Kompas.com - 30/03/2017, 18:30 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) melaporkan adanya kartel daging sapi kepada Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (30/3/2017).

"Kami sampaikan kepada Presiden, dugaan kami harga daging sapi mencapai Rp 140 ribu hingga Rp 150 ribu per kilogram yang beberapa waktu lalu itu disebabkan oleh kartel," ujar Ketua KPPU Syarkawi Rauf, setelah bertemu Presiden.

Rauf mengatakan, Presiden meminta KPPU memberantas kartel daging sapi di Indonesia.

Selama dua tahun terakhir, lanjut Rauf, perkara-perkara yang diurus KPPU sebagian besar soal dugaan aksi kartel dalam mempermainkan harga suatu komoditas pangan, salah satunya daging sapi.

Selain daging sapi, KPPU juga terus memantau fluktuasi harga daging unggas. KPPU juga menduga ada dugaan kartel pada komoditas itu.

"Makanya kami akan kerja sama dengan Kementerian Perdagangan untuk mendorong kemitraan di unggas. Ini untuk mengatasi harga daging unggas yang harganya rendah di tingkat peternak tapi tinggi di pasaran," ujar Rauf.

Aksi kartel itu, lanjut dia, berimbas pada matinya aktivitas para peternak kecil.

Ke depan, KPPU akan membantu kemitraan antara para peternak kecil dengan peternak besar agar usaha kecil rakyat bisa terus berlanjut.

"Dengan bermitra bersama, mereka bisa hidup bersama, bukan malahan menjadi kemitraan yang ekspolitatif," ujar Rauf.

Kompas TV Kementerian Keuangan menandatangi perjanjian kerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk menekan harga daging di pasar. Dalam pemantauan pemerintah, harga daging sapi saat ini sangat kental praktik kartel. Soalnya, selain produksi lokal, pasokan daging sapi Indonesia juga masih diisi oleh daging impor. Akan tetapi, meski impor sapi dan produk dagingnya meningkat hingga belasan kali lipat, tapi harga terus bertahan tinggi. Hal ini mempertegas adanya praktik kartel di pasar daging. Untuk itu, pemerintah bersama KPPU menyiapkan denda hingga Rp 25 miliar untuk memberikan efek jera.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Timsus Bakal Sampaikan Perkembangan Kasus Brigadir J Besok

Timsus Bakal Sampaikan Perkembangan Kasus Brigadir J Besok

Nasional
Tersangka Surya Darmadi Hadiri Pemeriksaan Kejagung, Kenakan Rompi Pink

Tersangka Surya Darmadi Hadiri Pemeriksaan Kejagung, Kenakan Rompi Pink

Nasional
Jokowi: Tahan Inflasi Tidak Tinggi, Tahun Ini Subsidi Rp 502 Triliun

Jokowi: Tahan Inflasi Tidak Tinggi, Tahun Ini Subsidi Rp 502 Triliun

Nasional
Dalami Dugaan Transaksi Janggal di Rekening Brigadir J, Apa Tugas dan Wewenang PPATK?

Dalami Dugaan Transaksi Janggal di Rekening Brigadir J, Apa Tugas dan Wewenang PPATK?

Nasional
Surya Darmadi Sempat Bertanya Cara Membela Diri dari Tuduhan Korupsi

Surya Darmadi Sempat Bertanya Cara Membela Diri dari Tuduhan Korupsi

Nasional
Polri Melawan Arus

Polri Melawan Arus

Nasional
Pengacara Sebut Surya Darmadi Ingin Segera jalani Pemeriksaan

Pengacara Sebut Surya Darmadi Ingin Segera jalani Pemeriksaan

Nasional
Di Hadapan Ribuan Santri, Cak Imin: Presiden Jokowi Serius Atasi Krisis, Bahkan Bantu Negara Lain

Di Hadapan Ribuan Santri, Cak Imin: Presiden Jokowi Serius Atasi Krisis, Bahkan Bantu Negara Lain

Nasional
Mantan Wali Kota Cimahi Kembali Ditangkap KPK karena Dugaan Gratifikasi dan Suap Eks Penyidik

Mantan Wali Kota Cimahi Kembali Ditangkap KPK karena Dugaan Gratifikasi dan Suap Eks Penyidik

Nasional
Digugat Mantan Pengacaranya Rp 15 Miliar, Bharada E: Enggak Punya Uang...

Digugat Mantan Pengacaranya Rp 15 Miliar, Bharada E: Enggak Punya Uang...

Nasional
MA Pangkas Hukuman Terdakwa Korupsi Masker di Banten, Eks Pejabat Dinkes Lia Susanti

MA Pangkas Hukuman Terdakwa Korupsi Masker di Banten, Eks Pejabat Dinkes Lia Susanti

Nasional
PPP Tak Menutup Kerja Sama dengan PDI-P meski Sudah di KIB

PPP Tak Menutup Kerja Sama dengan PDI-P meski Sudah di KIB

Nasional
Jokowi hingga KSAU Apresiasi Garuda dan Nusantara Flight dalam Demo Udara HUT Ke-77 RI

Jokowi hingga KSAU Apresiasi Garuda dan Nusantara Flight dalam Demo Udara HUT Ke-77 RI

Nasional
Kemensos Bakal Bagikan Bansos untuk Yatim Piatu Bukan Terdampak Covid-19

Kemensos Bakal Bagikan Bansos untuk Yatim Piatu Bukan Terdampak Covid-19

Nasional
Muhadjir: 2023 Tak Bisa Lagi Berlonggar-longgar Anggaran, Sasaran Bansos Akan Dipertajam

Muhadjir: 2023 Tak Bisa Lagi Berlonggar-longgar Anggaran, Sasaran Bansos Akan Dipertajam

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.