Mantan Anak Buah Siti Fadilah Akui Banyak Penunjukan Langsung

Kompas.com - 05/04/2017, 17:09 WIB
Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Sjafii Ahmad, menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (5/4/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMantan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Sjafii Ahmad, menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (5/4/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Sjafii Ahmad, menjadi saksi untuk terdakwa mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (5/4/2017).

Dalam persidangan, Sjafii mengakui ada banyak penunjukan langsung yang dilakukan dalam proyek di Kementerian Kesehatan. Menurut dia, setiap penunjukan rekanan harus atas arahan dari Siti Fadilah.

"Banyak sekali penunjukan langsung, biasanya semua atas rekomendasi Menteri," ujar Sjafii kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Sjafii, mekanisme penunjukkan langsung tersebut telah menjadi kebiasaan, bahkan sebelum Siti Fadilah menjadi Menteri Kesehatan.

Namun, menurut Sjafii, rekomendasi menteri itu hanya sebatas mekanisme mengenai penunjukan langsung. Sementara, mengenai penunjukan perusahaan yang akan menjadi rekanan Kemenkes, diatur oleh masing-masing satuan kerja (Satker).

Dalam kasus ini, Siti Fadilah didakwa telah menyalahgunaan wewenang dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan (alkes) guna mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB) tahun 2005, pada Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan (PPMK) Departemen Kesehatan.

Penyalahgunaan wewenang tersebut diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 6.148.638.000.

(Baca: Siti Fadilah Supari Didakwa Rugikan Negara Rp 6,1 Miliar)

Menurut jaksa, dalam kegiatan pengadaan alkes untuk mengatasi KLB pada tahun 2005, Siti membuat surat rekomendasi mengenai penunjukan langsung.

Ia juga meminta agar kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen, Mulya A Hasjmy, menunjuk langsung PT Indofarma Tbk sebagai perusahaan penyedia barang dan jasa.

Siti Fadilah Supari sebelumnya membantah melakukan penunjukan langsung dalam pengadaan alat kesehatan untuk kebutuhan pusat penanggulangan krisis di Kementerian Kesehatan.

"Tidak ada penunjukkan langsung, itu tidak ada," ujar Siti, pada awal November silam.

(Baca: Siti Fadilah Bantah Lakukan Penunjukan Langsung Proyek Alkes)

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sempat Kesulitan Dapat RS Rujukan, 2 PDP Corona di Bantul Meninggal

Sempat Kesulitan Dapat RS Rujukan, 2 PDP Corona di Bantul Meninggal

Nasional
Pakar: Masker Bedah 3 Kali Lebih Efektif Cegah Penularan Virus

Pakar: Masker Bedah 3 Kali Lebih Efektif Cegah Penularan Virus

Nasional
Pembatasan Sosial Berskala Besar, Siapa Penanggung Kebutuhan Dasar Warga?

Pembatasan Sosial Berskala Besar, Siapa Penanggung Kebutuhan Dasar Warga?

Nasional
Peringati Hari Penyiaran Nasional, Televisi dan Radio Diminta Ikut Lawan Covid-19

Peringati Hari Penyiaran Nasional, Televisi dan Radio Diminta Ikut Lawan Covid-19

Nasional
Pembatasan Sosial Berskala Besar Bisa Dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah

Pembatasan Sosial Berskala Besar Bisa Dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah

Nasional
Masih Pakai Masker Kain untuk Cegah Virus? Simak Penjelasan Pakar...

Masih Pakai Masker Kain untuk Cegah Virus? Simak Penjelasan Pakar...

Nasional
Pembatasan Sosial Berskala Besar, Efektifkah Lawan Corona?

Pembatasan Sosial Berskala Besar, Efektifkah Lawan Corona?

Nasional
Pembatasan Sosial Berskala Besar Berhak Batasi Orang Keluar Masuk Suatu Daerah

Pembatasan Sosial Berskala Besar Berhak Batasi Orang Keluar Masuk Suatu Daerah

Nasional
Dipimpin Anis dan Fahri, Partai Gelora Resmi Daftar ke Kemenkumham

Dipimpin Anis dan Fahri, Partai Gelora Resmi Daftar ke Kemenkumham

Nasional
Perpanjang WFH, Jaksa Agung Minta Jajarannya Jaga Jarak dengan Medsos

Perpanjang WFH, Jaksa Agung Minta Jajarannya Jaga Jarak dengan Medsos

Nasional
Stigma Negatif Akan Menambah Beban Psikologis ODP akibat Covid-19

Stigma Negatif Akan Menambah Beban Psikologis ODP akibat Covid-19

Nasional
Mahfud Tegaskan Pemerintah Tak Berencana Terapkan Darurat Sipil

Mahfud Tegaskan Pemerintah Tak Berencana Terapkan Darurat Sipil

Nasional
Tantangan Mitigasi Covid-19 di Tengah Masyarakat Komunal, Agamis, Namun Pragmatis

Tantangan Mitigasi Covid-19 di Tengah Masyarakat Komunal, Agamis, Namun Pragmatis

Nasional
Antisipasi Covid-19, Pelunasan Biaya Haji Hanya Melalui Non-teller hingga 21 April

Antisipasi Covid-19, Pelunasan Biaya Haji Hanya Melalui Non-teller hingga 21 April

Nasional
Jadi Opsi Terakhir, Ini Penjelasan Darurat Sipil dalam Konteks Bencana

Jadi Opsi Terakhir, Ini Penjelasan Darurat Sipil dalam Konteks Bencana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X