Kompas.com - 03/04/2017, 17:18 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia, Ramapanicker Rajamohanan Nair, dituntut 4 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mohan juga dituntut membayar denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

"Menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan sesuai dalam dakwaan alternatif pertama," ujar Jaksa KPK Ali Fikri di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (3/4/2017).

Dalam pertimbangan, jaksa menilai perbuatan Mohan tidak mendukung pemerintah dan masyarakat dalam memberantas korupsi.

Perbuatan Mohan juga mencederai tatanan birokrasi yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, khususnya dalam sektor perpajakan.

Menurut jaksa, Mohan terbukti menyuap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno. Mohan memberikan Handang sebesar 148.500 dollar AS, atau senilai Rp 1,9 miliar.

Menurut jaksa, uang tersebut diberikan agar Handang selaku pejabat di Ditjen Pajak, membantu mempercepat penyelesaian permasalahan pajak yang dihadapi PT EKP.

Sejumlah persoalan itu yakni, pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi), dan surat tagihan pajak dan pertambahan nilai (STP PPN).

Kemudian, masalah penolakan pengampunan pajak (tax amnesty), pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) dan pemeriksaan bukti permulaan pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) Kalibata dan Kantor Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus.

Dalam persidangan terungkap bahwa Mohan menjanjikan pemberian sebesar Rp 6 miliar kepada Handang.

Janji tersebut kemudian disepakati oleh Handang dengan menyanggupi permohonan Mohan untuk mempercepat penyelesaian persoalan pajak.

Namun, saat terjadi pemberian pertama sebesar Rp 1,9 miliar, Mohan dan Handang ditangkap oleh petugas KPK.

"Dengan telah berpindahnya uang, maka unsur memberi hadiah telah terpenuhi," kata jaksa.

Mohan dinilai melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kompas TV Adik Ipar Jokowi Jadi Saksi Kasus Suap di Tipikor
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kabareskrim soal Peristiwa di Magelang: Yang Tahu Pasti Hanya Allah, Brigadir J, dan Istri Ferdy Sambo

Kabareskrim soal Peristiwa di Magelang: Yang Tahu Pasti Hanya Allah, Brigadir J, dan Istri Ferdy Sambo

Nasional
Daftar Pemilu 2024 ke KPU, Rombongan Partai Masyumi Diiringi Tarian Gelombang Persembahan

Daftar Pemilu 2024 ke KPU, Rombongan Partai Masyumi Diiringi Tarian Gelombang Persembahan

Nasional
KSAD Berpesan Anggota Pramuka Jadikan Pancasila sebagai Landasan Hidup Berbangsa

KSAD Berpesan Anggota Pramuka Jadikan Pancasila sebagai Landasan Hidup Berbangsa

Nasional
Hari Pramuka, Ketua Kwarnas Tekankan soal Keceriaan dan Dedikasi

Hari Pramuka, Ketua Kwarnas Tekankan soal Keceriaan dan Dedikasi

Nasional
Koalisi Sipil Harap TNI Fokus untuk Profesional dan Tak Tergoda Wacana Masuk Pemerintahan

Koalisi Sipil Harap TNI Fokus untuk Profesional dan Tak Tergoda Wacana Masuk Pemerintahan

Nasional
Daftar ke KPU, Partai Pandu Bangsa Targetkan Lolos Verifikasi Pemilu 2024

Daftar ke KPU, Partai Pandu Bangsa Targetkan Lolos Verifikasi Pemilu 2024

Nasional
Prabowo Kembali Maju Jadi Capres, Golkar: KIB Siap Berkontestasi

Prabowo Kembali Maju Jadi Capres, Golkar: KIB Siap Berkontestasi

Nasional
Airlangga Sebut KIB Ingin Wujudkan Indonesia Sehat Manusia, Ekonomi, dan Buminya

Airlangga Sebut KIB Ingin Wujudkan Indonesia Sehat Manusia, Ekonomi, dan Buminya

Nasional
UPDATE 14 Agustus: Tambah 4.442 Kasus Covid-19 di Indonesia, 18 Pasien Meninggal

UPDATE 14 Agustus: Tambah 4.442 Kasus Covid-19 di Indonesia, 18 Pasien Meninggal

Nasional
Merasa Tertekan, Bharada E Kini Didampingi Psikolog dan Rohaniwan

Merasa Tertekan, Bharada E Kini Didampingi Psikolog dan Rohaniwan

Nasional
Partai Karya Republik Besutan Cucu Soeharto Targetkan Ikut Pemilu 2024 dan Lolos Parlemen

Partai Karya Republik Besutan Cucu Soeharto Targetkan Ikut Pemilu 2024 dan Lolos Parlemen

Nasional
Kali Kedua Ikut Pemilihan Umum, Partai Bhinneka Indonesia Daftar Pemilu 2024 ke KPU

Kali Kedua Ikut Pemilihan Umum, Partai Bhinneka Indonesia Daftar Pemilu 2024 ke KPU

Nasional
Sampaikan Visi Misi, Koalisi Indonesia Bersatu Tawarkan Program PATEN

Sampaikan Visi Misi, Koalisi Indonesia Bersatu Tawarkan Program PATEN

Nasional
Jokowi Sebut Belum Mendesak, Koalisi Sipil Desak Agenda Revisi UU TNI Disetop

Jokowi Sebut Belum Mendesak, Koalisi Sipil Desak Agenda Revisi UU TNI Disetop

Nasional
Jokowi Harap RI Tak Bergantung pada Beras, Sedang Tingkatkan Produksi Jagung dan Sorgum

Jokowi Harap RI Tak Bergantung pada Beras, Sedang Tingkatkan Produksi Jagung dan Sorgum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.