Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antara Pelarangan atau Pembatasan, RUU Minuman Beralkohol "Deadlock"

Kompas.com - 05/04/2017, 14:26 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembahasan RUU Minuman beralkohol saat ini masih dibahas di tingkat panitia kerja (Panja). 

Pembahasan masih memperdebatkan dua pemikiran antara larangan minuman beralkohol dengan pengecualian secara terbatas dan pendapat yang lebih mengedepankan pengendalian dalam tata kelola minuman beralkohol.

"Terdapat perbedaan mendasar di antara dua kutub pandangan tersebut," kata Anggota Panitia Khusus RUU Larangan Minol dari Fraksi PPP Mustaqim dalam keterangan tertulis, Rabu (5/4/2017).

Mustaqim mengatakan, jika RUU itu terkait pelarangan minuman beralkohol, semua aktifitas mulai produksi, distribusi, peredaran, perdagangan sampai konsumsi adalah kegiatan terlarang.

"Meski dilarang namun ada sedikit pengecualian terutama wisatawan asing dan kepentingan terbatas lainnya yang dilakukan melalui perizinan dan pengawasan yang ketat," ucap Mustaqim.

Sedangkan pengendalian, berpegang pada prinsip minuman beralkohol hanya perlu dikendalikan dalam aspek produksi sampai konsumsi.

Mustaqim meminta seluruh fraksi di DPR dan Pemerintah harus menyelesaikan pembahasan RUU ini.

"Tidak boleh ada upaya untuk membuat pembahasan RUU menjadi deadlock. Terlalu banyak yang sudah dirugikan dengan tidak adanya regulasi yang tegas terkait dengan  ini," ucapnya.

Sikap fraksi PPP sampai saat ini, lanjut Mustaqim, adalah melarang secara terbatas minuman beralkohol.

Hal ini didasarkan pada fakta kegagalan pengendalian minuman beralkohol sehingga timbul korban jiwa.

“Kita tidak mundur untuk masalah ini," ucapnya.

Mustaqim mengatakan, berdasarkan riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan, tahun 2007 jumlah remaja pengonsumsi minuman beralkohol masih di angka 4,9 persen, pada laki-laki 8,8 persen dan perempuan 0,5 persen.

Tetapi pada tahun 2014, berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh salah satu LSM, jumlahnya melonjak hingga 23 persen dari total jumlah remaja saat ini.

Selain itu juga konsumsi minuman beralkohol menjadi pemicu kriminalitas dan sudah terbukti membawa efek kesehatan yang buruk.

Pelarangan minuman beralkohol juga dilakukan demi melindungi generasi muda yang menurut penelitian terus meningkat jumlahnya yang terpapar minuman beralkohol.

Generasi muda adalah aset bangsa yang wajib dijaga. Pelarangan minuman beralkohol juga sejalan dengan kebutuhan pengaturan di berbagai daerah seperti di Provinsi Papua yang tegas melarang menuman beralkohol karena mengancam kelangsungan hidup bangsa Papua.

"Karena itu, sikap Fraksi PPP tentang larangan Minuman Beralkohol sudah final. Bahkan jika diperlukan PPP akan mengusulkan dalam pembahasan di pansus, apabila Pemerintah dan Fraksi lain menolak, maka pelarangan Minuman Beralkohol diberlakukan khusus bagi umat Islam," ucap Mustaqim.

Menurut dia, hal ini sejalan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.

Dalam UU tersebut UU harus berdasarkan asas kebinekaan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memerhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com