Kompas.com - 30/03/2017, 15:30 WIB
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir usai press briefing di Ruang Palapa, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (23/3/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoJuru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir usai press briefing di Ruang Palapa, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (23/3/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 51 warga negara Indonesia menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di sebuah pabrik perusahaan pengolahan dan pemasaran sarang burung walet di Klang, Selangor, Malaysia.

Hal ini terungkap setelah kepolisian Malaysia melakukan penggerebekan di pabrik tersebut, Selasa (28/3/2017).

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan, pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia sudah lama mendapatkan informasi mengenai dugaan perdagangan WNI ini.

KBRI pun sudah melapor ke pihak kepolisian Malaysia sejak 28 Februari lalu.

"Dalam kesempatan tersebut, KBRI menyampaikan ada kecurigaan kasus TPPO oleh perusahaan tersebut," kata Arrmanatha Nasir di Kantor Kemenlu, Jakarta, Kamis (30/3/2017).

Namun, saat itu pihak kepolisian belum melakukan tindakan apa pun karena belum ada bukti yang cukup. Akhirnya, KBRI melakukan kunjungan serta investigasi ke pabrik walet tersebut pada 2-3 Maret untuk mencari bukti awal.

Pada 21 Maret, laporan kembali disampaikan ke pihak kepolisian Malaysia, berikut dengan bukti awal yang sudah dikumpulkan. Kepolisian Malaysia lalu melakukan penggerebekan pada 28 Maret.

"Dari 150-an pekerja di sana, 51 orang di antaranya dinyatakan sebagai korban TPPO dan ke 51 orang tersebut WNI," ucap Arrmanatha Nasir.

Saat ini, lanjut Arrmanatha, ke-51 WNI tersebut berada di rumah perlindungan khusus perempuan.

Mereka mendapat perlindungan atas dasar perintah dari mahkamah pengadilan Malaysia sampai kasus ini diselesaikan pada 18 April.

"Sisanya, 92 WNI lain dan 3 WNA merupakan pekerja yang melanggar aturan keimigrasian Malaysia sehingga saat ini berada di tempat keimigrasian Putra Jaya dan ditangani di sana," ucap Arrmanatha Nasir.

Kompas TV Darurat Perdagangan Orang - Berkas Kompas Episode 245 Bagian 1
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perjalanan Polemik Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Rp 43,5 Miliar hingga Akhirnya Dibatalkan

Perjalanan Polemik Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Rp 43,5 Miliar hingga Akhirnya Dibatalkan

Nasional
Temui Moeldoko, Mahasiswa Trisakti Bahas Sejumlah Kasus HAM Masa Lalu

Temui Moeldoko, Mahasiswa Trisakti Bahas Sejumlah Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
Koalisi Dini dan Nasib Pemerintahan Jokowi

Koalisi Dini dan Nasib Pemerintahan Jokowi

Nasional
Moeldoko Sebut Peristiwa Trisakti 1998 Idealnya Diselesaikan Lewat Cara Non-yudisial

Moeldoko Sebut Peristiwa Trisakti 1998 Idealnya Diselesaikan Lewat Cara Non-yudisial

Nasional
Kejagung Didorong Usut Korporasi dan Pemilik Perusahaan Terkait Izin Ekspor Minyak Goreng

Kejagung Didorong Usut Korporasi dan Pemilik Perusahaan Terkait Izin Ekspor Minyak Goreng

Nasional
Kemenkes: Pasien yang Sembuh dari Dugaan Hepatitis Akut Bisa Tertular Lagi

Kemenkes: Pasien yang Sembuh dari Dugaan Hepatitis Akut Bisa Tertular Lagi

Nasional
Boleh Tak Pakai Masker di Luar Ruangan, Ketua DPR: Jangan Terlalu Euforia

Boleh Tak Pakai Masker di Luar Ruangan, Ketua DPR: Jangan Terlalu Euforia

Nasional
Heru Budi Hartono Digadang-gadang jadi Penjabat Gubernur DKI, Djarot PDI-P: Cocok!

Heru Budi Hartono Digadang-gadang jadi Penjabat Gubernur DKI, Djarot PDI-P: Cocok!

Nasional
Digadang-gadang Jadi Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi: Belum Ada Pembicaraan

Digadang-gadang Jadi Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi: Belum Ada Pembicaraan

Nasional
Upaya Kemenkominfo Lahirkan Talenta Digital lewat Program “Digital Talent Scolarship”

Upaya Kemenkominfo Lahirkan Talenta Digital lewat Program “Digital Talent Scolarship”

Nasional
Lengkapi Red Notice untuk 5 Tersangka Kasus Fahrenheit, Bareskrim Ajukan Pencekalan

Lengkapi Red Notice untuk 5 Tersangka Kasus Fahrenheit, Bareskrim Ajukan Pencekalan

Nasional
Kemendagri: Punya Paspor Negara Lain Tak Otomatis Kehilangan Status WNI

Kemendagri: Punya Paspor Negara Lain Tak Otomatis Kehilangan Status WNI

Nasional
Ade Yasin Diduga Perintahkan Pengumpulan Uang untuk Suap Auditor BPK

Ade Yasin Diduga Perintahkan Pengumpulan Uang untuk Suap Auditor BPK

Nasional
Ridwan Kamil Mengaku Tak Akan 'Maksa' Jadi Capres 2024, tapi...

Ridwan Kamil Mengaku Tak Akan "Maksa" Jadi Capres 2024, tapi...

Nasional
Lanjut Jadi Gubernur Jabar atau Capres, Ridwan Kamil Tetap Akan Masuk Parpol

Lanjut Jadi Gubernur Jabar atau Capres, Ridwan Kamil Tetap Akan Masuk Parpol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.