Kompas.com - 30/03/2017, 15:30 WIB
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir usai press briefing di Ruang Palapa, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (23/3/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoJuru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir usai press briefing di Ruang Palapa, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (23/3/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 51 warga negara Indonesia menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di sebuah pabrik perusahaan pengolahan dan pemasaran sarang burung walet di Klang, Selangor, Malaysia.

Hal ini terungkap setelah kepolisian Malaysia melakukan penggerebekan di pabrik tersebut, Selasa (28/3/2017).

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan, pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia sudah lama mendapatkan informasi mengenai dugaan perdagangan WNI ini.

KBRI pun sudah melapor ke pihak kepolisian Malaysia sejak 28 Februari lalu.

"Dalam kesempatan tersebut, KBRI menyampaikan ada kecurigaan kasus TPPO oleh perusahaan tersebut," kata Arrmanatha Nasir di Kantor Kemenlu, Jakarta, Kamis (30/3/2017).

Namun, saat itu pihak kepolisian belum melakukan tindakan apa pun karena belum ada bukti yang cukup. Akhirnya, KBRI melakukan kunjungan serta investigasi ke pabrik walet tersebut pada 2-3 Maret untuk mencari bukti awal.

Pada 21 Maret, laporan kembali disampaikan ke pihak kepolisian Malaysia, berikut dengan bukti awal yang sudah dikumpulkan. Kepolisian Malaysia lalu melakukan penggerebekan pada 28 Maret.

"Dari 150-an pekerja di sana, 51 orang di antaranya dinyatakan sebagai korban TPPO dan ke 51 orang tersebut WNI," ucap Arrmanatha Nasir.

Saat ini, lanjut Arrmanatha, ke-51 WNI tersebut berada di rumah perlindungan khusus perempuan.

Mereka mendapat perlindungan atas dasar perintah dari mahkamah pengadilan Malaysia sampai kasus ini diselesaikan pada 18 April.

"Sisanya, 92 WNI lain dan 3 WNA merupakan pekerja yang melanggar aturan keimigrasian Malaysia sehingga saat ini berada di tempat keimigrasian Putra Jaya dan ditangani di sana," ucap Arrmanatha Nasir.

Kompas TV Darurat Perdagangan Orang - Berkas Kompas Episode 245 Bagian 1
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Akan Usut Pengirim Ancaman Bom Virtual ke Kedubes Belarus

Polri Akan Usut Pengirim Ancaman Bom Virtual ke Kedubes Belarus

Nasional
Kejagung Sebut Lin Che Wei Dibayar Jadi Konsultan di Perusahaan Eksportir CPO

Kejagung Sebut Lin Che Wei Dibayar Jadi Konsultan di Perusahaan Eksportir CPO

Nasional
Bawaslu Perbaiki Sistem untuk Tangani Laporan soal Politik Uang di Pemilu 2024

Bawaslu Perbaiki Sistem untuk Tangani Laporan soal Politik Uang di Pemilu 2024

Nasional
KSAD Dudung Resmikan Batalyon Arhanud dan Armed Baru di Kupang

KSAD Dudung Resmikan Batalyon Arhanud dan Armed Baru di Kupang

Nasional
Kasus Ade Yasin, KPK Panggil Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat

Kasus Ade Yasin, KPK Panggil Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat

Nasional
Polri: Seorang Tersangka Terosis ISIS di Sulteng Menyerahkan Diri

Polri: Seorang Tersangka Terosis ISIS di Sulteng Menyerahkan Diri

Nasional
Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Dibatalkan, MAKI: Kalau Tidak, Akan Jadi Kasus Korupsi

Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Dibatalkan, MAKI: Kalau Tidak, Akan Jadi Kasus Korupsi

Nasional
Kasus Ade Yasin, Sejumlah SKPD Bogor Diduga Kumpulkan Uang untuk Suap Auditor BPK

Kasus Ade Yasin, Sejumlah SKPD Bogor Diduga Kumpulkan Uang untuk Suap Auditor BPK

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin: Perdamaian di Aceh Harus Dijaga

Wapres Ma'ruf Amin: Perdamaian di Aceh Harus Dijaga

Nasional
14 Kasus Dugaan Hepatitis Akut di Indonesia, Kenali Definisi Penyakit Hepatitis

14 Kasus Dugaan Hepatitis Akut di Indonesia, Kenali Definisi Penyakit Hepatitis

Nasional
Menakar Arah Koalisi Indonesia Bersatu dari Sisi Kepentingan Airlangga Hartarto

Menakar Arah Koalisi Indonesia Bersatu dari Sisi Kepentingan Airlangga Hartarto

Nasional
KPK Geledah 2 Kantor Dinas di Ambon, Sita Dokumen Perizinan Proyek

KPK Geledah 2 Kantor Dinas di Ambon, Sita Dokumen Perizinan Proyek

Nasional
BURT DPR ke Turki, Bahas Fasilitas hingga Anggaran Parlemen di Sana

BURT DPR ke Turki, Bahas Fasilitas hingga Anggaran Parlemen di Sana

Nasional
Kebijakan Lepas Masker di Area Terbuka, Moeldoko: Jangan Membuat Kita Terlalu Euforia

Kebijakan Lepas Masker di Area Terbuka, Moeldoko: Jangan Membuat Kita Terlalu Euforia

Nasional
Kepada Delegasi DEWG G20, Menkominfo Johnny Sebut Candi Prambanan Jadi Bukti Harmoni Keberagaman di Indonesia

Kepada Delegasi DEWG G20, Menkominfo Johnny Sebut Candi Prambanan Jadi Bukti Harmoni Keberagaman di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.