Kemhan dan Kementerian ATR Percepat Sertifikasi Aset Ribuan Hektar Tanah

Kompas.com - 31/03/2017, 11:43 WIB
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) terkait percepatan sertifikasi tanah dan aset milik Kemhan -TNI. Acara digelar di Kantor Kemenhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (31/3/2017). Fachri FachrudinMenteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) terkait percepatan sertifikasi tanah dan aset milik Kemhan -TNI. Acara digelar di Kantor Kemenhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (31/3/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com -Ada ribuan hektar tanah milik Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang tak memiliki sertifikat. Oleh karena itu, Kemenhan bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyertifikasi seluruh aset tanah tersebut.

Menteri Sofyan mengatakan, berdasarkan laporan yang disampaikan Kemenhan kepada pihaknya tercatat bahwa saat ini ada sekitar 3.400 hektar tanah milik Kemhan-TNI yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia.

"Cuma, yang bermasalah atau belum tersertifikasi sekitar 70 persen, dan yang bersertifikat hanya 30 persen," kata Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil usai menandatangani nota kesepahaman bersama Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Kantor Kemenhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (31/3/2017).

MoU yang disepakati dua kementerian terkait percepatan sertifikasi tanah dan aset milik Kemhan -TNI.

Sofyan menyampaikan, MoU antara pihaknya dan Kemenhan akan berlaku selama lima tahun. Ia mengatakan, sertifikasi akan dilakukan bertahap. Target tahun ini, tanah yang ada di 20 aset di Kabupaten/Kota telah lengkap disertifikasi.

Sementara itu, Menteri Ryamizard berharap, dalam jangka lima tahun sudah banyak tanah milik Kemenhan-TNI yang tersertifikasi. Jika belum, kerja sama akan terus dilakukan.

"Kerja sama ini harus terkoordinir terus menerus," kata dia.

Ia mengatakan, Kemenhan dengan Kementerian ATR/BPN pada 2008 lalu juga pernah membuat MoU. Namun karena jangka waktu kerjasama tersebut telah berakhir pada 2013 lalu, maka kedua pihak kembali membuat nota kesepahaman.

Menurut Ryamizard, sertifikasi tanah penting dilakukan agar hak pakai tanah tersebut legal dan terlindungi oleh hukum. Sehingga jika nantinya Kemenhan-TNI membangun sarana, seperti tempat tempat pelatihan tidak akan bermasalah.

"Tanah ini bukan untuk menghasikan uang, tapi untuk melatih prajurit agar siap membela negara," kata Ryamizard.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Lima Saksi, KPK Telusuri Transaksi Perbankan Nurdin Abdullah

Periksa Lima Saksi, KPK Telusuri Transaksi Perbankan Nurdin Abdullah

Nasional
Polri: Dua Polisi Tersangka Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Masih Berstatus Anggota

Polri: Dua Polisi Tersangka Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Masih Berstatus Anggota

Nasional
Anggota DPR Dinilai Beri Contoh Tak Baik karena Terabas Aturan BPOM

Anggota DPR Dinilai Beri Contoh Tak Baik karena Terabas Aturan BPOM

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, Epidemiolog Minta Menkes Ambil Sikap Tegas

Soal Vaksin Nusantara, Epidemiolog Minta Menkes Ambil Sikap Tegas

Nasional
Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Dalami Adanya Penerimaan Sejumlah Uang

Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Dalami Adanya Penerimaan Sejumlah Uang

Nasional
Jokowi Klaim Angka Kesembuhan Covid-19 Indonesia di Atas Rata-rata Asia dan Dunia

Jokowi Klaim Angka Kesembuhan Covid-19 Indonesia di Atas Rata-rata Asia dan Dunia

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Jadi Role Model Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19

Mendagri Minta Kepala Daerah Jadi Role Model Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Menteri PPPA: Poligami Tanpa Pengetahuan, Awal Mula Perlakuan Salah kepada Perempuan

Menteri PPPA: Poligami Tanpa Pengetahuan, Awal Mula Perlakuan Salah kepada Perempuan

Nasional
Mendagri: Penambahan Kasus Positif Covid-19 Harus Jadi Perhatian Pemda Setiap Hari

Mendagri: Penambahan Kasus Positif Covid-19 Harus Jadi Perhatian Pemda Setiap Hari

Nasional
Jokowi Minta Pengembangan Industri Mobil Listrik Dipercepat

Jokowi Minta Pengembangan Industri Mobil Listrik Dipercepat

Nasional
Polri: Petugas Masih Buru KKB yang Bakar Helikopter di Banda Aminggaru

Polri: Petugas Masih Buru KKB yang Bakar Helikopter di Banda Aminggaru

Nasional
Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tak Mudah Diwujudkan

Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tak Mudah Diwujudkan

Nasional
Jokowi Harap Kapasitas Industri Otomotif Dalam Negeri Ditingkatkan

Jokowi Harap Kapasitas Industri Otomotif Dalam Negeri Ditingkatkan

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Covid-19 di Banyak Negara Melonjak karena Tak Waspada

Jokowi: Hati-hati, Covid-19 di Banyak Negara Melonjak karena Tak Waspada

Nasional
Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X