Apindo Akui Capaian Repatriasi Harta Belum Maksimal

Kompas.com - 31/03/2017, 09:14 WIB
Petugas melayani warga yang mengikuti program pengampunan pajak (Tax Amnesty) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat, 30/9/2016. Banyaknya warga yang antre sejak pagi karena hari ini merupakan hari terakhir periode I program tax amnesty. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGPetugas melayani warga yang mengikuti program pengampunan pajak (Tax Amnesty) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat, 30/9/2016. Banyaknya warga yang antre sejak pagi karena hari ini merupakan hari terakhir periode I program tax amnesty.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Dewan Pengurus Harian Apindo Shinta Kamdani mengakui, capaian dana repatriasi yang masuk melalui program pengampunan pajak atau tax amnesty belum maksimal.

Namun, ia yakin, pelaku usaha yang berpartisipasi dalam program tersebut sudah melakukan upaya terbaiknya.

“Tentu saja masih banyak (yang belum ikut). Kesulitannya kan kalau dana itu sudah dimanfaatkan di luar, tidak semudah itu untuk kembali ke Indonesia,” kata Shinta, di Kantor Wapres, Kamis (30/3/2017).

Program tax amnesty akan berakhir pada hari ini, Jumat (31/3/2017). Untuk memaksimalkan capaian tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak memutuskan memperpanjang batas waktu pelaporan Surat Pelaporan Tahunan (SPT) hingga 21 April 2017.

Alasannya, memberikan waktu kepada wajib pajak untuk ikut program tax amnesty.

(Baca: Wapres: Repatriasi Aset WNI Berpengaruh terhadap Cadangan Devisa)

Menurut Shinta, ada sejumlah faktor yang menjadi penyebab belum maksimalnya capaian dana repatriasi. Faktor keamanan serta aspek kompetitif menjadi salah satunya.

“Bagaimana sih safety-nya, apakah kalau dana saya balik nanti akan stuck di sini atau bagaimana? Kita juga harus melihat competitiveness-nya, apakah kalau dana itu di luar, saya bisa menghasilkan lebih,” kata dia.

Meski demikian, ia mengingatkan, tax amnesty merupakan program yang dirancang pemerintah sebagai pemantik bagi pelaku usaha untuk tertib administrasi pajak.

Diharapkan, melalui program tersebut, sistem reformasi pajak di Indonesia semakin baik.

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Doni Monardo: Covid-19 Berbahaya, tapi Manusia Carrier Jauh Lebih Bahaya

Doni Monardo: Covid-19 Berbahaya, tapi Manusia Carrier Jauh Lebih Bahaya

Nasional
Tokoh yang Ingin Jadi Capres Disarankan Bangun Komunikasi yang Cerdas

Tokoh yang Ingin Jadi Capres Disarankan Bangun Komunikasi yang Cerdas

Nasional
TNI Bakal Kerahkan Seluruh Matra Distribusi Vaksin Covid-19

TNI Bakal Kerahkan Seluruh Matra Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Kalangan Buruh Kritik Baleg DPR Bahas RUU Cipta Kerja di Hotel

Kalangan Buruh Kritik Baleg DPR Bahas RUU Cipta Kerja di Hotel

Nasional
Video Call dengan Jokowi, Perawat Pasien Covid-19 Ini Cerita Jarang Pulang hingga Warga yang Tak Patuh

Video Call dengan Jokowi, Perawat Pasien Covid-19 Ini Cerita Jarang Pulang hingga Warga yang Tak Patuh

Nasional
Menko PMK Sebut Pemerintah Terus Cari Cara Cegah Kematian Dokter akibat Covid-19

Menko PMK Sebut Pemerintah Terus Cari Cara Cegah Kematian Dokter akibat Covid-19

Nasional
Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

Nasional
Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

Nasional
Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

Nasional
UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Nasional
UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

Nasional
Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Nasional
UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X