Saksi Sidang Atut Akui Pernah Berikan Uang kepada Ajudan Rano Karno

Kompas.com - 29/03/2017, 21:55 WIB
Mantan Gubermur Banten, Atut Chosiyah, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (15/3/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMantan Gubermur Banten, Atut Chosiyah, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (15/3/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan panitia pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit rujukan Provinsi Banten, Jana Sunawati, menjadi saksi dalam persidangan, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Jana bersaksi untuk terdakwa mantan Gubernur Banten, Atut Chosiyah.

Dalam persidangan, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi kepada saksi mengenai pemberian uang terkait proyek alkes.

Beberapa di antaranya yang diterima oleh Atut dan Rano Karno yang saat itu masih menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten.

Jaksa KPK menunjukkan barang bukti berupa catatan berisi nama-nama dan catatan mengenai pemberian uang.

Namun, ada beberapa nama yang ditulis menggunakan kode.

(Baca: Korupsi Alkes Banten, Kode Atut A1, Rano Karno A2)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Salah satunya kode A2 yang menandakan Rano Karno. Jana mengaku memberikan uang sebesar Rp 50 juta kepada Rano melalui ajudan Wakil Gubernur.

"Saya serahkan ke ajudan Rano Karno. Saya ditelepon dulu, katanya mau ke rumah saya ambil uang itu," kata Jana kepada jaksa KPK.

Menurut Jana, penyerahan uang untuk Rano Karno atas arahan dari dua staf Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, Dadang Prijatna dan Yuni Astuti.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Dihukum Akibat Penanganan Polusi Udara, Istana Tunggu Salinan Putusan Pengadilan

Jokowi Dihukum Akibat Penanganan Polusi Udara, Istana Tunggu Salinan Putusan Pengadilan

Nasional
Masyarakat Diharapkan Jadi Pengasuh Pengganti Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Masyarakat Diharapkan Jadi Pengasuh Pengganti Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Nasional
MAKI Sebut DPR Seakan Alergi dengan RUU Perampasan Aset

MAKI Sebut DPR Seakan Alergi dengan RUU Perampasan Aset

Nasional
Menteri PPPA: Perempuan Bisa Jadi Bagian Pembangunan jika Diberi Kesempatan

Menteri PPPA: Perempuan Bisa Jadi Bagian Pembangunan jika Diberi Kesempatan

Nasional
MKD Belum Bersikap atas Penetapan Alex Noerdin sebagai Tersangka Kasus Korupsi

MKD Belum Bersikap atas Penetapan Alex Noerdin sebagai Tersangka Kasus Korupsi

Nasional
Australia Akan Bangun 8 Kapal Selam Nuklir, Ini Sikap Pemerintah Indonesia

Australia Akan Bangun 8 Kapal Selam Nuklir, Ini Sikap Pemerintah Indonesia

Nasional
Kronologi Tenggelamnya Kapal Pengayom IV di Nusakambangan Versi Kemenkumham

Kronologi Tenggelamnya Kapal Pengayom IV di Nusakambangan Versi Kemenkumham

Nasional
Pemeriksaan Spesimen di Bawah 100.000, Alarm agar Tak Terjadi Lagi Lonjakan Kasus Covid-19

Pemeriksaan Spesimen di Bawah 100.000, Alarm agar Tak Terjadi Lagi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Kapolri Minta Masyarakat Berbondong-bondong Ikut Vaksinasi Covid-19

Kapolri Minta Masyarakat Berbondong-bondong Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pukat UGM Duga DPR Takut jika RUU Perampasan Aset Disahkan

Pukat UGM Duga DPR Takut jika RUU Perampasan Aset Disahkan

Nasional
Kemendagri Tegaskan Uang Kas Pemda di Bank Bukan untuk Cari Bunga

Kemendagri Tegaskan Uang Kas Pemda di Bank Bukan untuk Cari Bunga

Nasional
Tak Masuk Prolegnas, RUU Perampasan Aset Batal Jadi Solusi untuk Buat Jera Koruptor

Tak Masuk Prolegnas, RUU Perampasan Aset Batal Jadi Solusi untuk Buat Jera Koruptor

Nasional
Berbagai Kebijakan yang Lemahkan Pemberantasan Korupsi...

Berbagai Kebijakan yang Lemahkan Pemberantasan Korupsi...

Nasional
Kapal Pengayoman IV Milik Kemenkumham Tenggelam di Nusakambangan, 2 Orang Meninggal

Kapal Pengayoman IV Milik Kemenkumham Tenggelam di Nusakambangan, 2 Orang Meninggal

Nasional
KSP Ingatkan KKB untuk Hentikan Teror di Papua

KSP Ingatkan KKB untuk Hentikan Teror di Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.