Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemhan dan Kementerian ATR Percepat Sertifikasi Aset Ribuan Hektar Tanah

Kompas.com - 31/03/2017, 11:43 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -Ada ribuan hektar tanah milik Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang tak memiliki sertifikat. Oleh karena itu, Kemenhan bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyertifikasi seluruh aset tanah tersebut.

Menteri Sofyan mengatakan, berdasarkan laporan yang disampaikan Kemenhan kepada pihaknya tercatat bahwa saat ini ada sekitar 3.400 hektar tanah milik Kemhan-TNI yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia.

"Cuma, yang bermasalah atau belum tersertifikasi sekitar 70 persen, dan yang bersertifikat hanya 30 persen," kata Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil usai menandatangani nota kesepahaman bersama Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Kantor Kemenhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (31/3/2017).

MoU yang disepakati dua kementerian terkait percepatan sertifikasi tanah dan aset milik Kemhan -TNI.

Sofyan menyampaikan, MoU antara pihaknya dan Kemenhan akan berlaku selama lima tahun. Ia mengatakan, sertifikasi akan dilakukan bertahap. Target tahun ini, tanah yang ada di 20 aset di Kabupaten/Kota telah lengkap disertifikasi.

Sementara itu, Menteri Ryamizard berharap, dalam jangka lima tahun sudah banyak tanah milik Kemenhan-TNI yang tersertifikasi. Jika belum, kerja sama akan terus dilakukan.

"Kerja sama ini harus terkoordinir terus menerus," kata dia.

Ia mengatakan, Kemenhan dengan Kementerian ATR/BPN pada 2008 lalu juga pernah membuat MoU. Namun karena jangka waktu kerjasama tersebut telah berakhir pada 2013 lalu, maka kedua pihak kembali membuat nota kesepahaman.

Menurut Ryamizard, sertifikasi tanah penting dilakukan agar hak pakai tanah tersebut legal dan terlindungi oleh hukum. Sehingga jika nantinya Kemenhan-TNI membangun sarana, seperti tempat tempat pelatihan tidak akan bermasalah.

"Tanah ini bukan untuk menghasikan uang, tapi untuk melatih prajurit agar siap membela negara," kata Ryamizard.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com