Kompas.com - 30/03/2017, 20:44 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota tim panitia seleksi komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Betti Alisjahbana, mengaku bahwa pansel baru mengetahui tiga surat yang dilayangkan untuk Komisi II DPR telat diterima.

Surat tersebut merupakan laporan proses seleksi KPU-Bawaslu yang dilayangkan secara bertahap, yaitu pada 29 November 2016, 22 Desember 2016, dan 7 Februari 2017.

Namun, Komisi II mengaku baru menerima surat tersebut beberapa hari lalu.

"Saya juga baru tahu hari ini, rupanya itu tidak sampai atau ke Komisi II-nya baru belakangan," kata Betti seusai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi II DPR, Kamis (30/3/2017).

Betti menjelaskan, surat-surat tersebut dikirim pansel secara resmi ke pimpinan DPR setiap selesai tahapan untuk melaporkan hasil kegiatan dan tahapan seleksi.

Betti menyayangkan surat tersebut telat sampai ke Komisi II. Sebab, dalam surat tersebut pansel juga mengundang Komisi II untuk ikut memonitor proses seleksi.

"Jadi ada masalah itu. Anggota (Komisi II) jadi merasa, 'Kok kami enggak diajak', dan menganggap ada sabotase, dan sebagainya," tutur Betti.

"Tapi kami kirim. Ada tanda terimanya, tapi kirimnya memang tidak ke Komisi II," kata dia.

Pansel KPU dan Bawaslu tak menerima respons dari pihak DPR atas kiriman surat-surat tersebut. Di sisi lain, pansel juga tak bisa mempertanyakannya.

Sebab, proses di pansel harus dilakukan secara independen dan bebas intervensi. DPR boleh memonitor namun tak mengintervensi.

"Yang jelas kami sudah mengirim suratnya," ucap Betti.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman mengaku tak menerima surat tersebut. Pada November 2016 lalu, Rambe masih menjabat Ketua Komisi II sebelum digantikan Zainuddin Amali.

Rambe menyayangkan pihak pansel yang kurang proaktif dalam menanyakan soal surat tersebut.

"Saya enggak pernah dapat laporan. Sebab dianggap hanya dikirim surat, begitu dikirim dianggap sudah selesai," kata Rambe.

Komunikasi pansel dan Komisi II pun, menurut Rambe, tak berjalan dengan baik. Seharusnya, pansel juga memastikan kepada Komisi II apakah surat yang dikirim telah diterima atau belum.

"Jadi misalnya kalau disampaikan (pansel dalam suratnya), ada soal nih, lebih baik kita lakukan perbicangan," ucap politisi Partai Golkar itu.

Sedianya, laporan-laporan tersebut disertai dengan rapat-rapat koordinasi antara Komisi II dan pansel. Namun hal itu tak terjadi.

Soal serupa sebelumnya juga diungkapkan oleh Anggota Komisi II DPR Arif Wibowo. Ia menyesalkan tak ada koordinasi intensif antara kedua belah pihak sepanjang proses seleksi.

Arif mengatakan, tim pansel telah melayangkan laporan proses seleksi kepada DPR secara tertulis sebanyak tiga kali, yaitu 29 November 2016, 22 Desember 2016 dan 7 Februari 2017. Namun, laporan tersebut tak ditindaklanjuti RDP.

"Kekurangannya di situ. Harusnya selain tertulis, ada pertemuan. Itu pengalaman saya (saat di pansus pemilu 2009-2014)," ujar Arif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Kompas TV DPR dan Pemerintah Bahas Revisi UU Pemilu
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

AKBP Ferli Hidayat Dicopot Buntut Tragedi Kanjuruhan, Anggota Komisi III: Apresiasi untuk Kapolri

AKBP Ferli Hidayat Dicopot Buntut Tragedi Kanjuruhan, Anggota Komisi III: Apresiasi untuk Kapolri

Nasional
Kemendagri Minta Pemerintah Desa Ikut Kendalikan Inflasi di Wilayahnya

Kemendagri Minta Pemerintah Desa Ikut Kendalikan Inflasi di Wilayahnya

Nasional
KPK Masih 'Wait and See' Sebelum Kembali Panggil Lukas Enembe

KPK Masih "Wait and See" Sebelum Kembali Panggil Lukas Enembe

Nasional
Polri: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar di Bareskrim Besok Siang

Polri: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar di Bareskrim Besok Siang

Nasional
Kemendagri: 4 Kabupaten Sepakati Hibah untuk Papua Selatan

Kemendagri: 4 Kabupaten Sepakati Hibah untuk Papua Selatan

Nasional
DPR Bakal Gelar Parliamentary Speakers Summit Besok, Akan Dibuka Presiden Jokowi Lusa

DPR Bakal Gelar Parliamentary Speakers Summit Besok, Akan Dibuka Presiden Jokowi Lusa

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Konsep Besar Sistem Lembaga Peradilan Indonesia

Pemerintah Akan Bentuk Konsep Besar Sistem Lembaga Peradilan Indonesia

Nasional
UPDATE 4 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,98 Persen, Ketiga 27,20 Persen

UPDATE 4 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,98 Persen, Ketiga 27,20 Persen

Nasional
KPK Tahan Lagi Tersangka Penyuap Hakim Agung

KPK Tahan Lagi Tersangka Penyuap Hakim Agung

Nasional
Perdami: 80 Persen Gangguan Penglihatan di Indonesia Mestinya Bisa Ditangani

Perdami: 80 Persen Gangguan Penglihatan di Indonesia Mestinya Bisa Ditangani

Nasional
Heran Sepakbola Telan Korban Ratusan, Ketua DPR Desak Penyelidikan Tragedi Kanjuruhan Komprehensif

Heran Sepakbola Telan Korban Ratusan, Ketua DPR Desak Penyelidikan Tragedi Kanjuruhan Komprehensif

Nasional
Jokowi Pimpin Upacara Parade Senja di Kemenhan

Jokowi Pimpin Upacara Parade Senja di Kemenhan

Nasional
Mahfud MD: Insya Allah Akhir Tahun RKUHP Akan Diundangkan

Mahfud MD: Insya Allah Akhir Tahun RKUHP Akan Diundangkan

Nasional
Kena 'Bully' Netizen usai Laporkan Mamat Alkatiri, ke Polisi Hillary Brigitta: Saya Bangga Jadi Baper

Kena "Bully" Netizen usai Laporkan Mamat Alkatiri, ke Polisi Hillary Brigitta: Saya Bangga Jadi Baper

Nasional
Istana: Jangan Dibiasakan 'Nge-prank' Aparat Penegak Hukum

Istana: Jangan Dibiasakan "Nge-prank" Aparat Penegak Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.