Anas Urbaningrum Minta Anggota Demokrat Loloskan Anggaran E-KTP

Kompas.com - 03/04/2017, 13:43 WIB
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum (kanan) tiba di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta untuk menjalani sidang vonis Kamis (24/9/2014). Anas diduga terlibat korupsi dalam proyek Hambalang, yang juga melibatkan mantan Menpora Andi Malarangeng. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAMantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum (kanan) tiba di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta untuk menjalani sidang vonis Kamis (24/9/2014). Anas diduga terlibat korupsi dalam proyek Hambalang, yang juga melibatkan mantan Menpora Andi Malarangeng.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, ikut mendorong persetujuan anggaran proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik ( e-KTP).

Anas pernah memerintahkan agar anggota Fraksi Demokrat yang berada di Badan Anggaran (Banggar) DPR, untuk meloloskan usulan anggaran senilai Rp 5,9 triliun.

Hal itu dikatakan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (3/4/2017).

"Setelah bertemu pengusaha Andi Narogong, Anas memanggil Mirwan Amir yang merupakan Wakil Ketua Banggar," ujar Nazaruddin, kepada majelis hakim.

Anas memerintahkan supaya program e-KTP didukung dalam pembahasan usulan anggaran. Setelah disepakati, nantinya akan dikomunikasikan kepada semua pimpinan Banggar.

(Baca: Nazaruddin: Anggaran E-KTP Disepakati di Ruang Fraksi Demokrat)

Menurut Nazar, Badan Anggaran DPR kemudian memanggil Kementerian Dalam Negeri selaku pengusul anggaran.

Saat itu, disepakati untuk anggaran tahap awal e-KTP sebesar Rp 6 triliun, dan akan diberikan secara bertahap.

"Setelah disepakati, Mustoko Weni ketemu saya, Ignatius Mulyono dan Andi Narogong. Dibicarakan mengenai pola pembagian uang ke teman-teman di DPR," kata Nazar.

Menurut Nazar, dalam proyek e-KTP, persetujuan Komisi II DPR dikendalikan oleh Ignatius Mulyono dan Mustoko Weni.

Kemudian, dari pihak pengusaha dikendalikan oleh Andi Narogong.

(Baca: Nazaruddin: Khatibul Terima 400.000 Dollar AS dari E-KTP untuk Jadi Ketum GP Anshor)

Sementara itu, Fraksi Demokrat berkepentingan untuk mengawal persetujuan anggaran di Badan Anggaran DPR.

"Kami dari Demokrat yang usulkan supaya proyek e-KTP jalan, harus dibuat dana optimalisasi. Saya juga anggota Banggar," kata Nazar.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X