. Namun, hingga kini pembahasan masih berlangsung.

Kompas TV Pansus UU Antiteror Kunjungi Ponpes Ngruki
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Singgung Pemerataan Vaksin dan Transparansi DPR di IPU Spanyol

Puan Singgung Pemerataan Vaksin dan Transparansi DPR di IPU Spanyol

Nasional
Cegah Varian Corona Bostwana, Ini 2 Langkah Pemerintah Batasi Pelaku Perjalanan Asing

Cegah Varian Corona Bostwana, Ini 2 Langkah Pemerintah Batasi Pelaku Perjalanan Asing

Nasional
KSAD Minta Prajuritnya Rangkul KKB, Anggota DPR: Ini Pendekatan Humanis

KSAD Minta Prajuritnya Rangkul KKB, Anggota DPR: Ini Pendekatan Humanis

Nasional
Peringati HMPI, BRGM Gencarkan Penanaman Mangrove

Peringati HMPI, BRGM Gencarkan Penanaman Mangrove

Nasional
Cegah Varian Baru Covid-19, Pemerintah Tangguhkan Pemberian Visa untuk WN Afrika Selatan hingga Nigeria

Cegah Varian Baru Covid-19, Pemerintah Tangguhkan Pemberian Visa untuk WN Afrika Selatan hingga Nigeria

Nasional
Bambang Soesatyo Persilakan KPK Lacak Aliran Dana Terkait Formula E

Bambang Soesatyo Persilakan KPK Lacak Aliran Dana Terkait Formula E

Nasional
Anggota DPR: Postur Pertahanan TNI di Papua Masih Kurang 3.000 Prajurit

Anggota DPR: Postur Pertahanan TNI di Papua Masih Kurang 3.000 Prajurit

Nasional
Imigrasi Tolak Masuk WNA yang Kunjungi Afrika Bagian Selatan dalam 14 Hari Terakhir

Imigrasi Tolak Masuk WNA yang Kunjungi Afrika Bagian Selatan dalam 14 Hari Terakhir

Nasional
Bambang Soesatyo: Kalau Formula E Sukses yang Namanya Bagus Siapa?

Bambang Soesatyo: Kalau Formula E Sukses yang Namanya Bagus Siapa?

Nasional
Selamat dari Kecelakaan saat Reli di Meikarta, Bamsoet Puji Keahlian Sean Gelael

Selamat dari Kecelakaan saat Reli di Meikarta, Bamsoet Puji Keahlian Sean Gelael

Nasional
Formula E Diusut KPK, Bambang Soesatyo: Pidana dan Olahraga Harus Dipisah

Formula E Diusut KPK, Bambang Soesatyo: Pidana dan Olahraga Harus Dipisah

Nasional
Kunjungi Jambi, Muhadjir Pastikan Keluarga Miskin Bakal Dapat Bansos

Kunjungi Jambi, Muhadjir Pastikan Keluarga Miskin Bakal Dapat Bansos

Nasional
BKN Ingatkan soal Sanksi bagi ASN yang Nekat Cuti dan ke Luar Kota Saat Libur Natal-Tahun Baru

BKN Ingatkan soal Sanksi bagi ASN yang Nekat Cuti dan ke Luar Kota Saat Libur Natal-Tahun Baru

Nasional
Kepala BKN: ASN Wajib Batalkan Cuti Saat Libur Natal-Tahun Baru

Kepala BKN: ASN Wajib Batalkan Cuti Saat Libur Natal-Tahun Baru

Nasional
2.233 Atlet Ikuti Kompetisi Perairan KSAL Cup 2021

2.233 Atlet Ikuti Kompetisi Perairan KSAL Cup 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.