Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Tak Percaya Jokowi Bisa Digulingkan dengan Rp 3 Miliar

Kompas.com - 04/04/2017, 11:46 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tak percaya pemerintahan Joko Widodo bisa digulingkan dengan dana Rp 3 Miliar.

Ia menilai uang tersebut terlalu kecil untuk melakukan revolusi di sebuah negara yang memiliki anggaran hingga Rp 2.080 triliun per tahun.

"Saya tidak percaya orang dengan Rp 3 miliar bisa laksanakan revolusi. Enggak bisa. Indonesia ini mau Rp 1.000 triliun, Rp 2.000 triliun enggak bisa revolusi," kata Fahri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/3/2017).

Fahri meminta pihak kepolisian terbuka soal penangkapan sejumlah orang yang diduga akan melakukan makar.

Menurut dia, ada kejanggalan dari tindakan polisi. Sebab, terduga pelaku makar yang sebelumnya sempat ditangkap kini juga sudah dibebaskan.

"Kalau yang dimaksud adalah mengantipasi ketertiban, sebaiknya itu adalah kerjaan intelijen. Jangan jadi kerja polisi. Polisi tidak bisa merangkap sebagai intelijen ya," ujar dia.

Fahri mengingatkan, saat ini adalah era keterbukaan. Tak ada yang boleh ditutup-tutupi, termasuk kinerja kepolisian.

"Transparan ya, hidup orang pribadi itu terbuka. Dan orang-orang itu termasuk yang dituduh itu ada Facebook-nya, jadi orang kalau mau makar itu enggak punya Facebook harusnya. Kalau orang punya Facebook, itu sudah enggak ada niat jahatnya kepada negara," ujar Fahri.

Polisi sebelumnya menangkap Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al-Khaththath, ZA, IR, V, dan M terkait dugaan pemufakatan makar pada Jumat (31/4/2017).

Penangkapan dilakukan sebelum aksi 313 yang menuntut Presiden Jokowi mencopot terdakwa penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama dari Gubernur DKI Jakarta.

Kelima orang tersebut disangkakan Pasal 107 KUHP juncto Pasal 110 KUHP tentang Pemufakatan Makar.

Sementara itu, V, dan M juga dikenai Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan terduga pemufakatan makar sudah merencanakan besaran anggaran untuk melakukan aksi penggulingan Pemerintah Republik Indonesia (RI) saat ini.

Perencanaan itu dibuat dalam pertemuan di Kalibata, Jakarta Selatan dan Menteng, Jakarta Pusat.

"Memang di sana disampaikan bahwa untuk jatuhkan pemerintah sah dibutuhkan dana Rp 3 miliar, pemerintah bisa jatuh," kata Argo, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (3/4/2017).

Menurut Argo, polisi saat ini belum mendapatkan sumber dana tersebut.

Adapun uang Rp 3 miliar itu masih dalam bentuk perencanaan dan belum terealisasi.

Selain itu, dia juga belum mengungkapkan secara rinci untuk apa saja anggaran sebesar Rp 3 M.

Adapun soal barang bukti Rp 18,8 juta yang ditemukan dari Al-Khanththath, Argo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan aksi 313.

Kompas TV Polri Siap Hadapi Gugatan Tersangka Makar Ini
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Amin Apresiasi Prabowo yang Mau Rangkul Semua Pihak

Wapres Ma'ruf Amin Apresiasi Prabowo yang Mau Rangkul Semua Pihak

Nasional
Jokowi: Target Stunting 14 Persen Ambisius, Bukan Hal Mudah

Jokowi: Target Stunting 14 Persen Ambisius, Bukan Hal Mudah

Nasional
KPK Wanti-wanti soal Program Makan Siang Gratis Prabowo, Rosan Angkat Bicara

KPK Wanti-wanti soal Program Makan Siang Gratis Prabowo, Rosan Angkat Bicara

Nasional
KPU Tegaskan Undang Ganjar-Mahfud ke Penetapan Prabowo-Gibran, Kirim Surat Fisik dan Digital

KPU Tegaskan Undang Ganjar-Mahfud ke Penetapan Prabowo-Gibran, Kirim Surat Fisik dan Digital

Nasional
Sebut Sudah Bertemu Beberapa Tokoh, Gibran: Gong-nya Hari Ini Ketemu Wapres Ma’ruf Amin

Sebut Sudah Bertemu Beberapa Tokoh, Gibran: Gong-nya Hari Ini Ketemu Wapres Ma’ruf Amin

Nasional
Anggota Dewas Akui Dilaporkan Wakil Ketua KPK karena Koordinasi dengan PPATK

Anggota Dewas Akui Dilaporkan Wakil Ketua KPK karena Koordinasi dengan PPATK

Nasional
Prabowo: Pers Bagian Penting Demokrasi meski Kadang Meresahkan

Prabowo: Pers Bagian Penting Demokrasi meski Kadang Meresahkan

Nasional
Prabowo: Pertandingan Selesai, di Dalam atau Luar Pemerintahan Harus Rukun

Prabowo: Pertandingan Selesai, di Dalam atau Luar Pemerintahan Harus Rukun

Nasional
Gibran Dijadwalkan Bertemu Wapres Ma'ruf Amin Sore Ini

Gibran Dijadwalkan Bertemu Wapres Ma'ruf Amin Sore Ini

Nasional
Prabowo Tiba di DPP PKB, Disambut Cak Imin dengan Karpet Merah

Prabowo Tiba di DPP PKB, Disambut Cak Imin dengan Karpet Merah

Nasional
Mahfud Sebut Mulai Buka Komunikasi dengan Banyak Pihak yang Sengaja Ditutup Selama Pilpres 2024

Mahfud Sebut Mulai Buka Komunikasi dengan Banyak Pihak yang Sengaja Ditutup Selama Pilpres 2024

Nasional
Mahfud Baru Tahu Ada Undangan Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran 30 Menit Sebelum Acara

Mahfud Baru Tahu Ada Undangan Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran 30 Menit Sebelum Acara

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Dewas

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Dewas

Nasional
Moeldoko Lantik Deputi IV dan V KSP, Isi Posisi Juri Ardiantoro dan Jaleswari Pramodhawardani

Moeldoko Lantik Deputi IV dan V KSP, Isi Posisi Juri Ardiantoro dan Jaleswari Pramodhawardani

Nasional
Jokowi Soroti Minimnya Dokter Spesialis, Indonesia Ranking 147 Dunia

Jokowi Soroti Minimnya Dokter Spesialis, Indonesia Ranking 147 Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com