Kompas.com - 29/03/2017, 22:51 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto bertemu dengan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Agus Widjojo di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (29/3/2017). Dok. Humas Kemenko PolhukamMenteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto bertemu dengan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Agus Widjojo di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (29/3/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto bertemu Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Agus Widjojo, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (29/3/2017).r

Dalam pertemuan tersebut, keduanya berdiskusi soal komposisi anggota Lemhanas yang lebih banyak berasal dari militer dibandingkan aparatu sipil negara (ASN).

Menurut Agus, ada perbedaan pola pendidikan antara militer dengan birokrat atau ASN.

Hal ini membuat semakin berkurangnya anggota Lemhanas yang berasal dari ASN.

Oleh, sebab itu, Agus mengusulkan pendidikan Lemhanas menjadi salah satu syarat jenjang karier bagi ASN.

"Kami menyarankan agar ada dorongan dari pemerintah untuk lebih bisa mengaktifkan dari birokrasi atau PNS, seperti mengeluarkan Surat Keputusan calon pemimpin dari Lemhanas," kata Agus, seperti dikutip dari siaran pers Kemenko Polhukam, Rabu (29/3/2017).

Agus menjelaskan, di lingkungan TNI dan Polri ada pola pendidikan kedinasan yang harus dilalui di Lemhanas.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, pola tersebut tidak terdapat di lingkungan aparatur sipil.

Pola pendidikan birokrasi, lanjut Agus, mengutamakan pendidikan kepemimpinan sehingga mereka tidak melihat Lemhanas sebagai sebuah kebutuhan.

"Padahal kalau pendidikan kepemimpinan ini kompetensi dan keahlian dalam jabatan tetapi kalau di sini adalah doktrin nasional," kata Agus.

Pada kesempatan itu, Wiranto menyatakan sepakat jika pendidikan Lemhanas disyaratkan sebagai jenjang karir bagi birokrat, sehingga tidak ada lagi yang beralasan sekolah agar tetap bertugas di Jakarta.

Selain itu, Agus juga menyampaikan mengenai rencana pelaksaan acara Jakarta Geopolitical Forum pada bulan Mei 2017 mendatang.

Agus mengatakan, acara tersebut akan membahas tiga isu utama yaitu mengenai perdamaian dan keamanan, perkembangan ekonomi global, dan isu kemanusiaan.

Jakarta Geopolitical Forum rencananya akan dilaksanakan pada 18-20 Mei 2017 dengan mengundang para birokrat, politisi, LSM dan akademisi.

"Kami berharap acara ini bisa dibuka oleh Presiden di Istana Negara," kata Agus.

Hadir dalam acara tersebut, Deputi II Bidang Politik Luar Negeri Lutfi Ra'uf, Wakil Gubernur Lemhanas Marsdya TNI Bagus Puruhito dan Sekretaris Utama Lemhanas Irjen Arif Wachyunandi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hampir Mendekati Zona Merah, Satgas Beri Peringatan Dini untuk 10 Daerah Ini

Hampir Mendekati Zona Merah, Satgas Beri Peringatan Dini untuk 10 Daerah Ini

Nasional
Satgas: Corona Varian Delta Berbahaya, Utamakan Disiplin Protokol Kesehatan

Satgas: Corona Varian Delta Berbahaya, Utamakan Disiplin Protokol Kesehatan

Nasional
Membandingkan Vonis Pinangki dengan Angelina Sondakh yang Justru Diperberat oleh Hakim Saat Kasasi

Membandingkan Vonis Pinangki dengan Angelina Sondakh yang Justru Diperberat oleh Hakim Saat Kasasi

Nasional
Satgas Tegaskan Biaya Penanganan KIPI Akibat Vaksin Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Satgas Tegaskan Biaya Penanganan KIPI Akibat Vaksin Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Buronan Adelin Lis Tertangkap di Singapura | Ridwan Kamil Minta Libur Panjang Idul Adha Ditiadakan

[POPULER NASIONAL] Buronan Adelin Lis Tertangkap di Singapura | Ridwan Kamil Minta Libur Panjang Idul Adha Ditiadakan

Nasional
Sederet Fakta Pemeriksaan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron oleh Komnas HAM

Sederet Fakta Pemeriksaan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron oleh Komnas HAM

Nasional
Informasi Terbaru soal Pembelajaran Tatap Muka Terbatas yang Perlu Diketahui Orangtua...

Informasi Terbaru soal Pembelajaran Tatap Muka Terbatas yang Perlu Diketahui Orangtua...

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Lockdown dan Percepat Vaksinasi

Kasus Covid-19 Meningkat, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Lockdown dan Percepat Vaksinasi

Nasional
Tak Setuju Pembongkaran Jalur Sepeda, Ulil: Simbol Teladan dalam Penataan Kota

Tak Setuju Pembongkaran Jalur Sepeda, Ulil: Simbol Teladan dalam Penataan Kota

Nasional
Kemenkes Percepat Vaksinasi untuk Tekan Penularan Covid-19 akibat Varian Virus Corona Delta

Kemenkes Percepat Vaksinasi untuk Tekan Penularan Covid-19 akibat Varian Virus Corona Delta

Nasional
Menpan-RB Serahkan Kebijakan Bekerja dari Rumah dan Kantor ke Masing-masing Kementerian dan Lembaga

Menpan-RB Serahkan Kebijakan Bekerja dari Rumah dan Kantor ke Masing-masing Kementerian dan Lembaga

Nasional
Terawan Ngotot Pengembangan Vaksin Nusantara Dilanjutkan, Epidemiolog: Harus Didasarkan Bukti Ilmiah

Terawan Ngotot Pengembangan Vaksin Nusantara Dilanjutkan, Epidemiolog: Harus Didasarkan Bukti Ilmiah

Nasional
Polisi Ungkap Modus Pinjol Ilegal 'Rp Cepat': Tawarkan Bunga Pinjaman Rendah tetapi Tagihan Tak Wajar

Polisi Ungkap Modus Pinjol Ilegal "Rp Cepat": Tawarkan Bunga Pinjaman Rendah tetapi Tagihan Tak Wajar

Nasional
KSP: Pembangunan IKN Hanya 10 Persen dari APBN, Sisanya Investasi

KSP: Pembangunan IKN Hanya 10 Persen dari APBN, Sisanya Investasi

Nasional
Soal Calon Panglima TNI Pengganti Hadi Tjahjanto, Istana: Hak Prerogatif Presiden

Soal Calon Panglima TNI Pengganti Hadi Tjahjanto, Istana: Hak Prerogatif Presiden

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X