OTT KPK Terkait Pemesanan Kapal Filipina di PT PAL Indonesia

Kompas.com - 31/03/2017, 13:20 WIB
Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung Kementerian PAN RB Jakarta, Jumat (9/2/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKetua KPK Agus Rahardjo di Gedung Kementerian PAN RB Jakarta, Jumat (9/2/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melibatkan pejabat di PT PAL Indonesia. Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, OTT tersebut terkait pemesanan kapal dari pembeli di Filipina.

"Saya belum terima laporannya. Tapi laporan sementara bahwa itu ada Filipina membeli kapal dari kita (PT PAL)," ujar Agus saat ditemui di Gedung Kementerian PAN RB, Jakarta, Jumat (31/3/2017).

Meski demikian, Agus tidak bisa menjelaskan lebih detil terkait proyek pengadaan kapal tersebut. Menurut Agus, siang ini akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan status penanganan perkara.

(Baca: KPK Lakukan Operasi Tangkap Tangan Terkait Suap Perkapalan)

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, ada 17 orang yang diamankan saat operasi tangkap tangan. Penangkapan dilakukan di Surabaya dan Jakarta.

Saat ini, 17 orang tersebut masih menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta.

Sejak 2016, PT PAL Indonesia mengerjakan pembuatan kapal perang jenis Strategic Sealift Vessel (SSV), yang merupakan pesanan kedua Kementerian Pertahanan Filipina. Penyerahan secara resmi kepada Kementerian Filipina dijadwalkan dilakukan pada Maret 2017.

SSV kedua yang diluncurkan ini merupakan hasil pengembangan yang dilakukan PAL Indonesia setelah sebelumnya SSV Pertama dengan nama BRP Tarlac 601 telah dikirimkan ke Filipina pada Mei 2016.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X