Fahri Hamzah: Seharusnya Presiden Hadir untuk Perjelas Posisi DPD

Kompas.com - 05/04/2017, 16:48 WIB
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah KOMPAS.com / DANI PRABOWOWakil Ketua DPR Fahri Hamzah
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, kisruh yang terjadi di Dewan Perwakilan Daerah dapat menjadi pintu masuk untuk membenahi posisi kelembagaan lembaga tersebut.

Presiden Joko Widodo diharapkan turun langsung untuk memberikan posisi yang lebih tegas bagi DPD.

“Karena DPD itu kan apapun dipilih oleh rakyat langsung, tetapi oleh UU itu tidak diberikan kewenangan yang memadai. Jadi dia akhirnya menjalankan hanya fungsi simbolik,” kata Fahri, seusai menghadiri Seminar Nasional Nahdlatul Wathan, di Universitas Negeri Jakarta, Rabu (5/4/2017).

Menurut Fahri, posisi DPD anomali dan membingungkan.


Di satu sisi, anggota DPD dipilih secara langsung dalam proses pemilihan umum. Dengan demikian, kata dia, DPD seharusnya memiliki wewenang seperti DPR. 

(Baca: Pidato di Acara Nahdlatul Wathan, Wapres Singgung Ricuh DPD)

Akan tetapi, di sisi lain, wewenang DPD justru dibatasi. Pembatasan wewenang itu diatur di dalam Pasal 22D UUD 1945.

“Tapi, kalau misalnya tidak diberikan kewenangan kenapa musti dipilih oleh rakyat? Angkat saja oleh gubernur atau DPRD, itu cukup. Nah akhirnya itu yang membuat posisi DPD ini menjadi tidak jelas sekarang ini,” ujar dia. 

Fahri menambahkan, kekacauan yang terjadi di DPD secara etika telah melukai etika kelembagaan. 

Oleh karena itu, perlu ketegasan sikap pemerintah untuk mengakhiri persoalan di DPD.

“Nah saya memohon perhatian Presiden, apalagi sekarang dengan ada konflik seperti ini harusnya ada rumusan gitu,” kata dia.

Kisruh di DPD terjadi saat proses pergantian pimpinan lembaga tersebut. Posisi dua Wakil Ketua DPD, Farouk Muhammad dan GKR Hemas akhirnya digantikan Nono Sampono dan Damayanti Lubis.

(Baca: Langgar Putusan soal Kursi Pimpinan DPD, Kredibilitas MA Dinilai Hancur)

Sementara, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang terpilih sebagai Ketua DPD.

Perwakilan Mahkamah Agung memandu ketiganya mengucapkan sumpah jabatan pimpinan DPD pada Selasa kemarin.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Nasional
Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Nasional
Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Nasional
Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Nasional
Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Nasional
Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Nasional
Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Nasional
Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Nasional
Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Nasional
Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Nasional
Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Nasional
Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Nasional
Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Nasional
Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X