Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Video Suasana Kompleks Istana Kepresidenan Saat Ada Aksi 313

Kompas.com - 31/03/2017, 15:42 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski aksi unjuk rasa 313 digelar, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/3/2017), terlihat sama seperti hari biasa. Perbedaan hanya tampak sedikit berbeda dalam hal pengamanan.

Pantauan Kompas.com, jalan di sekitar Kompleks Istana Kepresidenan disterilkan dari arus lalu lintas. Sterilisasi dilakukan mulai dari Jalan Medan Merdeka Utara, Jalan Majapahit hingga Jalan Veteran Raya.

Pengunjuk rasa hanya diperbolehkan berjarak sekitar 500 meter dari gerbang Istana Merdeka. Massa pun berkumpul di Jalan Medan Merdeka Barat, tepatnya di seberang Kantor Kementerian Pariwisata.

(Baca: Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup, Massa Aksi 313 Berkumpul di Bundaran Patung Kuda)

Oleh sebab itu, sekitar Kompleks Istana sangat lengang. Di jalan yang disterilkan itu hanya tampak TNI dan Polri yang berjaga-jaga.

Di dalam Kompleks Istana Kepresidenan juga tak lepas dari hal pengamanan. Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) berkumpul berjaga-jaga di pintu-pintu masuk ke Istana.

Meski terbilang cukup ketat, jumlah pengamanan di luar dan  dalam Kompleks Istana Kepresidenan lebih sedikit dibandingkan saat aksi unjuk rasa 212, Desember 2016 lalu.

Paspampres juga cenderung lebih santai. Mereka ada yang duduk-duduk di bawah pohon  sembari memantau situasi. Ada pula yang duduk-duduk di teras dan sebagainya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga tetap beraktivitas seperti biasa. Di Istana Merdeka, ia menerima tamu jajaran pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dipimpin Ma'ruf Amin.

Pertemuan berlangsung tertutup dan hingga pukul 15.20 WIB, pertemuan masih berlangsung.

(Baca juga: Ketua MUI Ma'ruf Amin Mendadak Temui Jokowi di Istana)

Lihat video lengangnya Istana Kepresidenan dalam video ini:

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com