Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perdagangan Orang Kian Marak, Polri Anggap Perlu Ratifikasi Regulasi

Kompas.com - 04/04/2017, 15:54 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto menganggap perlu adanya aturan serius yang disepakati negara di kawasan Asia Tenggara mengenai perdagangan orang.

Sebab, kejahatan tersebut tak hanya melibatkan satu atau dua negara, bahkan lebih dari itu.

Hal tersebut dibahas dalam Konvensi ASEAN yang membahas perdagangan terhadap perempuan dan anak-anak dalam ASEAN Regional Forum (ARF) Workshop on Trafficking in Person (TIP) di Semarang, Selasa (4/4/2017).

Ari menganggap, persepsi negara ASEAN mengenai isu tersebut harus sejalan.

"Salah satunya adalah dengan sama-sama meratifikasi regulasi anti perdagangan manusia, khususnya di kawasan ASEAN," ujar Ari Dono Sukmanto melalui siaran pers, Selasa.

Ari mengatakan, di ASEAN, baru Kamboja, Singapura, Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Filipina yang langsung meratifikasi regulasi di negara mereka. Sementara negara lainnya masih dalam proses pembahasan akhir.

Menurut Ari, perlu adanya penyelesaian masalah tersebut hingga ke akarnya.

"Sekaligus pada saat yang sama, memperhatikan penghormatan kepada hak asasi manusia," kata Ari Dono Sukmanto.

Berdasarkan data kepolisian hingga 2017, terjadi 30 juta kasus perdagangan manusia di dunia. Sekitar 600.000 hingga 800.000 korban yang dijajakan lintas negara setiap tahunnya.

Dari jumlah tersebut, kata Ari, 80 persen korban merupakan perempuan yang terjebak dalam industri eksplotasi seksual.

"Ironisnya, dari angka 80 persen itu, sebanyak 50 persen korbannya merupakan anak perempuan," kata Ari.

Ari mengatakan, ada beberapa penyebab WNI dan warga di Asia Tenggara banyak menjadi korban perdagangan orang.

Penyebab itu mulai dari kemiskinan yang terstruktur, mandeknya pertumbuhan ekonomi sosial di negara Asia Tenggara, serta mudahnya masyarakat terbujuk iming-iming mendapatkan gaji tinggi di luar negeri.

"Ini yang menjadi perhatian Indonesia untuk pembenahan," kata Ari.

Kompas TV Darurat Perdagangan Orang - Berkas Kompas Episode 245 Bagian 1
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com