Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Pansus Tatib DPD: Tak Perlu Pemilihan Pimpinan Baru

Kompas.com - 03/04/2017, 13:36 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dianggap tak perlu memilih pimpinan baru. Hal ini karena Mahkamah Agung (MA) telah membatalKan Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017 yang mencantumkan masa jabatan pimpinan DPD 2,5 tahun, begitu pula dengan posisi Ketua DPD Mohammad Saleh.

Posisi Saleh tak perlu diganti karena dia hanya menggantikan Irman Gusman. Maka dari itu, Ketua Pansus Tatib DPD 1/2016 Asri Anas menganggap Saleh menuntaskan masa jabatannya pada tahun 2019, sesuai dengan periode kerja Irman Gusman.

"Posisi Pak Saleh adalah posisi menggantikan Pak Irman. Jadi sebenarnya Pak Saleh terikat dengan masa jabatan yang dia gantikan," ujar Ketua Pansus Tatib DPD 1/2016, Asri Anas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/4/2017).

"Berarti sampai 2019," sambungnya.

(Baca: Salah Ketik Putusan MA yang Berujung Ribut di Internal DPD)

Soal Surat Keputusan Saleh yang berakhir 31 Maret dikarenakan pada saat itu Tatib 1/2016 telah disepakati. Oleh karena itu, masa jabatan pimpinan DPD dianggap hanya 2,5 tahun.

Namun, karena tatib tersebut dibatalkan MA, maka Saleh otomatis dapat melanjutkan jabatannya.

Adapun proses pemilihan Irman saat itu juga menggunakan tatib DPD 2014, di mana jabatan pimpinan DPD adalah 5 tahun. Sementara mengenai tanggal pada SK, kata Asri, hal itu bisa diatur.

"Enggak ada masalah. Itu gampang. Kalau perdebatannya apakah harus pemilihan lagi, enggak usah pemilihan. Kecuali tidak memenuhi syarat Pasal 164 tentang syarat pimpinan DPD," tutur Anggota DPD asal Sulawesi Barat itu.

(Baca: Mengapa Kursi Pimpinan DPD Diperebutkan?)

Adapun pada Senin siang DPD akan menyelenggarakan rapat paripurna untuk membacakan putusan MA tersebut. Jika masih ada pihak yang ngotot untuk melakukan pemilihan pimpinan, kata Asri, maka perlu dipertanyakan alasannya. Pasalnya, DPD wajib menjalankan putusan MA dan tidak melanggar hukum.

"Ini lembaga negara. Menurut saya, (kalau tetap ngotot) itu dipertanyakan. Jangan-jangan bukan untuk memperbaiki DPD hanya untuk merebut pimpinan DPD," tutur dia.

Kompas TV Bagaimana Jika Anggota DPD Gabung Parpol?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com