Kompas.com - 05/04/2017, 16:08 WIB
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Agung Setya di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (10/2/2017). Ambaranie Nadia K.MDirektur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Agung Setya di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (10/2/2017).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menggeledah empat pabrik yang diduga memproduksi pupuk palsu

"Sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan 22 Maret 2017 penyidik Subdit Upal Dittipideksus telah melakukan penggeledahan," ujar Direktur Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Pol Agung Setya melalui keterangan tertulis, Rabu (5/4/2017).

Selain itu, polisi juga menemukan 13 gudang yang digunakan untuk menyimpan pupuk palsu.

(Baca: Kementerian Pertanian Uji Laboratorium Pupuk Palsu dari Sukabumi)

Dari gudang tersebut, polisi menyita ratusan ton pupuk palsu. Pabrik dan gudang tersebut berada di wilayah Jawa Barat, tepatnya di Sukabumi; Padalarang, Bandung Barat; dan Cianjur.

Bahkan, salah satu pabrik sudah beroperasi selama 10 tahun.

"Total barang bukti pupuk palsu yang berhasil diamankan sekitar 615 ton terdiri dari berbagai jenis," kata Agung.

Atas temuan ini, polisi telah memeriksa saksi dan menetapkan 10 orang sebagai tersangka.

Mereka terdiri dari pemilik pabrik, orang yang memproduksi dan mendistribusi pupuk palsu tersebut.

(Baca: Hanya Bermodal Rp 12.000, Pupuk Palsu Dijual ke Petani Rp 120.000)

"Seluruh jenis pupuk baik organik maupun anorganik juga dipalsukan oleh tersangka," kata Agung.

Para tersangka dikenakan Pasal 60 ayat 1 jo Pasal 37 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan atau Pasal 113 jo Pasal 57 ayat 2 UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan atau Pasal 62 ayat 1 jo pasal 8 ayat 1 (e) UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kompas TV Sindikat penjualan pupuk palsu beromzet puluhan miliar rupiah ini diungkap polisi.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19 bagi Semua Negara

Indonesia Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19 bagi Semua Negara

Nasional
Menlu Sebut Peningkatan Kasus Covid-19 di Dunia Dua Pekan Terakhir Lampaui 6 Bulan Awal Pandemi

Menlu Sebut Peningkatan Kasus Covid-19 di Dunia Dua Pekan Terakhir Lampaui 6 Bulan Awal Pandemi

Nasional
Kasus Covid-19 di Dunia Melonjak, Menlu Minta Masyarakat Waspada

Kasus Covid-19 di Dunia Melonjak, Menlu Minta Masyarakat Waspada

Nasional
Indonesia Dukung Penghapusan Hak Paten Vaksin Covid-19

Indonesia Dukung Penghapusan Hak Paten Vaksin Covid-19

Nasional
Vaksin Covid-19 Tahap Ke-11 Tiba, Total 75,9 Juta Dosis Sudah Diterima Indonesia

Vaksin Covid-19 Tahap Ke-11 Tiba, Total 75,9 Juta Dosis Sudah Diterima Indonesia

Nasional
Total 6.410.500 Dosis Vaksin AstraZeneca Jalur Covax Telah Diterima Indonesia

Total 6.410.500 Dosis Vaksin AstraZeneca Jalur Covax Telah Diterima Indonesia

Nasional
Sabtu Pagi, 1.389.600 Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia

Sabtu Pagi, 1.389.600 Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia

Nasional
Kasus Covid-19 Tembus 1,7 Juta dan Peringatan Pembatasan Pengunjung Tempat Wisata

Kasus Covid-19 Tembus 1,7 Juta dan Peringatan Pembatasan Pengunjung Tempat Wisata

Nasional
Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah, YLBHI: Cederai Nilai Toleransi

Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah, YLBHI: Cederai Nilai Toleransi

Nasional
Komnas HAM: Pelabelan KKB Teroris Akan Dapat Perhatian Lebih Besar di Evaluasi Rutin PBB

Komnas HAM: Pelabelan KKB Teroris Akan Dapat Perhatian Lebih Besar di Evaluasi Rutin PBB

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Tindakan Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah

Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Tindakan Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah

Nasional
Korpri Minta Pimpinan Beri Sanksi jika ASN Langgar Larangan Mudik

Korpri Minta Pimpinan Beri Sanksi jika ASN Langgar Larangan Mudik

Nasional
Mudik Lokal Juga Dilarang, Satgas: Mohon Maaf, Ini Keputusan Politik Negara

Mudik Lokal Juga Dilarang, Satgas: Mohon Maaf, Ini Keputusan Politik Negara

Nasional
Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X