Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jalan Tol Bertambah, Kepala Korlantas Yakin Arus Mudik Lancar

Kompas.com - 03/04/2017, 17:41 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Korps Lalu Lantas Polri Irjen (Pol) Royke Lumowa memastikan penanganan arus lalu lintas bagi pemudik hari raya Idul Fitri 1438 Hijriah dipersiapkan sejak jauh-jauh hari.

"Kami survei sejak Januari. Sudah tiga kali. Rapat koordinasi juga sudah tiga kali. Terus ke depan akan kami persiapkan terus," ujar Royke usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden pada Senin (3/4/2017), yang membahas persiapan Hari Raya Idul Fitri 1438 H.

Royke juga memastikan skema penanganan arus mudik Lebaran tahun ini berbeda dibandingkan tahun lalu. Pasalnya, terdapat jalan tol baru yang sudah dapat digunakan dalam mudik Lebaran 2017 ini.

"Panjang tol bertambah. Dulu kan cuma sampai Brebes. Sekarang ini sampai ke Pemalang untuk tol penuh. Nah tol separuh, sampainya ke Semarang. Ini khusus untuk kendaraan pribadi," ujar Royke.

"Jadi, arus lalu lintas seharusnya semakin cair, lancar. Karena kapasitas jalan bertambah," kata dia.

Kini, Korlantas masih terus mengkaji titik-titik kemacetan serta penanganannya. Misalnya, soal buka tutup, pengalihan arus, hingga fokus penempatan personel.

"Makanya, menurut saya ini tinggal soal pengaturannya saja," ujar dia.

Royke sekaligus mengimbau pemudik untuk tidak ngotot menggunakan jalur baru.

(Baca: Jokowi Minta Tragedi "Brexit" Tak Terulang di Mudik Lebaran Tahun Ini)

Berdasarkan pengalaman mudik pada 2016 lalu, pemudik terjebak macet lebih dari 24 jam di pintu keluar tol Brebes Timur (Brexit), tol yang memang baru diresmikan pengoperasiannya.

"Pengalaman tahun lalu memang, jangan mencari jalan baru atau mencari jalan sendiri. Tapi ikuti jalan yang sudah diatur oleh pemerintah, oleh kami. Pasti kami atur yang terbaik," ujar Royke.

"Ikuti arahan petugas saja, dialihkan ke mana, ke mana. Dari awal pasti sudah kasih ancer-ancer (panduan) sebaiknya lewat mana. Pantura atau Pantai Selatan," kata dia.

Kompas TV Menhub dan Men PU Saling Lempar Terkait “Brexit”
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com