Wiranto: Kita Ini Ditertawakan Pelaku Aksi Terorisme

Kompas.com - 30/03/2017, 16:15 WIB
Menko Polhukam Wiranto saat memberikan keterangan usai bertemu Dubes Amerika Serikat Joseph R. Donovan Jr, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (13/3/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoMenko Polhukam Wiranto saat memberikan keterangan usai bertemu Dubes Amerika Serikat Joseph R. Donovan Jr, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (13/3/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto berharap, perdebatan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak berkepanjangan.

Wiranto mengatakan, saat ini aparat keamanan membutuhkan payung hukum yang mampu melindungi mereka ketika melakukan penindakan terhadap pelaku terorisme.

Ia berharap pembahasan RUU Terorisme bisa selesai dalam waktu dekat.

"Saya sering berkelakar, kita ini ditertawakan pelaku aksi terorisme. Mereka sudah menyiapkan aksi canggih, sementara kita masih sibuk berdebat menyiapkan undang-undang," ujar Wiranto, saat berbicara dalam workshop LPSK 'Membangun Sinergitas Unsur Negara dalam Mewujudkan Kompensasi Korban Tindak Pidana Terorisme', di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Kamis (30/3/2017).

"Jangan biarkan aparat keamanan melawan terorisme dengan tangan terbelenggu, senjata yang dimiliki aparat kemanaan tidak hanya senjata api tapi juga undang-undang," kata Wiranto.

(Baca: Pembahasan RUU Anti-terorisme Diprediksi Kembali Molor)

Wiranto mengatakan, setiap aktivitas terkait terorisme selalu menimbulkan kerugian besar bagi negara.

Kerugian tersebut bisa berupa korban manusia, finansial, dan psikologis.

Dalam perkembangannya, lanjut Wiranto, terorisme bergerak dari satu negara ke negara lain.

Selain itu, terorisme juga perlu diantisipasi melalui pencegahan dengan memotong aliran dana ke kelompok-kelompok teroris lintas negara.

Dengan demikian, Indonesia membutuhkan sebuah undang-undang pemberantasan terorisme yang sangat kuat.

(Baca juga: Pansus Masih Bahas Definisi Terorisme dalam Revisi UU Anti-terorisme)

"Jangan takut (UU terorisme) akan dialamatkan kepada hal yang tidak-tidak, saya jamin itu. UU yang keras tentang terorisme itu akan digunakan kepada hal yang benar. Saya sadar ini yang ditakutkan banyak teman-teman di DPR," papar Wiranto.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X