Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kicauan Nazaruddin hingga Ribut DPD, Ini Berita Populer Nasional Kemarin

Kompas.com - 04/04/2017, 06:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberitaan isu nasional pada Senin (3/5/2017), mayoritas soal persidangan kasus korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Banyak fakta yang muncul dari sidang yang menghadirkan para saksi tersebut.

Isu yang ramai lainnya adalah soal tabiat ribut di DPD ketika membahas kursi pimpinan.

Lalu ada perkembangan seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi dan isu lainnya.

Berikut berita menarik sepanjang Senin kemarin, yang mungkin belum sempat Anda baca:

1. Kicauan Nazaruddin

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin dihadirkan jaksa KPK sebagai saksi dalam sidang kasus korupsi e-KTP.

Banyak keterangan yang diungkap Nazaruddin seperti pembahasan anggaran proyek e-KTP di ruang Fraksi Demokrat di DPR, pengakuan adanya catatan fee ke DPR hingga siapa saja yang menerima uang.

Untuk selengkapnya bisa baca dalam berita berikut ini:

-Nazaruddin Sebut Seluruh Anggota Komisi II Terima Uang Korupsi E-KTP
-Nazaruddin: Mantan Ketua Fraksi Demokrat Terima 100.000 Dollar AS dari Proyek E-KTP
-Nazaruddin: Khatibul Terima 400.000 Dollar AS dari E-KTP untuk Jadi Ketum GP Anshor
-Nazaruddin Rinci Aliran Uang Proyek E-KTP untuk Pimpinan Banggar DPR
-Kata Nazaruddin, Ganjar Tolak Uang E-KTP karena Jumlahnya Tak Sesuai

2. Jafar Hafsah kembalikan uang ke KPK

Masih terkait e-KTP, mantan Ketua Fraksi Demokrat di DPR Muhammad Jafar Hafsah mengembalikan uang Rp 1 miliar kepada KPK.

Jafar beralasan, uang yang diberikan Nazaruddin tersebut merupakan biaya operasional sebagai ketua fraksi.

Namun, ia baru tahu bahwa uang itu bermasalah saat diperiksa KPK dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.

Untuk selengkapnya bisa baca dalam berita berikut ini:

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com