Survei BPS: Satu dari Tiga Perempuan Indonesia Pernah Jadi Korban Kekerasan

Kompas.com - 05/04/2017, 07:10 WIB
Ilustrasi KOMPAS/TOTO SIHONOIlustrasi
|
EditorAmir Sodikin


KOMPAS.com
Perempuan Indonesia ditengarai masih teramat rentan menjadi korban kekerasan, baik fisik maupun seksual. Sebagian besar pelaku juga bukan orang yang tidak dikenal korban. 

Survei Badan Pusat Statistik (BPS), misalnya, menyebut 1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun pernah menjadi korban kekerasan.

“1 dari 10 perempuan usia 15-64 tahun mengalaminya (kekerasan ini) dalam 12 bulan terakhir,”  demikian  BPS melansir data pada 30 Maret 2017.

Data tersebut merupakan hasil  Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016 dengan melibatkan 9.000 responden dari seluruh Indonesia.

Dari lokasi, survei BPS menemukan, kasus kekerasan terhadap perempuan cenderung lebih tinggi terjadi di perkotaan dibandingkan di pedesaan. Angkanya, 36,3 persen berbanding 29,8 persen.

Dok BPS Kekerasan Terhadap Perempuan - Survei BPS

Kejutannya, korban kekerasan kebanyakan memiliki latar belakang pendidikan minimal SMA, dengan persentase 39,4 persen. Lalu, 35,1 persen perempuan yang mengalami kekerasan didapati tidak bekerja.

Dalam pernikahan, kasus kekerasan diakui terjadi oleh 2 dari 11 perempuan yang menjadi responden. Jenis kekerasannya cenderung berupa kekerasan fisik daripada seksual.

Bentuknya, mulai  dari tamparan, pukulan, dorongan, jambakan, tendangan, hingga benar-benar dihajar.

Dok BPS Ilustrasi Kekerasan terhadap Perempuan oleh Pasangan

Adapun kekerasan yang dilakukan oleh bukan pasangan, diakui pernah dialami oleh 1 dari 4 perempuan. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Kekerasan seksual merupakan (bentuk kekerasan) yang paling banyak dilakukan oleh (pelaku) selain pasangan (alias orang lain),” tulis hasil survei itu.

Masuk dalam definisi survei, pelaku selain pasangan mencakup antara lain orangtua,  mertua, tetangga, kakek, paman, sepupu, teman, guru, dan orang tak dikenal.

Wujud kekerasan seksual tersebut mulai dari komentar atau pesan, sentuhan atau rabaan, gambar mesum, hingga paksaan hubungan seksual.

Dok BPS Ilustrasi Kekerasan terhadap Perempuan oleh Selain Pasangan
Pengumpulan data survei mengadopsi kuosioner Women’s Helath and Life Experiences milik Badan Kesehatan Dunia (WHO). Survei ini merupakan kerja sama BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA).

“Ini merupakan survei pertama di Indonesia yang khusus menggali informasi kekerasan terhadap perempuan,” ujar Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers terkait hasil survei ini, seperti dirilis harian Kompas, Jumat (31/3/2017).

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA Vennetia Ryckerens Danes mengatakan, hasil survei ini akan menjadi bahan evaluasi dan dasar penyusunan program serta kebijakan Pemerintah terkait perlindungan perempuan.

”Selama ini data kekerasan yang dipakai hanya berdasarkan data terlaporkan, seperti gunung es, hanya terlihat puncaknya,” ujar Vennetia, seperti dikutip harian Kompas.

Tingginya angka kekerasan yang dilakukan oleh selain pasangan, juga menjadi perhatian tersendiri.

”Ini jadi peringatan. Kita harus angkat kekerasan perempuan jadi extra ordinary crime agar mendapat perhatian lebih,” kata Suhariyanto.

Survei tersebut memotret pula bentuk lain dari kekerasan yang ditengarai sering terjadi di dalam rumah tangga atau hubungan. Wujudnya mulai dari larangan hingga pembatasan akses ekonomi.

Dok BPS Bentuk Lain Kekerasan terhadap Perempuan oleh Pasangan

Sebelumnya, Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan 2017 menyebutkan pula, selama 2016 terjadi 259.150 kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Sebanyak 245.548 kasus tercatat di 358 Pengadilan Agama di seluruh Indonesia dan 13.602 kasus lain ditangani oleh 233 lembaga mitra pengadaan layanan yang tersebar di 34 Provinsi.

"Kekerasan di ranah persoalan rumah tangga masih menempati posisi tertinggi. 245.548 kasus kekerasan terhadap istri yang berujung pada perceraian," kata Ketua Subkomisi Pemantauan Komnas Perempuan Indraswari, seperti dikutip Kompas.com, Selasa (7/3/2017).

(Baca juga: 2016, Ada 259.150 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan)

Menurut Indraswari, lingkungan tempat kerja juga tidak lepas dari kekerasan. Komnas Perempuan menerima laporan dari 44 kasus kekerasan di tempat kerja.

"Di level (perekonomian) atas, (kejadian kekerasan terhadap perempuan) lebih terselubung karena ada relasi kuasa yang timpang di wilayah kerja,” imbuh Indraswari.

Negara, lanjut Indraswari, juga tak luput ikut berperan dalam melaksanakan kekerasan.

“Terutama saat terjadi penggusuran (seperti) yang terjadi di DKI Jakarta dengan 304 korban," kata Indraswari.

Wakil Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah menambahkan, penerbitan regulasi hukum yang melindungi kaum perempuan belum diimbangi dengan mekanisme pencegahan yang baik.

KOMPAS/TOTO SIHONO Ilustrasi

"Catatan Tahunan menyajikan sebuah fakta bahwa kekerasan lebih cepat terjadi daripada upaya antisipasinya," ujar Yuniyanti, seperti dikutip Kompas.com, Rabu (8/3/2017).

(Baca juga: Lemahnya Pencegahan Membuat Kekerasan terhadap Perempuan Berulang)

Menurut Yuniyanti, lemahnya penegakan hukum, kebijakan pemerintah yang diskriminatif dan impunitas bagi pelaku membuat kasus kekerasan terus berulang.

Pola kekerasan terhadap perempuan, kata Yuni, semakin rumit dan terjadi lebih cepat dari kemampuan negara untuk merespons.

Nah, sudah amankah perempuan di sekitar kita dari kekerasan?



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Nasional
Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Nasional
Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Nasional
TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

Nasional
Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Nasional
Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Nasional
Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Nasional
Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Nasional
Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Nasional
Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Nasional
Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.