Soal Aksi 313, Menhan Sebut Lebih Baik Berdiskusi Ketimbang Unjuk Rasa

Kompas.com - 31/03/2017, 15:23 WIB
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (9/12/2016). Kristian ErdiantoMenteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (9/12/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tak mempermasalahkan unjuk rasa masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Unjuk rasa, kata dia, merupakan salah satu perwujudan demokrasi.

Hal ini disampaikan Ryamizard menanggapi aksi 313, yang berlangsung Jumat (31/3/2017) siang.

Massa dalam aksi ini menuntut Presiden Joko Widodo memberhentikan sementara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

(Baca: Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup, Massa Aksi 313 Berkumpul di Bundaran Patung Kuda)

"Itulah wujud demokrasi. Ya, ini kita hadapi," ujar Ryamizard saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat, 31 Maret 2017.

Namun, Ryamizard berpendapat bahwa masih ada cara lain dalam menyampaikan aspirasi sebagai warga negara.

Misalnya, dengan diskusi bersama antara mereka yang memiliki aspirasi dan pejabat negara yang memiliki kewenangan soal tuntutan. Apalagi, aksi dengan tuntutan serupa sudah dilakukan beberapa kali sebelumnya.

"Ya kita harus duduk bersama dulu antara pejabat juga keamanan negara, karena ini negara kita bersama, jadi ya kita ngomong lah, enggak boleh sepihak-sepihak gitu," kata Ryamizard.

(Baca: Massa Aksi 313 Dilarang Berorasi di Depan Istana Merdeka)

Aksi 313 diinisiasi organisasi massa keagaamaan. Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al Khaththat berharap perwakilan massa aksi diterima Presiden Joko Widodo. 

"Mudah mudahan diberikan kesempatan delegasi wakil aksi untuk berdialog dengan Presiden untuk menyampaikan aspirasi umat atau rakyat," ujar Al Khaththath dalam konfrensi pers yang digelar di Aula Mesjid Baiturrahman, Jalan Dr Saharjo, Jakarta Selatan, Kamis (30/3/2017).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri: Petugas Masih Buru KKB yang Bakar Helikopter di Banda Aminggaru

Polri: Petugas Masih Buru KKB yang Bakar Helikopter di Banda Aminggaru

Nasional
Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tak Mudah Diwujudkan

Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tak Mudah Diwujudkan

Nasional
Jokowi Harap Kapasitas Industri Otomotif Dalam Negeri Ditingkatkan

Jokowi Harap Kapasitas Industri Otomotif Dalam Negeri Ditingkatkan

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Covid-19 di Banyak Negara Melonjak karena Tak Waspada

Jokowi: Hati-hati, Covid-19 di Banyak Negara Melonjak karena Tak Waspada

Nasional
Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

Nasional
Peleburan Kemenristek Dinilai Bertentangan dengan UU, Riset Juga Akan Mundur

Peleburan Kemenristek Dinilai Bertentangan dengan UU, Riset Juga Akan Mundur

Nasional
PKS dan PPP Beri Sinyal Bentuk Koalisi Partai Umat untuk 2024

PKS dan PPP Beri Sinyal Bentuk Koalisi Partai Umat untuk 2024

Nasional
ICW Nilai Satgas BLBI Jadi Proses Cuci Tangan Pemerintah atas Revisi UU KPK

ICW Nilai Satgas BLBI Jadi Proses Cuci Tangan Pemerintah atas Revisi UU KPK

Nasional
Pembungkaman Kritik dan Memburuknya Kebebasan Berekspresi di Era Jokowi

Pembungkaman Kritik dan Memburuknya Kebebasan Berekspresi di Era Jokowi

Nasional
Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2021 Harus di Atas 7 Persen

Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2021 Harus di Atas 7 Persen

Nasional
DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Pengamat: Bisa Dianggap Politisasi Vaksin

DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Pengamat: Bisa Dianggap Politisasi Vaksin

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Adik Benny Tjokro sebagai Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Adik Benny Tjokro sebagai Saksi

Nasional
Banyak PHK akibat Pandemi, Jokowi Minta Program Padat Karya Diperbanyak

Banyak PHK akibat Pandemi, Jokowi Minta Program Padat Karya Diperbanyak

Nasional
RUU Perampasan Aset: Dibutuhkan tetapi Tak Kunjung Disahkan

RUU Perampasan Aset: Dibutuhkan tetapi Tak Kunjung Disahkan

Nasional
Jokowi: Anggaran Jangan Diecer-ecer Sehingga Manfaatnya Tak Dirasakan Rakyat

Jokowi: Anggaran Jangan Diecer-ecer Sehingga Manfaatnya Tak Dirasakan Rakyat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X