Fahri Minta MA Jelaskan Alasan Pengambilan Sumpah Pimpinan Baru DPD

Kompas.com - 05/04/2017, 17:16 WIB
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah KOMPAS.com / DANI PRABOWOWakil Ketua DPR Fahri Hamzah
Penulis Dani Prabowo
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta, Mahkamah Agung menjelaskan alasan pelantikan tiga pimpinan Dewan Perwakilan Daerah yang baru.

Pasalnya, di satu sisi, MA telah membatalkan Tata Tertib DPD terkait masa jabatan pimpinan, namun di sisi lain MA justru dianggap mengingkari putusannya.

“MA ini harus menjelaskan dia ada di mana sekarang ini, posisi ini. Kenapa dia mengambil sikap seperti itu,” kata Fahri usai menghadiri seminar nasional Nahdlatul Wathan di Universitas Negeri Jakarta, Rabu (5/4/2017).

Tatib DPD yang dibatalkan MA yaitu Tatib Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017. Dalam tatib tersebut diatur bahwa masa jabatan pimpinan DPD selama 2,5 tahun.

(Baca: Pimpinan DPD Akhirnya Dipandu Sumpah oleh MA)

Dengan pembatalan tatib tersebut, maka masa jabatan pimpinan DPD tetap lima tahun.

Adapun imbas dari putusan MA yakni kericuhan yang terjadi di internal DPD saat proses pemilihan pimpinan baru.

Posisi Farouk Muhammad dan GKR Hemas sebagai Wakil Ketua DPD, digantikan Nono Sampono dan Damayanti Lubis.

Ada pun posisi Ketua DPD dijabat Oesman Sapta Odang yang juga Ketua Umum Partai Hanura.

“Juru bicara MA harus menceritakan ini,” ujarnya. Fahri menambahkan, kisruh di internal DPD terjadi akibat anomali posisi DPD.

(Baca: Kata Farouk, Kursi Pimpinan DPD Digoyang Sejak Lama oleh Loyalis Oesman Sapta)

Di satu sisi, anggota DPD dipilih melalui proses pemilihan umum. Di sisi lain, DPD memiliki wewenang terbatas tidak seperti DPR.

“DPD itu kan tidak jelas juga prosedurnya, dan sekarang MA terjebak dalam konflik prosedur di DPD. Di satu sisi MA membatalkan tata tertib, tetapi di satu sisi MA melantik hasil pembatalan itu,” kata dia.

“Anomali politik ini yang kemudian menjadi anomali dalam penegakkan hukum MA jadi tidak Nampak menegakkan hukum, tapi MA jadi Nampak seperti ada dalam permainan politik,” lanjut dia.

Kompas TV Ketidakjelasan Pelantikan Pimpinan DPD Baru

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta RMN, Lolos Penggeledahan hingga Melilitkan Bom di Pinggang...

Fakta RMN, Lolos Penggeledahan hingga Melilitkan Bom di Pinggang...

Nasional
Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Nasional
Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Nasional
Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Nasional
Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Nasional
Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Nasional
Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Nasional
Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

Nasional
Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Nasional
Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Nasional
Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Nasional
Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Nasional
Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Nasional
Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X