Kompas.com - 05/04/2017, 14:58 WIB
Logo Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI KOMPAS.com/Nabilla TashandraLogo Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Mulfachri Harahap setuju ada evaluasi terhadap keberadaan Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Hal ini disampaikan Mulfachri menanggapi kericuhan yang sempat terjadi di DPD terkait perebutan kursi pimpinan lembaga itu.

"Saya kira kalau kita ikuti perkembangan banyak pendapat yang menginginkan keberadaan DPD dievaluasi," kata Mulfachri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/4/2017).

Mulfachri mengatakan, sesungguhnya DPD tidak cocok dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Ia menjelaskan, di MPR sebelum era reformasi, ada yang disebut sebagai utusan golongan. Tugas dan fungsinya serupa dengan DPD, yakni menjadi suara perwakilan bagi setiap daerah.

(Baca: Ketika DPD Terbuai dengan Kekuasaan...)

"Saya anggap lebih baik kita lakukan studi serius untuk berlakukan lagi sistem yang lama," ucap Mulfachri.

Mulfachri mengakui bahwa proses pengembalian ke sistem yang lama ini tidak mudah karena harus melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar. Namun ia meyakini hal ini tetap bisa dilakukan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini perlu kajian mendalam. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau bangun demokrasi ideal yang bagus bagi bangsa," ucap Wakil Ketua Umum PAN ini.

(Baca: Ini Alasan MA Memandu Sumpah Jabatan Pimpinan Baru DPD)

Kericuhan DPD terjadi pada rapat Paripurna, Senin (5/4/2017), yang membahas pemilihan Ketua DPD. Sebagian anggota setuju ada pemilihan ketua DPD karena sudah ada tata tertib nomor 1 Tahun 2017 yang mengatur bahwa masa jabatan pimpinan DPD hanya 2,5 tahun.

Namun sebagian lagi menilai tidak perlu ada pemilihan karena Mahkamah Agung sudah membuat keputusan yang membatalkan aturan soal masa jabatan pimpinan 2,5 tahun itu.

Pada akhirnya pemilihan tetap dilakukan. Oesman Sapta terpilih sebagai ketua, dan Nono Sampono serta Darmayanti Lubis terpilih sebagai wakil.

Namun sebagian anggota dan pimpinan DPD yang lama masih mempertanyakan keabsahan pemilihan pimpinan baru tersebut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seleksi Hakim Agung, KY Tak Loloskan Hakim yang Vonis Banding Pinangki dan Djoko Tjandra

Seleksi Hakim Agung, KY Tak Loloskan Hakim yang Vonis Banding Pinangki dan Djoko Tjandra

Nasional
Kemenkes Temukan 1.066 Kasus Covid-19 Akibat Varian Delta, DKI Catat 323

Kemenkes Temukan 1.066 Kasus Covid-19 Akibat Varian Delta, DKI Catat 323

Nasional
Kampus Negeri Juga Diminta Dengar Lagu Indonesia Raya Setiap Selasa dan Kamis

Kampus Negeri Juga Diminta Dengar Lagu Indonesia Raya Setiap Selasa dan Kamis

Nasional
Panglima TNI Minta Petugas Tracer Jangan Kalah Cepat dengan Penyebaran Covid-19

Panglima TNI Minta Petugas Tracer Jangan Kalah Cepat dengan Penyebaran Covid-19

Nasional
Kemendikbud Ristek Minta PTN Baca Teks Pancasila Tiap Rabu dan Jumat

Kemendikbud Ristek Minta PTN Baca Teks Pancasila Tiap Rabu dan Jumat

Nasional
Hari Terakhir PPKM Level 4, Keterisian Tempat Tidur Pasien Covid-19 di 3 Wilayah Ini Masih Tinggi

Hari Terakhir PPKM Level 4, Keterisian Tempat Tidur Pasien Covid-19 di 3 Wilayah Ini Masih Tinggi

Nasional
UPDATE: Total 5.532 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, 4 Pasien di 2 Negara Sembuh

UPDATE: Total 5.532 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, 4 Pasien di 2 Negara Sembuh

Nasional
PPKM Level 4 Jawa-Bali Berakhir Hari Ini, Epidemiolog: Idealnya Dilanjutkan

PPKM Level 4 Jawa-Bali Berakhir Hari Ini, Epidemiolog: Idealnya Dilanjutkan

Nasional
Pertanyakan Stok Vaksin di Daerah, Politisi Nasdem Minta Pemerintah Transparan

Pertanyakan Stok Vaksin di Daerah, Politisi Nasdem Minta Pemerintah Transparan

Nasional
Jerit Warga ke Jokowi dan Nasib Kelanjutan PPKM Jawa-Bali...

Jerit Warga ke Jokowi dan Nasib Kelanjutan PPKM Jawa-Bali...

Nasional
436 Orang Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Pastikan Pemberantasan Korupsi Tetap Jalan

436 Orang Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Pastikan Pemberantasan Korupsi Tetap Jalan

Nasional
Upaya KPU Sederhanakan Surat Suara untuk Pemilu 2024

Upaya KPU Sederhanakan Surat Suara untuk Pemilu 2024

Nasional
3,4 Juta Kasus Covid-19 dan Ajakan Presiden Rapatkan Barisan Hadapi Pandemi

3,4 Juta Kasus Covid-19 dan Ajakan Presiden Rapatkan Barisan Hadapi Pandemi

Nasional
Keputusan soal Perpanjangan PPKM Akan Diumumkan Sebelum Berakhir Hari Ini

Keputusan soal Perpanjangan PPKM Akan Diumumkan Sebelum Berakhir Hari Ini

Nasional
Eijkman Koreksi, Dua Kasus di Jambi Bukan Varian Delta Plus

Eijkman Koreksi, Dua Kasus di Jambi Bukan Varian Delta Plus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X