Kompas.com - 30/03/2017, 20:49 WIB
Ilustrasi penyelesaian sengketa pilkada HANDININGIlustrasi penyelesaian sengketa pilkada
EditorBayu Galih

oleh: Saiful Anam

Sebanyak 101 daerah yang terdiri dari 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten telah menggelar pemilihan kepala daerah serentak gelombang kedua pada Rabu, 15 Februari 2017. Pilkada serentak tahun ini merupakan yang kedua kalinya setelah gelombang pertama dilaksanakan pada 9 Desember 2015 oleh Komisi Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum telah menjadwalkan mengumumkan rekapitulasi, penetapan, dan pengumuman hasil penghitungan pilkada serentak tahun 2017 tingkat kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota adalah pada 22 Februari hingga 24 Februari 2017. Sementara rekapitulasi, penetapan, dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan pada 25 Februari hingga 27 Februari 2017.

Atas pelaksanaan pilkada serentak tersebut, pasti terdapat pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap hasil yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum. Ketidakpuasan tersebut tentu dilandasi oleh berbagai macam kecurangan, seperti politik uang, jual beli suara, intimidasi, pengerahan massa, serta manipulasi suara dan hasil suara, baik yang terjadi sebelum pemilihan, pada saat pemilihan, maupun setelah pemilihan berlangsung.

Terhadap pihak-pihak yang merasa tidak puas atas rekapitulasi, penetapan, dan pengumuman hasil penghitungan suara, baik pada tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi, terdapat sarana yang dapat ditempuh, yakni melalui permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota kepada Mahkamah Konstitusi terhitung paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, baik oleh KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga telah menyusun jadwal pengajuan permohonan sengketa pilkada untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota adalah pada 22 Februari hingga 28 Februari 2017, sedangkan untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada 27 Februari 2017 hingga 1 Maret 2017.

Tantangan

Selain syarat formal sebagaimana tersebut di atas, yakni pengajuan gugatan paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU setempat, juga ada syarat selisih perolehan suara antara pemohon dan pasangan lainnya paling banyak 0,5 persen sampai 2 persen sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Pasal 158 UU No 8/2015 menjadi tantangan sendiri bagi pemohon yang akan memilih jalur sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi, mengingat dengan berdasar pada permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan pilkada pada tahun 2015, Mahkamah Konstitusi hanya menerima tujuh dari 147 permohonan sengketa pilkada dengan pertimbangan konsisten menerapkan Pasal 158 UU No 8/2015 dalam memeriksa dan mengadili syarat formal pengajuan sengketa hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi.

Adapun alasan Mahkamah Konstitusi konsisten menggunakan Pasal 158 UU No 8/2015 sebagai dasar pijakan di antaranya sebagai berikut. Pertama, pilkada berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota bukan merupakan rezim pemilu. Perbedaan tersebut bukan hanya dari segi istilah, melainkan juga meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan perbedaan konsekuensi hukum.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Armada Luar Negeri yang Bantu Cari KRI Nanggala-402, dari HMAS Ballarat hingga Pesawat Poseidon AS

Armada Luar Negeri yang Bantu Cari KRI Nanggala-402, dari HMAS Ballarat hingga Pesawat Poseidon AS

Nasional
Kasus Suap Penyidik Stepanus Robin, Polri Hormati Proses Hukum di KPK

Kasus Suap Penyidik Stepanus Robin, Polri Hormati Proses Hukum di KPK

Nasional
Menteri PPPA: Perempuan dan Laki-laki Harus Miliki Akses yang Sama

Menteri PPPA: Perempuan dan Laki-laki Harus Miliki Akses yang Sama

Nasional
Kartini dan Mimpi Ajarkan Kesetaraan ke Anak-anaknya...

Kartini dan Mimpi Ajarkan Kesetaraan ke Anak-anaknya...

Nasional
UPDATE 23 April: Bertambah 4 Orang, Kini ada 83 WNI Terjangkit Covid-19 di India

UPDATE 23 April: Bertambah 4 Orang, Kini ada 83 WNI Terjangkit Covid-19 di India

Nasional
Ada Temuan Kemagnetan Tinggi di Perairan Utara Bali, Kapuspen: Semoga Itu Titik Terang Pencarian KRI Nanggala-402

Ada Temuan Kemagnetan Tinggi di Perairan Utara Bali, Kapuspen: Semoga Itu Titik Terang Pencarian KRI Nanggala-402

Nasional
AHY: Walaupun Semakin Banyak yang Divaksin, Kita Masih Harus Kerja Keras

AHY: Walaupun Semakin Banyak yang Divaksin, Kita Masih Harus Kerja Keras

Nasional
Dilema Kartini, Perempuan yang Menuntut Pendidikan Setara dan Pentingnya Peran Ibu

Dilema Kartini, Perempuan yang Menuntut Pendidikan Setara dan Pentingnya Peran Ibu

Nasional
Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Perketat Kedatangan WN India ke Indonesia

Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Perketat Kedatangan WN India ke Indonesia

Nasional
Fraksi PPP Pertanyakan Adanya Larangan Mudik tetapi WN India Diperbolehkan Masuk Indonesia

Fraksi PPP Pertanyakan Adanya Larangan Mudik tetapi WN India Diperbolehkan Masuk Indonesia

Nasional
Kemenkes: 132 WN India Masuk Indonesia dengan Pesawat Carter

Kemenkes: 132 WN India Masuk Indonesia dengan Pesawat Carter

Nasional
Pimpinan Komisi IX: Pemerintah Harus Larang Perjalanan dari India ke Indonesia untuk Antisipasi Penyebaran Covid-19

Pimpinan Komisi IX: Pemerintah Harus Larang Perjalanan dari India ke Indonesia untuk Antisipasi Penyebaran Covid-19

Nasional
Komisi IX Usulkan 127 WN India Diisolasi di Pulau, seperti Saat ABK di Pulau Sebaru

Komisi IX Usulkan 127 WN India Diisolasi di Pulau, seperti Saat ABK di Pulau Sebaru

Nasional
Pertemuan Demokrat dan PKS, Demokrasi dan Penegakan Hukum Jadi Pembahasan

Pertemuan Demokrat dan PKS, Demokrasi dan Penegakan Hukum Jadi Pembahasan

Nasional
Pimpinan Komisi IX Minta Kemenlu Pemerintah Serius Tangani 127 WN India yang Masuk

Pimpinan Komisi IX Minta Kemenlu Pemerintah Serius Tangani 127 WN India yang Masuk

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X