Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Pantau Pengamanan Aksi 313 di Kantor Kemenko Polhukam

Kompas.com - 31/03/2017, 14:25 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto mengecek pengamanan di sekitar lingkungan Kantor Kemenko Polhukam yang berada di kawasan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (31/3/2017).

Pengecekan dilakukan menyusul aksi sejumlah ormas keagamaan yang diberi nama "Aksi 313".

Pantauan di lokasi, Wiranto berjalan menyusuri pintu masuk kantornya.

Tiga kendaraan lapis baja terparkir melintang di Ruas Jalan Medan Merdeka Barat, yang merupakan akses menuju Istana Negara.

Di depan kendaraan tersebut, ratusan tameng baja tampak berjajar rapi membentuk barikade.

Pengamanan di ruas jalan lingkar satu itu juga dilengkapi kawat berduri dan pembatas beton portable.

Sementara itu, ratusan personel kepolisian baik itu dari Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, dan Satuan Brimob sudah mulai berjaga.

Sejumlah kelompok juga mulai berkumpul di depan Patung Kuda Arjuna Wiwaha yang berjarak sekitar 100 meter dari batas barikade.

Setelah memantau keadaan, Wiranto menghampiri aparat kepolisian yang berjaga di depan Kantor Kementerian Pariwisata yang berada tepat di samping Kantor Kemenko Polhukam.

“Dari jam berapa kamu di sini?” tanya Wiranto.

“Siap, dari subuh,” jawab salah seorang personel.

Wiranto mengapresiasi masyarakat yang bisa turut menjaga suasana kondusif. 

“Saya betul-betul memberikan apresiasi, terima kasih kepada masyarakat bahwa tidak tertarik untuk melakukan suatu aksi semacam ini yang betul-betul membuang waktu dan membuat keadaan menjadi kacau dan tidak tenteram. Itu masyarakat juga paham,” ujar Wiranto.

Kompas TV Aksi 313 digelar. Tuntutan yang menginisiasi Forum Umat Islam masih sama.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Nasional
LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

Nasional
Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Satgas Pemberantasan Judi "Online" Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Nasional
Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

Nasional
Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Nasional
Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Nasional
Soal Pembangunan IKN, Eks Wamenlu: Jangan Dikaitkan Politik, Ambisius, dan Ketergantungan Pihak Lain

Soal Pembangunan IKN, Eks Wamenlu: Jangan Dikaitkan Politik, Ambisius, dan Ketergantungan Pihak Lain

Nasional
Hadapi Puncak Haji, Timwas Haji DPR Desak Kemenag Perketat Mitigasi Kesehatan Jemaah

Hadapi Puncak Haji, Timwas Haji DPR Desak Kemenag Perketat Mitigasi Kesehatan Jemaah

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Sampai Akhir 2024, Masa Tugas Bisa Diperpanjang

Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Sampai Akhir 2024, Masa Tugas Bisa Diperpanjang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Harus Lapor Presiden Minimal Tiap 3 Bulan

Satgas Pemberantasan Judi "Online" Harus Lapor Presiden Minimal Tiap 3 Bulan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com