Ketika DPD Terbuai dengan Kekuasaan...

Tata Tertib Nomor 3 Tahun 2017 diterbitkan dan disahkan melalui Sidang Paripurna di Ruang Sidang Paripurna Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/4/2017). Sidang Paripurna dimulai pukul 15.00 WIB dan dihadiri sekitar 50 anggota DPD.

Selesai mengesahkan tata tertib baru, kemudian mereka melakukan aklamasi ulang untuk menunjuk Pimpinan Baru. Hasilnya pun sama, Oesman Sapta Odang menjadi Ketua DPD serta Nono Sampono dan Darmayanti Lubis selaku Wakil Ketua DPD.

Pimpinan sidang AM Fatwa mengatakan, pemilihan diulang karena muncul tata tertib yang baru sehingga proses pemilihan Pimpinan yang baru tidak bertentangan dengan putusan MA.

Sementara saat ditanya status pemilihan yang telah berlangsung Selasa dini hari dengan menggunakan tata tertib yang dibatalkan MA, ia berdalih bahwa proses pemilihan saat itu merupakan rapat wilayah untuk menentukan calon yang akan diaklamasikan sore kemarin.

Sehingga pemilihan yang sebenarnya baru berlangsung saat Sidang Paripurna sore hari.

"Dengan adanya tata tertib yang menyesuaikan putusan MA ini maka masa jabatan Pimpinan DPD yang baru ini kembali menjadi lima tahun," ujar Pimpinan Sidang Paripurna AM. Fatwa, selaku anggota DPD tertua.

Fatwa menyatakan, dengan menerbitkan tata tertib baru tersebut, maka pemilihan yang berlangsung sore tadi juga sah secara hukum karena tidak melanggar putusan MA. Sebab masa jabatan Pimpinan DPD yang baru saat ini berlangsung lima tahun.

Ia juga tak mempermasalahkan jumlah peserta Sidang Paripurna yang hanya dihadiri sekitar 50 anggota DPD tersebut. Sebab pemilihan yang dilakukan berdasarkan aklamasi tidak membutuhkan syarat kuorum.

Menanggapi manuver DPD yang kembali mengangkangi dan mengakali putusan MA, Feri kembali tertawa getir. Ia mengatakan, perubahan Tata Tertib yang digunakan untuk memilih Pimpinan DPD tersebut juga tidak sah karena putusan MA berakibat pada kembalinya masa jabatan Pimpinan DPD yang lama menjadi 5 tahun.

"Ya begitulah kalau kepentingan politik semata yang dikedepankan. Putusan hukum yang semestinya dipatuhi pun bisa diterobos," ujar dia.

"MA dalam hal ini juga perlu diberi catatan karena mereka tidak konsisten. Memutuskan untuk membatalkan tata tertib tapi malah datang memandu sumpah jabatan. Ini seperti melanggar putusannya sendiri," lanjut Feri.