Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pendidikan Lemhanas Diusulkan Jadi Syarat Jenjang Karier ASN

Kompas.com - 29/03/2017, 22:51 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto bertemu Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Agus Widjojo, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (29/3/2017).r

Dalam pertemuan tersebut, keduanya berdiskusi soal komposisi anggota Lemhanas yang lebih banyak berasal dari militer dibandingkan aparatu sipil negara (ASN).

Menurut Agus, ada perbedaan pola pendidikan antara militer dengan birokrat atau ASN.

Hal ini membuat semakin berkurangnya anggota Lemhanas yang berasal dari ASN.

Oleh, sebab itu, Agus mengusulkan pendidikan Lemhanas menjadi salah satu syarat jenjang karier bagi ASN.

"Kami menyarankan agar ada dorongan dari pemerintah untuk lebih bisa mengaktifkan dari birokrasi atau PNS, seperti mengeluarkan Surat Keputusan calon pemimpin dari Lemhanas," kata Agus, seperti dikutip dari siaran pers Kemenko Polhukam, Rabu (29/3/2017).

Agus menjelaskan, di lingkungan TNI dan Polri ada pola pendidikan kedinasan yang harus dilalui di Lemhanas.

Namun, pola tersebut tidak terdapat di lingkungan aparatur sipil.

Pola pendidikan birokrasi, lanjut Agus, mengutamakan pendidikan kepemimpinan sehingga mereka tidak melihat Lemhanas sebagai sebuah kebutuhan.

"Padahal kalau pendidikan kepemimpinan ini kompetensi dan keahlian dalam jabatan tetapi kalau di sini adalah doktrin nasional," kata Agus.

Pada kesempatan itu, Wiranto menyatakan sepakat jika pendidikan Lemhanas disyaratkan sebagai jenjang karir bagi birokrat, sehingga tidak ada lagi yang beralasan sekolah agar tetap bertugas di Jakarta.

Selain itu, Agus juga menyampaikan mengenai rencana pelaksaan acara Jakarta Geopolitical Forum pada bulan Mei 2017 mendatang.

Agus mengatakan, acara tersebut akan membahas tiga isu utama yaitu mengenai perdamaian dan keamanan, perkembangan ekonomi global, dan isu kemanusiaan.

Jakarta Geopolitical Forum rencananya akan dilaksanakan pada 18-20 Mei 2017 dengan mengundang para birokrat, politisi, LSM dan akademisi.

"Kami berharap acara ini bisa dibuka oleh Presiden di Istana Negara," kata Agus.

Hadir dalam acara tersebut, Deputi II Bidang Politik Luar Negeri Lutfi Ra'uf, Wakil Gubernur Lemhanas Marsdya TNI Bagus Puruhito dan Sekretaris Utama Lemhanas Irjen Arif Wachyunandi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com