Kata Ketua KPK, Rencana Pengangkatan Kasatgas dari Polri Baru Usulan

Kompas.com - 31/03/2017, 12:45 WIB
Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung Kementerian PAN RB Jakarta, Jumat (31/3/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKetua KPK Agus Rahardjo di Gedung Kementerian PAN RB Jakarta, Jumat (31/3/2017).
|
EditorSabrina Asril


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan, belum ada tindak lanjut apa pun soal rencana pengangkatan ketua satuan tugas (Kasatgas) langsung dari Institusi Kepolisian. Menurut Agus, hal itu baru sebatas usulan.

"Sebetulnya belum ada langkah apa-apa dari pimpinan ke Mabes Polri. Yang dari KPK ke Mabes itu suratnya masih terkait dengan penyidik harus  2 tahun jadi AKP. Jadi belum ada apa-apa," kata Agus saat ditemui di Gedung Kementerian PAN RB, Jakarta, Jumat (31/3/2017).

Menurut Agus, rencana terkait pengisi jabatan Kasatgas pada bidang penindakan tersebut adalah usulan Direktur Penyidikan KPK. Usulan baru disampaikan kepada pimpinan KPK.

(Baca: Ini Alasan Pimpinan KPK Berikan SP2 untuk Novel Baswedan)

Agus mengatakan, selanjutnya pimpinan akan mengkaji usulan tersebut. Namun, ia memastikan bahwa usulan itu tidak mengikat, sehingga akan dipertimbangkan untuk diikuti atau ditolak.

"Jadi belum apa-apa sudah protes. Wong kami sendiri belum bergerak apa-apa kok, gitu loh," kata Agus.

Wadah Pegawai KPK yang tidak sependapat dengan usulan tersebut mengirimkan surat keberatan kepada pimpinan KPK. Surat keberatan tersebut melatarbelakangi dikeluarkannya surat peringatan kedua (SP2) kepada penyidik KPK Novel Baswedan.

(Baca: Penyidik KPK Novel Baswedan Tak Ingin Tanggapi soal SP2)

Novel merupakan Ketua Wadah Pegawai KPK.

Menurut Agus, surat keberatan yang disampaikan Wadah Pegawai tersebut disampaikan menggunakan kata-kata yang bernada menghina.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Nasional
Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Nasional
Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Nasional
Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Nasional
Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Nasional
Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Nasional
Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Nasional
KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

Nasional
Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Nasional
Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Nasional
Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Nasional
KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

Nasional
Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X