Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buwas Sebut Belanja Narkotika Indonesia Capai Rp 72 Triliun Per Tahun

Kompas.com - 31/03/2017, 12:38 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso menyebutkan, belanja narkotika Indonesia bisa mencapai Rp 72 triliun dalam satu tahun.

Berdasarkan monitoring BNN, ada 72 jaringan yang aktif di Indonesia.

Sementara itu, ada 11 negara yang menyuplai narkotika ke Indonesia dengan berbagai macam jenis.

Narkotika tersebut tidak ada yang diekspor kembali atau hampir semuanya terserap di negara tujuan.

Dalam satu tahun, transaksi narkotika bisa mencapai Rp 3,6 triliun.

"Kalau satu jaringan rata-rata setahun dapat Rp 1 triliun saja, maka belanja narkotika di negara kita Rp 72 triliun dalam satu tahun," ujar Budi, saat mengisi diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/3/2017).

"Ini sangat luar biasa. Dari fakta-fakta yang kami ungkap. Ini jadi keseriusan negara kita," ujar pria yang akrab disapa Buwas itu.

(Baca: BNN: 60 Jenis Narkotika Masuk Indonesia, Baru 43 Diatur UU)

Buwas mencontohkan, suplai sabu dan ekstasi dari Tiongkok cukup besar ke Indonesia.

Secara geografis, kata Buwas, Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dan banyak pelabuhan tikus sangat rentan disusupi narkotika dari berbagai penjuru.

Saat ini, tercatat sebanyak 800 jenis narkotika baru di dunia. Sebanyak 60 di antaranya telah masuk ke Indonesia.

Namun, karena terbatasnya laboratorium di Indonesia, baru 43 di antaranya yang bisa diusut secara hukum.

Sedangkan 17 lainnya peredarannya tidak bisa ditindaklanjuti secara hukum.

"Maka ke depan kita harus berpikir ancaman ke depan yang lebih serius karena cepat atau lambat jenis ini akan masuk ke Indonesia," kata Buwas. 

Kompas TV Indonesia berada dalam darurat narkoba. Berbagai jenis narkoba marak beredar, mulai dari narkoba dari jaringan internasional, tembakau gorilla, sampai permen yang diduga mengandung narkoba. Langkah apa yang harus diambil untuk mengatasi peredaran narkoba ini? Kompas Malam akan membahasnya dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Budi Waseso dan pengurus DPP Gerakan Nasional Anti Narkotika, Asep Iwan Iriawan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com