Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/04/2017, 07:48 WIB
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk RUU Pemilu mengkritik kinerja Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu di DPR RI yang dinilai tertutup dan jauh dari partisipasi publik.

Anggota koalisi, Masykuruddin Hafidz pun mendesak Pansus RUU Pemilu untuk bekerja secara terbuka dan melibatkan unsur publik di dalamnya.

"Kami mendesak Pansus RUU Pemilu membuka ruang partisipasi bagi masyarakat di setiap proses pembahasan dengan cara setiap rapat perumusan RUU Pemilu terbuka untuk umum," ujar Hafidz melalui keterangan pers bersama, Sabtu (1/4/2017).

"Keterbukaan akan menjamin pembahasan yang demokratis dan menghindari ruang-ruang transaksional yang bisa terjadi karena ketiadaan pengawasan publik," lanjut dia.

Anggota koalisi lainnya Almas Sjafrina menambahkan, prinsip keterbukaan sebenarnya diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.

Pasal itu menyebut "Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi .... g) keterbukaan". Pada bagian penjelasan, Pasal 5 huruf g itu artinya, "dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan, bersifat transparan dan terbuka".

"Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan dan perundangan," ujar Almas.

Anggota koalisi lainnya Heroik Pratama menambahkan, banyak poin penting yang dibahas di dalam rapat Pansus RUU Pemilu itu. Misalnya metode pemberian suara, apakah dilakukan secara terbuka atau tertutup.

Baca: "Kalau Mau Ikut Bahas RUU Pemilu, Jadi Anggota DPR Saja"

Selain itu, ada pula pembahasan mengenai ambang batas parlemen (parliamentary thtreshold), apakah akan dinaikkan atau tetap dan poin penting lainnya.

"Namun sayangnya publik belum mengetahui secara mendalam soal sudah sampai di mana pembahasan RUU Pemilu di tengah ketersediaan waktu yang terbatas dan masih tajamnya perbedaan pandangan antarfraksi," ujar Heroik.

Kompas TV Polemik Wacana Utusan Parpol Duduk di KPU (Bag 1)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ramai Anggaran Kemiskinan Banyak Terserap untuk Rapat, FITRA: Persoalan Klasik

Ramai Anggaran Kemiskinan Banyak Terserap untuk Rapat, FITRA: Persoalan Klasik

Nasional
Nasdem Akan Deklarasi untuk Pilpres 2024 Sebelum Puasa, Ini Kata Agung Laksono soal Golkar dan KIB

Nasdem Akan Deklarasi untuk Pilpres 2024 Sebelum Puasa, Ini Kata Agung Laksono soal Golkar dan KIB

Nasional
Anak Lulung Ajukan Pengunduran Diri dari DPW PPP DKI, Arsul: Saya Sedih, tapi...

Anak Lulung Ajukan Pengunduran Diri dari DPW PPP DKI, Arsul: Saya Sedih, tapi...

Nasional
Perludem: Masa Sosialisasi Bisa Jadi Celah Parpol Hindari Akuntabilitas Dana Kampanye

Perludem: Masa Sosialisasi Bisa Jadi Celah Parpol Hindari Akuntabilitas Dana Kampanye

Nasional
MK Dianggap Jadi Penentu Aturan Pemilu karena UU Pemilu Kebal Revisi, Pakar Nilai Bermasalah

MK Dianggap Jadi Penentu Aturan Pemilu karena UU Pemilu Kebal Revisi, Pakar Nilai Bermasalah

Nasional
Agung Laksono Bilang Golkar Tinggal Cari Cawapres Pendamping Airlangga di Pilpres 2024

Agung Laksono Bilang Golkar Tinggal Cari Cawapres Pendamping Airlangga di Pilpres 2024

Nasional
BPJS Ketenagakerjaan Siap Dukung Pemerintah Sejahterakan Pelaku Olahraga

BPJS Ketenagakerjaan Siap Dukung Pemerintah Sejahterakan Pelaku Olahraga

Nasional
Kaesang Bungkam Saat Ditanya soal Pilihan Parpol

Kaesang Bungkam Saat Ditanya soal Pilihan Parpol

Nasional
Sebut Keputusannya Tepat Tak Lakukan 'Lockdown', Jokowi: Ekonomi Bisa Minus 15-17 Persen

Sebut Keputusannya Tepat Tak Lakukan "Lockdown", Jokowi: Ekonomi Bisa Minus 15-17 Persen

Nasional
Jokowi Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Peringkat 1 atau 2 di Antara Negara G20

Jokowi Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Peringkat 1 atau 2 di Antara Negara G20

Nasional
Menpan-RB Beri Klarifikasi soal Anggaran Kemiskinan Tersedot untuk Rapat dan Studi Banding

Menpan-RB Beri Klarifikasi soal Anggaran Kemiskinan Tersedot untuk Rapat dan Studi Banding

Nasional
Agung Laksono Yakin KIB Segera Deklarasi Capres-Cawapres: Golkar Bulat Dukung Airlangga Capres

Agung Laksono Yakin KIB Segera Deklarasi Capres-Cawapres: Golkar Bulat Dukung Airlangga Capres

Nasional
Menlu Retno Marsudi: Yang Dapat Menolong Myanmar adalah Bangsa Myanmar Sendiri

Menlu Retno Marsudi: Yang Dapat Menolong Myanmar adalah Bangsa Myanmar Sendiri

Nasional
'DPR Periode Ini Paling Hening Sepanjang Sejarah Reformasi, padahal Harusnya Mengkritik Pemerintah...'

"DPR Periode Ini Paling Hening Sepanjang Sejarah Reformasi, padahal Harusnya Mengkritik Pemerintah..."

Nasional
Cerita Jokowi soal Penanganan Covid-19: Hampir 80 Persen Menteri Minta 'Lockdown'

Cerita Jokowi soal Penanganan Covid-19: Hampir 80 Persen Menteri Minta "Lockdown"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.