Kompas.com - 03/04/2017, 15:24 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertanyaan terkait kemandirian penyelenggara pemilu menjadi salah satu pertanyaan yang diajukan para anggota Komisi II DPR kepada 14 calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pada hari ini, Senin (3/4/2017), Komisi II menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon komisioner KPU, di Kompleks Parlemem, Jakarat, Senin (3/4/2017).

Pertanyaan tersebut dilontarkan oleh anggota Komisi II dari Fraksi Golkar, Rambe Kamarul Zaman dan anggota Komisi II dari Fraksi Hanura, Rufinus Hutauruk.

Mereka menanyakan makna kata "mandiri" dalam UUD 1945 yang menjadi asas yang harus dijalankan KPU selaku penyelenggara pemilu.

Pada fit and proper test gelombang pertama, Komisi II menguji dua calon petahana, Arief Budiman dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah, serta dua calon lainnya, Amus Atkana dan Evi Novida Ginting Manik.

"KPU ketika regulasi dalam undang-undang sebelumnya, KPU harus melakukan rapat konsultasi kami tak perdebatkan. Tapi dalam undang-undang baru bahwa rekomendasi itu mengikat tentu merisaukan kami," kata Arief.

(Baca: Rapat Komisi II dan Pansel KPU-Bawaslu yang Bernuansa Personal...)

"Mengapa, terlihat dalam praktiknya ketika hasil pembahasan itu mengikat, pembahasan yang lalu dalam rapat konsultasi beberapa fraksi malah justru dalam menentukan keputusan saling berdebat untuk mendapatkan yang mau diakomodir," lanjut dia.

Ia menambahkan, jika nantinya PKPU melanggar undang-undang, maka bisa diuji materi di Mahkamah Agung (MA).

Sebelumnya, sempat terjadi polemik antara Komisi II dan KPU dalam menyusun Peraturan KPU (PKPU) pada Pilkada Serentak 2017.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Megawati Disebut Belum Bicara Koalisi dan Capres karena Masih Lihat Dinamika Politik

Megawati Disebut Belum Bicara Koalisi dan Capres karena Masih Lihat Dinamika Politik

Nasional
Bareskrim Serahkan Ayah Vanessa Khong, Tersangka Kasus Binomo ke Kejari Tangsel

Bareskrim Serahkan Ayah Vanessa Khong, Tersangka Kasus Binomo ke Kejari Tangsel

Nasional
LPSK Usul Kapolri Bantu Rehabilitasi Medis dan Psikologis Istri Ferdy Sambo

LPSK Usul Kapolri Bantu Rehabilitasi Medis dan Psikologis Istri Ferdy Sambo

Nasional
Soal Amplop dari Pihak Ferdy Sambo, LPSK Siap Beri Keterangan ke KPK jika Diminta

Soal Amplop dari Pihak Ferdy Sambo, LPSK Siap Beri Keterangan ke KPK jika Diminta

Nasional
Refleksi HUT Ke-77 RI, Moeldoko Sebut Indonesia Berhasil Membajak Krisis

Refleksi HUT Ke-77 RI, Moeldoko Sebut Indonesia Berhasil Membajak Krisis

Nasional
Skuad Timnas U-16 Bakal Ikuti Upacara Peringatan Proklamasi di Istana

Skuad Timnas U-16 Bakal Ikuti Upacara Peringatan Proklamasi di Istana

Nasional
KPK: Rp 1,192 Miliar Gratifikasi Jadi Milik Negara, tetapi Laporannya Masih Rendah

KPK: Rp 1,192 Miliar Gratifikasi Jadi Milik Negara, tetapi Laporannya Masih Rendah

Nasional
Soal Bonus Timnas U16, Menpora: Kita Akan Bicarakan

Soal Bonus Timnas U16, Menpora: Kita Akan Bicarakan

Nasional
Usai Diperiksa, Surya Darmadi Ditahan di Rutan Salemba

Usai Diperiksa, Surya Darmadi Ditahan di Rutan Salemba

Nasional
Kabulkan Bharada E Jadi 'Justice Collaborator', LPSK: Punya Keterangan Penting

Kabulkan Bharada E Jadi "Justice Collaborator", LPSK: Punya Keterangan Penting

Nasional
Cek TKP Pembunuhan Brigadir J, Komnas HAM Sebut Dugaan 'Obstruction of Justice' Semakin Kuat

Cek TKP Pembunuhan Brigadir J, Komnas HAM Sebut Dugaan "Obstruction of Justice" Semakin Kuat

Nasional
LPSK Curiga Ada Desakan Pihak Lain di Balik Laporan Putri Candrawathi

LPSK Curiga Ada Desakan Pihak Lain di Balik Laporan Putri Candrawathi

Nasional
Bawaslu: Parpol Catut Warga Jadi Anggota Bisa Dilaporkan ke Polisi

Bawaslu: Parpol Catut Warga Jadi Anggota Bisa Dilaporkan ke Polisi

Nasional
LPSK: Istri Ferdy Sambo Ada Potensi PTSD Disertai Depresi

LPSK: Istri Ferdy Sambo Ada Potensi PTSD Disertai Depresi

Nasional
LPSK Resmi Tolak Perlindungan Istri Ferdy Sambo dan Ungkap Alasannya

LPSK Resmi Tolak Perlindungan Istri Ferdy Sambo dan Ungkap Alasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.